KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                     27 Juni 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 567/PJ.53/2003

                            TENTANG

          PPN ATAS JASA PEMERIKSAAN TATA NIAGA IMPOR BESI ATAU BAJA CANAI LANTAIAN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 26 Nopember 2002 hal Jasa Pemeriksaan/Verifikasi 
Tata Niaga Impor Besi atau Baja Canai Lantaian, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa PT ABC dan PT XYZ membentuk Unit Kerjasama Operasi 
    (KSO), dimana KSO mempunyai tugas melakukan pemeriksaan teknis mencakup Country of Origin, 
    Mill Certificate, Description of Goods, Besaran & Jumlah Barang yang diimpor, yang dilakukan di 
    negeri asal barang (Luar Negeri). Dari hasil verifikasi tersebut KSO mengeluarkan Laporan Survey 
    yang digunakan importir untuk keperluan Depperindag dalam rangka monitoring tata niaga impor 
    besi atau baja canai lantaian. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Saudara menanyakan apakah 
    atas transaksi diatas dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.

2.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan Atas Barang Mewah (PPn BM) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 
    18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
    a.  Pasal 1 angka 5, bahwa jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan 
        atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau 
        hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena 
        pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan.

    b.  Pasal 1 angka 6, bahwa Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 
        yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini.

    c.  Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak 
        di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.

        Di dalam memori penjelasannya diuraikan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus 
        memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
        -   jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak,
        -   penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
        -   penyerahan dilakukan dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
    
    d.  Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis 
        Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menetapkan jenis jasa yang 
        tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, bahwa jasa verifikasi dan pemeriksaan teknis tidak 
        termasuk dalam jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan

3.  Pasal 2 ayat (3) huruf d Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 302/KMK.04/1989 tentang Pengenaan 
    Pajak Pertambahan Nilai Atas Jasa Kena Pajak Selain Jasa Yang Dilakukan Oleh Pemborong, Jasa 
    Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi Jo. angka 6.4 Surat Edaran Direktur Jenderal 
    Pajak Nomor SE-25/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei 1989 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengenaan PPN atas 
    Jasa Selain Jasa Pemborong, Jasa Angkutan Udara Dalam Negeri dan Jasa Telekomunikasi, bahwa jika 
    jasa tersebut secara fisik dilakukan di luar negeri oleh pengusaha yang berkedudukan atau bertempat 
    tinggal atau melakukan usaha di dalam Daerah Pabean Republik Indonesia tetapi dimanfaatkan 
    di Indonesia, maka atas penyerahannya dikenakan PPN.

4.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 3, serta memperhatikan isi surat Saudara 
    pada butir 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa atas penyerahan jasa pemeriksaan/verifikasi 
    teknis besi atau baja canai lantaian yang dilakukan oleh KSO di negara asal barang dan dimanfaatkan 
    di Indonesia dikenakan PPN.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA