peraturan:0tkbpera:38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1992
TENTANG
PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL DAN JENIS IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1991, pengertian
imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tertentu di daerah terpencil yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto diatur dengan Peraturan Pemerintah;
b. bahwa pengertian daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (15) dan ayat (16)
Undang-undang dimaksud perlu diatur pula dengan Peraturan Pemerintah;
c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dipandang perlu mengatur pengertian daerah terpencil,
dan jenis-jenis imbalan dalam bentuk natural dan/atau kenikmatan dengan Peraturan Pemerintah;
Mengingat :
1. Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
3. Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 TAHUN 1991 (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3459);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL DAN JENIS
IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR
7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1991.
Pasal 1
(1) Daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf a,
Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (15) dan ayat (16) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1991
adalah daerah yang memiliki potensi ekonomi berupa sumber daya alam di bidang pertanian,
perhutanan, pertambangan, pariwisata dan perindustrian, tetapi keadaan prasarana dan sarana
ekonomi yang tersedia masih terbatas, sehingga untuk mengubah potensi ekonomi yang tersedia
menjadi kekuatan ekonomi nyata, penanam modal perlu membangun atas beban sendiri prasarana
dan sarana yang dibutuhkannya seperti jalan, pelabuhan, tenaga listrik, telekomunikasi, air,
perumahan karyawan, pelayanan kesehatan, sekolah, tempat peribadatan, pasar dan kebutuhan
sosial lainnya, yang memerlukan biaya yang besar.
(2) Diberikan perlakuan yang sama dengan daerah terpencil sebagaimana dimaksud dalam pasal 11
ayat (15) dan ayat (16) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1991 adalah daerah perairan laut yang dasar
lautnya memiliki cadangan mineral dalam kedalaman lebih dari 50 (lima puluh) meter (deep sea
deposits).
Pasal 2
Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa di daerah terpencil yang dapat dikurangkan
dari penghasilan bruto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto Pasal 9 ayat (1) huruf d
Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 7 TAHUN 1991, meliputi :
a. fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari tempat tinggal semula di dalam negeri ke lokasi
bekerja di daerah terpencil;
b. fasilitas tempat tinggal, termasuk perumahan, bagi karyawan dan keluarganya di lokasi bekerja di
daerah terpencil;
c. penggantian atau imbalan yang diberikan dalam bentuk natura di lokasi pekerjaan di daerah terpencil
kepada karyawan agar karyawan dapat melaksanakan pekerjaannya, dan kepada keluarganya untuk
memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari;
d. pelayanan kesehatan di lokasi bekerja di daerah terpencil atau di daerah lain di dalam negeri sepanjang
tidak tersedia di daerah terpencil tersebut;
e. fasilitas pendidikan dan olah raga bagi karyawan dan keluarganya di lokasi bekerja di daerah terpencil;
f. fasilitas perjalanan cuti di dalam negeri bagi karyawan, termasuk tenaga kerja asing, satu kali dalam
satu tahun maksimum dalam 14 (empat belas) hari;
g. fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari lokasi bekerja di daerah terpencil ke daerah
asalnya pada saat pemutusan hubungan kerja baik karena pensiun atau karena sebab lain.
Pasal 3
Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dengan
memperhatikan saran dari Menteri yang membidangi sektor-sektor usaha yang bersangkutan.
Pasal 4
Peraturan Pemerintah ini berlaku mulai tahun pajak 1992.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 1992
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO
Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 19 September 1992
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
ttd
MOERDIONO
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1992 NOMOR 106
PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 1992
TENTANG
PENGERTIAN DAERAH TERPENCIL DAN JENIS IMBALAN DALAM BENTUK NATURA DAN/ATAU KENIKMATAN
DALAM PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1991
UMUM
Berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d dan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d
Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1991
(selanjutnya disebut Undang-undang Pajak Penghasilan 1984), pemberian penggantian atau imbalan dalam
bentuk natura dan/atau kenikmatan tertentu kepada karyawan dan/atau orang lain berkenaan dengan
pekerjaan atau jasa di daerah terpencil, bagi perusahaan dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan bagi
penerimanya bukan merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (15) dan ayat (16) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984, bagi Wajib
Pajak yang menanamkan modalnya di daerah terpencil diberikan kemudahan berupa penyusutan dan
amortisasi yang lebih luwes.
Oleh karena itu perlu diatur pengertian daerah terpencil yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6
ayat (1) huruf a, Pasal 9 ayat (1) huruf d dan Pasal 11 ayat (15) dan ayat (16) Undang-undang Pajak
Penghasilan 1984 dan pengertian penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 dengan
Peraturan Pemerintah.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Dalam pasal ini diatur pengertian daerah terpencil untuk menerapkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf
d dan Pasal 6 ayat (1) huruf a jo. Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan 1984,
yaitu bahwa pemberian penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa di daerah
terpencil berupa natura dan/atau kenikmatan tertentu, bagi perusahaan merupakan biaya yang dapat
dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan dan bagi karyawan atau penerima jasa bukan
merupakan penghasilan yang dikenakan pajak.
