KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               19 Februari 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 486/PJ.51/1996

                            TENTANG

              MASALAH PEMBEBASAN PPN ATAS PEMBELIAN TANAH

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara yang ditujukan kepada Ditjen Bimbingan Masyarakat (Kristen) Protestan 
(Departemen Agama) Nomor XXX tanggal 18 Januari 1996 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah 
    diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak 
    di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.  Sesuai dengan Penjelasan Pasal 1 huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1985, atas 
    penyerahan tanah matang yaitu tanah yang diolah sedemikian rupa sehingga siap bangun oleh 
    pengusaha real estate/industrial estate, terutang PPN.
    Dengan demikian atas pembelian tanah oleh Majelis Pusat Sinode Gereja Kristus Rahmani Indonesia 
    dari PT. XYZ, terutang Pajak Pertambahan Nilai.


Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SAROYO ATMOSUDARMO