peraturan:0tkbpera:3c63ec7be1b6c49e6c308397023fd8cd
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
13 Oktober 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 917/PJ.52/2005
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PERPAJAKAN
ATAS PRODUK JOINT FINANCING
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 27 Juni 2005, dengan ini kami sampaikan hal-hal
sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara menjelaskan bahwa :
a. PT ABC dan PT XYZ akan melakukan suatu kerjasama Joint Financing (JF), dimana PT ABC
akan menerbitkan kartu kredit baru yang pembiayaan/pendanaan atas kartu kredit tersebut
akan dilakukan bersama oleh PT ABC dan PT XYZ dengan porsi 50% : 50%.
b. Atas pemakaian kartu kredit untuk belanja maupun penarikan tunai, pemegang kartu kredit
(cardholder) wajib melakukan pembayaran kembali pokok pinjamannya, ditambah dengan
bunga yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga tertentu, dengan cicilan bulanan untuk
jangka waktu 12 bulan sampai 36 bulan, atau jangka waktu lainnya yang disepakati.
c. Pihak-pihak yang terlibat dalam JF adalah, PT ABC dan PT XYZ sebagai Penyedia dana/
Financiers yang secara bersama-sama memberikan kredit ke cardholder dengan porsi 50% :
50% dan Pemegang Kartu/Cardholder yaitu perorangan.
d. Pemohon kartu kredit akan mengisi dan menandatangani suatu aplikasi permohonan kartu
kredit yang mencakup klausul bahwa pembiayaan atas kartu kredit tersebut dilakukan
bersama oleh PT ABC dan PT XYZ dengan porsi 50% : 50%.
e. PT ABC dan PT XYZ telah sepakat untuk berbagi peran, tugas dan tanggung jawab dalam
menjalankan proses pemberian kredit sampai dengan pembayaran cicilan dari nasabah.
Peran, tugas dan tanggung jawab dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kesepakatan kedua
belah pihak.
f. Dalam proses tersebut PT ABC akan mengambil peranan mengirimkan formulir aplikasi
kepada nasabah yang telah dipilih, dan bersama-sama PT XYZ menilai kelayakan nasabahnya
yang akan diberikan penawaran, menerima formulir aplikasi dari nasabah, menentukan
parameter/kriteria kelayakan nasabah, memberi persetujuan kredit, melaksanakan proses
pencairan dana kepada nasabah dan menerima penyetoran cicilan hutang dari nasabah
melalui rekening joint account PT ABC - PT XYZ. Sedangkan PT XYZ akan menyeleksi nasabah
berdasarkan parameter/kriteria underwriting yang telah ditetapkan bersama, memasukkan
data nasabah ke sistem JF, menjalankan aktivitas pelayanan nasabah, melakukan penagihan.
g. Dalam menjalankan tugas-tugasnya dalam JF, PT XYZ akan membentuk suatu divisi yang
terpisah dari aktivitas usaha PT XYZ yang lain, namun divisi tersebut masih berada di bawah
entitas PT XYZ.
h. Sesuai dengan porsi pembiayaan yang disepakati dalam JF, PT XYZ dan PT ABC akan
mencatat piutang dalam pembukuan sebesar porsinya masing-masing. Karena data nasabah
dan jumlah total pinjaman harus dimasukkan dahulu kedalam sistem piutang yang dikelola
oleh PT XYZ, maka PT XYZ akan melakukan pencatatan 100% piutang dalam perkiraan
piutang dan dalam waktu paling lambat 2 hari, piutang tersebut akan dicatat oleh masing-
masing pihak sesuai dengan porsinya dalam JF.
i. Dana pembayaran dari nasabah yang meliputi porsi cicilan pokok, bunga, dan pendapatan
lainnya akan ditampung di rekening joint account PT ABC - PT XYZ. Selanjutnya masing-
masing pihak akan mencatat pembayaran dari nasabah ke dalam pembukuannya masing-
masing.
j. Penyaluran dana dari rekening joint account PT ABC - PT XYZ akan dilakukan dengan cara
sebagai berikut:
- Cicilan pokok hutang : akan dibagi sesuai dengan porsi pembiayaan masing-masing
pihak, dalam ini 50% : 50%.
