peraturan:0tkbpera:3bb39baf42957397d3fae8e0e66b6554
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
14 Desember 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1054/PJ.52/2005
TENTANG
PENJELASAN PEMINDAHBUKUAN LEBIH BAYAR PPN UNTUK PELUNASAN TUNGGAKAN PBB
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 12 September 2005 perihal Permintaan Informasi
Dapat/Tidaknya Pemindahbukuan Lebih Bayar PPN untuk Pelunasan Tunggakan PBB, dapat kami sampaikan
hal-hal sebagai berikut:
1. Surat Saudara secara garis besar memuat sebagai berikut:
a. PT ABC dalam SPT Masa PPN untuk Masa Pajak Juli 2005 mempunyai kelebihan bayar PPN
sebesar Rp. 100.135.806,-
b. Selain itu untuk tahun 2004 dan tahun 2005 mempunyai tunggakan PBB atas nama AAA
sebesar Rp80.227.340,-
c. Saudara meminta penjelasan apakah kelebihan bayar PPN sebesar Rp 100.135.806,- dapat
direstitusi untuk melunasi tunggakan PBB dengan cara pemindahbukuan (Pbk).
2. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 antara
lain mengatur :
Pasal 11 : (1) Atas permohonan Wajib Pajak kelebihan pembayaran pajak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Pasal 17B, atau Pasal 17C
dikembalikan, namun apabila ternyata Wajib Pajak mempunyai utang
pajak, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang
pajak tersebut.
Penjelasan Pasal 11 Ayat (1):
Jika setelah diadakan penghitungan jumlah pajak yang sebenarnya
terutang dengan jumlah kredit pajak menunjukkan jumlah selisih
lebih (jumlah kredit pajak lebih besar dari jumlah pajak yang
terutang) atau telah dilakukan pembayaran pajak yang tidak
seharusnya terutang, Wajib Pajak berhak untuk meminta kembali
kelebihan pembayaran pajak, dengan catatan Wajib Pajak tersebut
tidak mempunyai utang pajak.
Dalam hal Wajib Pajak masih mempunyai utang pajak yang meliputi
semua jenis pajak baik di pusat maupun cabang-cabangnya,
kelebihan pembayaran tersebut harus diperhitungkan lebih dahulu
dengan utang pajak tersebut dan bilamana masih terdapat sisa lebih,
baru dapat dikembalikan kepada Wajib Pajak.
Pasal 17 : Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan, menerbitkan Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak
yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang atau telah
dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terhutang.
Pasal 17B : (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan pemeriksaan atas
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak selain
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib
Pajak dengan kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17C harus menerbitkan surat ketetapan pajak paling lambat 12 (dua
belas) bulan sejak surat permohonan diterima, kecuali untuk
kegiatan tertentu ditetapkan lain dengan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak.
3. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur :
Pasal 9 : (4) Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat
dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya
merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali atau
dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 05/PMK.03/2005 tanggal 27 Januari 2005 tentang Tata Cara
Pembayaran Kembali Kelebihan Pembayaran Pajak, antara lain mengatur :
Pasal 2 : (1) Atas kelebihan pembayaran pajak, kepada Wajib Pajak diberikan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak tersebut.
(2) Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
a. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 17 KUP.
b. Pajak yang lebih dibayar sebagaimana tercantum dalam Surat
Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17B KUP.
Pasal 3 : (1) Pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak harus diperhitungkan
terlebih dahulu dengan utang pajak, baik di pusat maupun cabang-
cabangnya.
(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran
pajak, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan
terhutang atau dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain.
(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
dengan pemindahbukuan atau cara lain yang berlaku sebagai bukti
pembayaran pengembalian kelebihan pajak.
Pasal 4 : (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa, dikembalikan dalam jangka
waktu 1 (satu) bulan sejak :
a. Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a diterima;
b. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (2) huruf b diterbitkan;
(2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan ini.
Pasal 5 : (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud
pada Pasal 4 ayat (1) dikembalikan oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak
(KPP) atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan menerbitkan Surat
Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak (SKPKPP)
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran II Peraturan Menteri Keuangan ini.
(2) Atas dasar SKPKPP, Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Menteri
Keuangan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak per jenis
pajak dan per masa/tahun pajak.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : KEP-160/PJ./2001 tanggal 19 Pebruari 2001 tentang Tata
Cara Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah, antara lain mengatur :
Pasal 2 : (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak disampaikan oleh
Pengusaha Kena Pajak dengan cara mengisi kolom yang tersedia dalam
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai atau dengan surat
tersendiri, dan dilampiri dengan bukti-bukti dan atau dokumen yang
menyatakan adanya kelebihan pembayaran pajak yaitu :
a. Faktur Pajak Masukan dan Faktur Pajak Keluaran yang berkaitan
dengan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang
dimintakan pengembalian.
(3) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), disampaikan kepada Kepala Kantor
Pelayanan Pajak di tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan.
