peraturan:0tkbpera:3d98b79ac6c8d1cef43d7bf1dadf8647
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
1 Maret 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 194/PJ.52/2002
TENTANG
PERMOHONAN PENANGGUHAN PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 29 Januari 2002 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa sehubungan dengan surat rekomendasi dari
Dirjen Bimas XYZ No XXX tertanggal 25 Januari 2002 perihal pembebasan Bea Masuk barang kiriman
hadiah, Saudara mengajukan permohonan penangguhan/pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atas
kiriman hadiah berupa 15 box buku bacaan rohani (seberat 244 kg) dari ABC.
2. Ketentuan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut adalah :
2.1. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 diatur bahwa atas impor
Barang Kena Pajak yang berdasarkan ketentuan perundang-undangan Pabean dibebaskan
dari pungutan Bea Masuk, pajak yang terutang tetap dipungut kecuali ditetapkan lain oleh
Menteri Keuangan.
2.2. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) huruf c Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 231/KMK.03/2001
tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Atas
Impor Barang Kena Pajak Yang Dibebaskan Dari Pungutan Bea Masuk, menyatakan bahwa
Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, tidak dipungut Pajak
Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah adalah barang kiriman hadiah
untuk keperluan ibadah umum, amal, sosial, atau kebudayaan.
3. Berdasarkan uraian butir 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini ditegaskan
bahwa atas impor Barang Kena Pajak berupa kiriman hadiah dari ABC sebanyak 15 box buku bacaan
rohani (seberat 244 kg) tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, sepanjang bea masuknya dibebaskan
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan Pabean.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/0tkbpera/3d98b79ac6c8d1cef43d7bf1dadf8647.txt · Last modified: by 127.0.0.1