Di samping itu dalam pasal ini diatur pula pengertian daerah terpencil untuk menerapkan ketentuan
Pasal 11 ayat (15) dan ayat (16) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984. Ketentuan ini berlaku bagi
para penanam modal (investor), baik dalam rangka Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang
Penanaman Modal Asing atau Undang-undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam
Negeri maupun tidak, yang melakukan investasi di daerah terpencil.
Ayat (1)
Dalam ayat ini diatur pengertian daerah terpencil yang berlaku baik untuk penerapan
ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d, Pasal 6 ayat (1) huruf a dan Pasal 9 ayat (1) huruf d
maupun ketentuan Pasal 11 ayat (15) dan ayat (16) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
Untuk dapat digolongkan sebagai daerah terpencil, harus memenuhi 2 (dua) persyaratan yang
bersifat kumulatif, yaitu :
1. daerah itu sulit dijangkau karena kekurangan atau keterbatasan prasarana dan
sarana angkutan umum, baik darat, laut maupun udara, dan
2. prasarana dan sarana sosial dan ekonomi tidak tersedia, atau walaupun tersedia tetapi
dalam keadaan yang sangat terbatas, sehingga untuk menjalankan usahanya para
penanam modal harus menyediakan sendiri prasarana dan sarana sosial dan ekonomi
dimaksud.
Yang dimaksud dengan prasarana ekonomi adalah pelabuhan, jalan dari pelabuhan menuju
lokasi (access road), jalan lingkungan, penyediaan air bersih, penyediaan tenaga listrik, dan
prasarana lain di bidang ekonomi yang diperlukan untuk memungkinkan berjalannya suatu
perusahaan.
Yang dimaksud dengan prasarana sosial adalah prasarana keagamaan (tempat ibadah),
prasarana kesehatan, prasarana pendidikan dan prasarana olah raga yang diperlukan oleh
karyawan dan keluarga.
Ayat (2)
Dalam ayat ini diatur daerah lain yang khusus untuk penerapan Pasal 11 ayat (15) dan ayat
(16) Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 diperlakukan sama dengan daerah terpencil.
Oleh karena itu terhadap Wajib Pajak yang melakukan penanaman modal di daerah-daerah
sebagaimana diatur dalam ayat ini tetapi tidak memenuhi syarat sebagai daerah terpencil
menurut ketentuan ayat (1), tidak memperoleh perlakuan Pasal 6 ayat (1) huruf a juncto
Pasal 9 ayat (1) huruf d Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
Pasal 2
Walaupun telah memenuhi persyaratan sebagai daerah terpencil, tidak semua jenis penggantian atau
imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dapat dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan
bruto pemberi kerja. Dalam pasal ini diatur jenis-jenis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura
dan/atau kenikmatan yang dapat dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan bruto pemberi kerja
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Pajak Penghasilan 1984.
Pembatasan jenis-jenis penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan tersebut
dimaksudkan untuk menghindarkan penyalahgunaan oleh pemberi kerja.
Fasilitas pengangkutan karyawan dan keluarganya dari tempat tinggalnya semula ke lokasi bekerja di
daerah terpencil hanya berlaku satu kali bagi karyawan dan keluarganya dan tidak berlaku bagi
pemberi jasa yang bukan karyawan. Ketentuan ini berlaku juga untuk fasilitas pengangkutan dari
lokasi bekerja di daerah terpencil ke daerah asalnya sebagaimana dimaksud dalam huruf g Pasal ini.
Bagi tenaga kerja yang berasal dari luar Indonesia, fasilitas ini terbatas hanya untuk pengangkutan di
dalam negeri.
Yang dimaksud dengan fasilitas tempat tinggal adalah fasilitas tempat tinggal/perumahan bagi
karyawan dan keluarganya di daerah terpencil tempat bekerjanya. Walaupun karyawan yang
bersangkutan bekerja di daerah terpencil, tetapi apabila penyediaan fasilitas tempat tinggal tersebut
bukan di daerah terpencil tempat kerjanya melainkan di daerah lain, maka pengeluaran untuk
penyediaan fasilitas tersebut tidak boleh dikurangkan sebagai biaya dari penghasilan bruto
perusahaan.
Penggantian atau imbalan dalam bentuk natura kepada karyawan di lokasi pekerjaan harus dibedakan
dengan pakaian dan perlengkapan kerja lainnya yang merupakan persyaratan kerja. Pakaian kerja
dan perlengkapan kerja lain yang merupakan persyaratan kerja, terutama persyaratan keselamatan
kerja, adalah hal yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh pemberi kerja kepada karyawannya dimana
saja, bukan hanya di daerah terpencil. Yang dimaksud disini adalah pemberian makan dan minum oleh
perusahaan kepada karyawan di lokasi bekerja. Imbalan dalam bentuk natura termasuk juga
pemberian dalam bentuk natura untuk kepentingan keluarga karyawan dalam memenuhi kebutuhan
pokok sehari-hari.
Pasal 3
Cukup jelas
Pasal 4
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3499
peraturan/0tkbpera/38b3eff8baf56627478ec76a704e9b52.txt · Last modified: by 127.0.0.1