KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                15 Januari 1998

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 191/PJ.52/1998

                            TENTANG

            PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR 10% ATAS PENGADAAN BORGOL POLRI

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 2 Januari 1998 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini 
diberikan penegasan sebagai berikut :

1.  Berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan 
    Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai atas Barang dan Jasa dan 
    Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai terutang atas impor Barang Kena Pajak.

2.  Berdasarkan Pasal 1 butir 5 Keputusan Presiden RI Nomor 22 TAHUN 1997 tentang Perubahan 
    Keputusan Presiden RI Nomor 18 TAHUN 1986 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
    dengan Keputusan Presiden RI Nomor 4 TAHUN 1996, Pajak Pertambahan Nilai yang terutang atas 
    impor Barang Kena Pajak tertentu yang ditanggung oleh pemerintah, yaitu :

    Senjata, amunisi, alat angkutan di air, di bawah air dan di udara, kendaraan lapis baja dan kendaraan 
    angkutan khusus lain untuk keperluan ABRI yang belum dapat dibuat di dalam negeri.

3.  Sesuai dengan ketentuan pada butir 2 di atas, maka impor 27.880 pasang borgol produk Spanyol 
    yang dilakukan oleh PT. XYZ tidak termasuk impor Barang Kena Pajak tertentu yang PPN-nya 
    ditanggung oleh pemerintah.

4.  Oleh karena itu, atas impor 27.880 pasang borgol tersebut tetap terutang Pajak Pertambahan Nilai 
    10%.

Demikian untuk dapat dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO