KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                       9 Juni 1999

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 184/PJ.332/1999

                            TENTANG

             IMBALAN BUNGA SEBESAR 2% ATAS PERMOHONAN BANDING YANG DIKABULKAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 7 Mei 1999 perihal tersebut pada pokok di atas, 
dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut Saudara menyampaikan :
    a.  Pada tanggal 13 Oktober 1997 memperoleh SKP PPN Masa Pajak Nopember 1994 dan SKP 
        PPN Masa Pajak Desember 1994, kemudian Saudara mengajukan permohonan banding dan 
        telah mendapatkan putusan BPSP Nomor : 134/M.VII/BPSP/16/1998 dan Nomor : 
        135/M.VII/BPSP/16/1998 tanggal 5 Pebruari 1999 dengan putusan dikabulkan seluruhnya.
    b.  Selanjutnya Saudara menanyakan apakah atas pembayaran SKP-SKP tersebut hingga 
        diterbitkannya SPMKP akan memperoleh imbalan bunga sebesar 2% sebagaimana Pasal 27A 
        Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
        sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 (UU KUP).

2.  Pasal 27A UU KUP mengatur bahwa apabila pengajuan keberatan dan permohonan banding diterima 
    sebagian atau seluruhnya, maka kelebihan pembayaran dikembalikan dengan ditambah imbalan 
    bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk selama-lamanya dua puluh empat bulan.

3.  Pasal II Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 
    1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur bahwa terhadap semua 
    kewajiban perpajakan tahun 1994 dan sebelumnya, diberlakukan ketentuan Undang-undang Nomor 6 
    Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebelum dilakukan perubahan 
    berdasarkan undang-undang ini.

4.  Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 480/KMK.04/1997 tanggal 29 September 1997 mengatur 
    bahwa pemberian imbalan bunga hanya berlaku untuk keputusan keberatan atau putusan banding 
    terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar 
    Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar 
    (SKPLB) untuk Tahun Pajak 1995 dan sesudahnya.

5.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini kami tegaskan bahwa mengingat putusan banding 
    yang dikabulkan seluruhnya oleh BPSP adalah untuk SKP Masa Pajak Nopember dan Desember 1994 
    maka tidak dapat diberikan imbalan bunga sebesar 2% sebulan dimaksud.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN,

ttd

IGN MAYUN WINANGUN