peraturan:0tkbpera:38b4f06e27fd4f6fdcceabc6f5c068ea
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
5 Oktober 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1222/PJ.52/2001
TENTANG
PERMOHONAN BEBAS PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor xxxxxxx tanggal 6 September 2001 hal sebagaimana tersebut
pada pokok surat, bersama ini dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Isi surat tersebut secara garis besar adalah :
a. Dalam rangka Pelaksanaan Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional telah diterbitkan Surat
Perjanjian Pemborongan dengan nomor 03/KU.103/SPP/PPSTN/VIII/2001 antara Pemimpin
Proyek Penelitian dan Pengkajian Sistem Transportasi Nasional, Badan Penelitian dan
Pengembangan, Departemen Perhubungan dengan Direktur Statistik Perdagangan dan Jasa,
Badan Pusat Statistik. Biaya pelaksanaan pekerjaan dalam perjanjian tersebut adalah
Rp. 3.160.033.000,00 (tiga milyar seratus enam puluh juta tiga puluh tiga ribu rupiah).
Penerimaan tersebut akan dimasukkan sebagai penerimaan Bendaharawan Badan Pusat
Statistik nomor Mata Anggaran 0547 yaitu Penerimaan Jasa Tenaga/Jasa Pekerja
(berdasarkan Surat Pernyataan Bendaharawan Badan Pusat Statistik nomor : 06200.1300
tanggal 7 September 2001).
b. Atas diterbitkannya Surat Perjanjian Pemborongan tersebut, Saudara mohon dapat diberikan
pembebasan pajak-pajak, sesuai dengan perjanjian pekerjaan berlangsung 90 (sembilan
puluh) hari mulai tanggal 3 September sampai dengan 2 November 2001, dengan
pertimbangan :
- Sebagai pihak kedua, BPS juga bertindak atas nama lembaga pemerintah (bukan
perusahaan, yayasan atau koperasi).
- Sebagian besar dari biaya yang tersedia akan digunakan untuk honorarium para
pelaksana survei di daerah yang kepadanya juga akan dikenakan Pajak Penghasilan
(PPh Pasal 21).
2. Ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas adalah :
a. Berdasarkan Pasal 4A ayat (1) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 (Undang-
undang PPN), diatur bahwa barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah;
b. Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan
Undang-undang PPN, diatur bahwa pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku,
peraturan pelaksanaan yang berlaku sebelum dikeluarkan Peraturan Pemerintah ini
dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah ini;
c. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf g Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/2000
tanggal 22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran dan Pelaporan PPN
dan PPnBM tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah sebagai Pemungut PPN, diatur
bahwa PPN dan PPnBM tidak dipungut oleh Bendaharawan Pemerintah dalam hal pembayaran
lainnya untuk penyerahan barang dan jasa yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku tidak dikenakan PPN.
d. Sesuai butir 7 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-22/PJ.3/1989 tanggal 20 Mei
1989, dan Nomor SE-05/PJ.32/1996 tanggal 26 September 1996, diatur bahwa atas
penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah kepada Instansi
Pemerintah lain, yang pembayaran penggantiannya melalui Kantor Perbendaharaan Dan Kasa
Negara/Bendaharawan, tidak dipungut PPN sepanjang dana yang digunakan berasal dari
APBN/APBD dan Instansi Pemerintah yang memberikan jasa tersebut memasukkan
pembayaran yang diterima ke dalam mata anggaran penerimaan instansinya;
e. Sesuai dengan Butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-28/PJ.4/1996 tanggal
15 Juli 1996, menyatakan bahwa Suatu badan atau lembaga termasuk lembaga struktural
resmi Pemerintah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
i) Dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, seperti
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan lain-lain;
ii) Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
iii) Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah
yaitu Inspektorat Jenderal, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
iv) Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan pemerintah pusat atau
daerah.
3. Berdasarkan uraian pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini
diberikan penegasan bahwa sepanjang Badan Pusat Statistik memenuhi syarat sebagai Instansi
Pemerintah sebagaimana diuraikan pada butir 2 huruf e maka penyerahan jasa dalam rangka
Proyek Pelaksanaan Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional kepada Departemen Perhubungan
tidak dipungut PPN, dengan syarat :
a. Pembayaran penggantiannya melalui Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Bendaharawan;
b. Dana yang digunakan berasal dari APBN atau APBD;
c. Badan Pusat Statistik yang menyerahkan jasa tersebut memasukkan pembayaran yang
diterima ke dalam mata anggaran penerimaan Instansinya (APBN/APBD);
d. Hasil survei tersebut tidak untuk dijual kepada pihak lain atau dikomersialkan.
Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, maka atas penyerahan jasa dalam rangka Proyek
Pelaksanaan Survei Asal Tujuan Transportasi Nasional dimaksud dikenakan PPN.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal
Direktur PPN dan PTLL
ttd.
I Made Gde Erata
NIP. 060044249
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak
2. Direktur Peraturan Perpajakan
peraturan/0tkbpera/38b4f06e27fd4f6fdcceabc6f5c068ea.txt · Last modified: 2023/02/05 06:13 (external edit)