- Pendapatan JF : akan dibagi sesuai dengan cara yang diatur dalam huruf k dibawah
ini.
k. PT ABC dan PT XYZ akan menerima porsi yang berbeda atas pendapatan bunga dan
pendapatan lainnya (misalnya biaya administrasi, denda keterlambatan), karena PT ABC &
PT XYZ akan mempunyai tugas, tanggung jawab dan wewenang yang berbeda dalam
pelaksanaan produk JF. Pembagian pendapatan akan dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip
JF sebagai berikut :
i. Pada dasarnya kerjasama JF ini adalah PT ABC dan PT XYZ akan membagi Hasil
Usaha dengan proporsi setara 50% : 50%. Hasil Usaha didefinisikan sebagai
pendapatan bunga dan lainnya dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan
dalam pengoperasian JF. Biaya-biaya tersebut tidak termasuk Cost of Fund, biaya
pencadangan piutang, dan biaya-biaya lainnya yang hanya relevan terhadap salah
satu pihak,
ii. Berhubung tugas, tanggung jawab dan wewenang PT ABC dan PT XYZ yang berbeda,
ada kemungkinan salah satu pihak mengeluarkan biaya yang lebih besar daripada
pihak lainnya,
iii. Oleh karena itu, pendapatan bunga dan pendapatan lainnya dari produk JF yang
diterima PT ABC dan PT XYZ akan berbeda pula, antara lain memperhitungkan biaya
yang sudah dikeluarkan masing-masing pihak.
2. Saudara meminta penegasan bahwa :
1. Pemberian pinjaman dalam bentuk Joint Financing yang diberikan kepada nasabah termasuk
dalam kategori jasa perbankan/jasa keuangan, sehingga atas penyerahannya tidak terhutang
PPN.
2. Penghasilan Joint Financing berupa bunga dan pendapatan lainnya yang untuk sementara
ditampung dalam rekening joint account PT ABC - PT XYZ dan selanjutnya diteruskan ke PT
XYZ dan PT ABC sesuai mekanisme pembagian pendapatan yang disepakati bersama adalah
merupakan penerusan pembayaran dari nasabah dan bukan merupakan penyerahan yang
terhutang PPN.
3. Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut di atas adalah sebagai berikut :
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut :
1) Pasal 1 butir 5 dan 6, bahwa Jasa Kena Pajak adalah setiap kegiatan pelayanan
berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang
atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang
dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan
bahan dan atas petunjuk dari pemesan yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN.
2) Pasal 4 huruf c, bahwa PPN dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam
Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Dalam penjelasannya dijelaskan
bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat sebagai
berikut :
- jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak
- penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
3) Pasal 4A ayat (3) huruf d, bahwa jenis jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di
bidang perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
b. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang
tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain diatur sebagai berikut :
1). Pasal 5 huruf d, bahwa kelompok jasa yang tidak dikenakan PPN adalah jasa di bidang
perbankan, asuransi, dan sewa guna usaha dengan hak opsi.
2). Pasal 8 huruf a, bahwa jenis jasa di bidang perbankan, asuransi dan sewa guna usaha
dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi jasa
perbankan sesuai dengan ketentuan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 10 Tahun 1998, kecuali jasa penyediaan tempat untuk menyimpan
barang dan surat berharga, jasa penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan
suatu kontrak (perjanjian), serta anjak piutang.
c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan antara lain diatur sebagai berikut :
1). Pasal 1 angka 11, disebutkan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan
yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan
pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak meminjam
untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
2). Pasal 6, disebutkan bahwa jasa perbankan meliputi antara lain pemberian kredit dan
menyediakan pembiayaan.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 3 di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada
butir 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa :
a. Pemberian pinjaman yang dilakukan dalam bentuk Joint Financing pada intinya adalah bentuk
dari pemberian kredit yang merupakan salah satu jenis dari jasa perbankan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Oleh karena itu mengingat jasa perbankan adalah
salah satu jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 144 TAHUN 2000 maka pemberian pinjaman dalam Joint Financing tidak terutang Pajak
Pertambahan Nilai.
b. Sejalan dengan hal tersebut maka pembayaran pokok pinjaman dan cicilan bunga yang
dibayarkan oleh nasabah melalui rekening joint account PT ABC - PT XYZ, yang selanjutnya
disalurkan kepada PT XYZ dan PT ABC sesuai dengan mekanisme pembagian pendapatan
yang disepakati bersama, pada hakikatnya adalah pengembalian pokok pinjaman dan
pembayaran bunga yang dibayarkan nasabah kepada PT XYZ dan PT ABC, sehingga atas
transaksi tersebut juga tidak terhutang Pajak Pertambahan Nilai.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/3c63ec7be1b6c49e6c308397023fd8cd.txt · Last modified: (external edit)