(4) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak ditentukan 1 (satu)
permohonan untuk 1 (satu) Masa Pajak.
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-16/PJ.33/1998 tanggal 29 Juli 1998 perihal
Perhitungan Utang PBB dengan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PPh, PPN, dan PPn BM, antara
lain mengatur :
Butir 1 : Sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994, ditegaskan bahwa apabila ternyata Wajib Pajak
mempunyai utang pajak, maka pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang
telah ditetapkan (SKPLB) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu
utang pajak tersebut.
Butir 2 : Utang pajak dimaksud pada angka 1 adalah sisa utang pajak atas nama Wajib Pajak
atau kantor cabangnya yang tercantum pada STP, SKPKB atau SKPKBT yang belum
daluwarsa dan pajak lainnya yang sudah terutang, termasuk utang PBB. Selama ini
dalam menerbitkan SPMKP terhadap SKPLB PPh, PPN, PPnBM tidak pernah
memperhitungkan utang PBB yang ada.
Butir 3 : Sehubungan dengan hal-hal di atas, dengan ini diberikan penegasan tentang tata cara
perhitungan utang PBB dengan kelebihan pembayaran atau restitusi PPh, PPN, dan
PPnBM sebagai berikut :
3.1. Kantor Pelayanan Pajak
a. Meminta secara tertulis data tunggakan PBB kepada Kepala KP PBB
yang terkait segera setelah diketahui kepastian jumlah lebih bayar
Wajib Pajak yang akan diterbitkan SPMKP selambat-lambatnya 2
(dua) hari sejak diterbitkan SKPLB atau diterimanya keputusan/
putusan lain yang mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak,
menggunakan formulir Lampiran I.
b. Apabila dalam waktu 5 (lima) hari belum diterima jawaban data
tunggakan PBB dari Kepala KP PBB, maka untuk sementara
diperlakukan seakan tidak ada tunggakan PBB, sehingga penerbitan
SKPLB dapat ditindaklanjuti segera dengan penerbitan SPMKP sesuai
ketentuan yang berlaku.
c. Apabila terdapat tunggakan PBB, maka sesuai TUPRP atas tunggakan
tersebut belum dapat dilakukan perhitungan dengan cara
Pemindah Bukuan (PBK), namun terhadap pengembalian restitusinya
hanya diterbitkan SPMKP sejumlah SKPLB dikurangi dengan seluruh
tunggakan pajak termasuk tunggakan PBB, dengan memperhatikan
hal sebagai berikut :
- Sebelum SPMKP diterbitkan agar Wajib Pajak diminta
membayar hutang PBBnya, dalam tempo 3 (tiga) hari.
- Apabila Wajib Pajak tidak menyanggupi untuk membayar,
maka SPMKP diterbitkan sejumlah SKPLB dikurangi
tunggakan pajaknya termasuk PBB.
- Apabila Wajib Pajak telah melunasi utang PBB dengan
menyampaikan fotokopi STTS dan menunjukkan aslinya atau
berdasarkan pemberitahuan dari Kepala KP PBB bahwa telah
dilakukan pembayaran terhadap utang PBB-nya, maka
diterbitkan SPMKP tambahan sebesar pembayaran PBB
tersebut.
- Apabila dalam jangka waktu satu bulan sejak diterbitkannya
SKPLB atau diterimanya keputusan/putusan lain yang
mengakibatkan kelebihan pembayaran pajak ternyata Wajib
Pajak belum melunasi utang PBB-nya, maka tetap tidak
dapat diterbitkan SPMKP tambahan sebelum utang PBB
dibayar oleh Wajib Pajak, dan hal ini tidak termasuk dalam
pengertian Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun
1983 tentang KUP sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 9 TAHUN 1994.
7. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan 6, dan memperhatikan isi surat Saudara pada
butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut :
a. Atas kelebihan Pajak Masukan Masa Pajak Juli 2005, dapat direstitusi atau dikompensasi ke
Masa Pajak berikutnya.
b. Apabila berdasarkan pemeriksaan sesuai Pasal 17 atau Pasal 17B Undang-undang Nomor 6
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 TAHUN 2000 diterbitkan SKPLB, maka atas
kelebihan pembayaran pajak tersebut setelah diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang
pajak dapat diperhitungkan dengan pajak yang akan terhutang atau dengan utang pajak atas
nama Wajib Pajak lain dengan pemindahbukuan atau cara lain yang berlaku sebagai bukti
pembayaran pengembalian kelebihan pajak.
c. Dalam hal terdapat utang pajak berupa tunggakan PBB, kelebihan pembayaran pajak tersebut
tidak dapat diperhitungkan dengan tunggakan PBB dengan cara Pemindah Bukuan (Pbk),
tetapi dengan cara menerbitkan SPMKP sejumlah SKPLB dikurangi dengan tunggakan PBB
tersebut.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/3bb39baf42957397d3fae8e0e66b6554.txt · Last modified: (external edit)