KLIPedia

                                           4 Januari 2007
                    
                      SURAT DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
                             NOMOR S - 01/BC.8/2007

                        TENTANG

                  DAFTAR BANK YANG TELAH SIAP DAN BELUM SIAP
                    DENGAN IMPLEMENTASI MODUL PENERIMAAN NEGARA (MPN)

                   DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,

Sehubungan dengan diterbitkannya Surat Menteri Keuangan Nomor : S-9383/MK.5/2006 dan Nomor: 
S-9384/MK.5/2006 tanggal 28 Desember 2006 perihal tersebut di atas disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Melalui surat S-9383/MK.5/2006, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri Keuangan 
    menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi parallel run MPN, diketahui Bank/Pos yang daftar 
    namanya dilampirkan dalam surat tersebut telah siap untuk mengimplementasikan MPN dan 
    selanjutnya dapat menerima setoran penerimaan negara sesuai mekanisme yang berlaku; 

2.  Selanjutnya melalui surat S-9384/MK.5/2006, Direktur Jenderal Perbendaharaan atas nama Menteri 
    Keuangan menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi parallel run MPN, diketahui Bank/Pos 
    yang daftar namanya dilampirkan dalam surat tersebut belum siap untuk mengimplementasikan MPN 
    dan selanjutnya tidak dapat menerima setoran penerimaan negara sampai mendapatkan ijin secara 
    tertulis dari Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk dapat menerima setoran 
    penerimaan negara; 

3.      Mengingat Daftar Bank/Pos baik yang telah siap maupun yang belum siap mengimplementasikan MPN 
    ini terkait dengan tugas-tugas pelayanan, bersama ini disampaikan Daftar Bank/Pos tersebut kepada 
    Saudara untuk dapat dipergunakan sebgaimana mestinya.

Demikian disampaikan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.





a.n.Direktur Jenderal 
u.b. 
Direktur PPKC 

ttd 

M. Wahyu Purnomo 
NIP 060054842 

   
Tembusan Yth. :
1.  Direktur Jenderal; 
2.  Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai; 
3.      Para Kepala Kantor Wilayah;