KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                       29 Oktober 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 919/PJ.52/2004

                             TENTANG

                            PENJELASAN OUTLET TERMASUK OBJEK PPN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor 1824/DB-ADM/VII/2004 tanggal 13 Juli 2004 hal tersebut pada
pokok surat, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Secara garis besar dalam surat tersebut Saudara menjelaskan bahwa :
    a.  Perusahaan Saudara bergerak di bidang food retail, berlokasi di Hero Kemang berupa Counter
        dan di Ranch Market Pondok Indah.
    b.  Saudara meminta penjelasan apakah outlet tersebut merupakan objek PPN atau bukan.

2.  Ketentuan Perpajakan yang berkaitan dengan permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :
    a.  Pasal 4A ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan
        Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah 
        terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 1
        huruf c dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan
        Jasa yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, menetapkan kelompok barang yang 
        tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai antara lain adalah makanan dan minuman yang 
        disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan 
        minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, tidak termasuk makanan dan 
        minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering.
    b.  Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
        Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000, menetapkan
        jenis pajak Kabupaten/Kota. Dalam memori penjelasannya disebutkan bahwa : Pajak Restoran
        adalah pajak atas pelayanan restoran. Restoran adalah tempat menyantap makanan dan/atau
        minuman yang disediakan dengan dipungut bayaran, tidak termasuk usaha jasa boga atau 
        catering.
    c.  Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAHUN 2001 tentang Pajak Daerah 
        menetapkan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan restoran dengan 
        pembayaran. Dalam memori penjelasannya dinyatakan bahwa termasuk dalam objek pajak 
        restoran adalah rumah makan, cafe, bar, dan sejenisnya. Pelayanan di restoran/rumah makan
        meliputi penjualan makanan dan/atau minuman di restoran/rumah makan termasuk 
        penyediaan penjualan makanan/minuman yang diantar/dibawa pulang.
    d.  Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 571/KMK.03/2003 tentang Perubahan atas 
        Keputusan Menteri Keuangan Nomor 552/KMK.04/2000 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak
        Pertambahan Nilai, menetapkan bahwa Pengusaha Kecil adalah Pengusaha yang selama satu 
        tahun buku melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan jumlah 
        peredaran bruto atau penerimaan bruto tidak lebih dan Rp 600 juta. 
    e.  Pasal 1 dan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 tentang PPN atas 
        Penyerahan Barang Dagangan oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma 
        Penghitungan Penghasilan Neto menetapkan bahwa Pedagang Eceran selain yang menggunakan
        Norma Penghitungan Penghasilan Neto adalah Pengusaha Orang Pribadi atau Badan yang  
        menyelenggarakan pembukuan yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaan utamanya 
        melakukan usaha perdagangan dengan cara sebagai berikut :
        1)  menyerahkan Barang Kena Pajak melalui suatu tempat penjualan eceran seperti
            toko, kios, atau dengan cara penjualan yang dilakukan langsung kepada konsumen
            akhir, atau dengan cara penjualan dari rumah ke rumah;
        2)  menyediakan Barang Kena Pajak yang diserahkan di tempat penjualan secara eceran
            tersebut;
        3)  melakukan transaksi jual beli secara spontan tanpa didahului dengan penawaran
            tertulis, pemesanan tertulis, kontrak atau lelang dan pada umumnya bersifat tunai,
            dan pembeli pada umumnya datang ke tempat penjualan tersebut langsung membawa
            sendiri Barang Kena Pajak yang dibelinya.
        terutang Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10 % (sepuluh persen) dari harga jual.
    f.  Butir 4.1 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ.53/2000 tentang PPN atas
        Penyerahan Makanan dan Minuman oleh Restoran menegaskan bahwa penyerahan makanan

        dan minuman oleh pengusaha restoran baik untuk disantap maupun untuk dibawa pulang
        tidak dikenakan PPN karena sudah dikenakan Pajak Daerah (Pajak Hotel dan Restoran).

3.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada angka 2 dan memperhatikan isi surat Saudara pada angka 1,
    dengan ini diberi penegasan sebagai berikut :
    a.  Penyerahan Barang Kena Pajak yang Saudara lakukan tidak dikenakan Pajak Pertambahan
        Nilai sepanjang usaha Saudara termasuk dalam kelompok restoran, rumah makan, warung,
        dan sejenisnya yang sudah dikenakan Pajak Daerah (Pajak Pembangunan 1) oleh Pemda
        setempat, dan usaha tersebut tidak termasuk usaha jasa boga atau catering.
    b.  Apabila usaha Saudara selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas maka penyerahan
        Barang Kena Pajak yang Saudara lakukan dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Saudara wajib
        memungut PPN sepanjang telah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak atau sudah
        seharusnya dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Demikian penjelasan ini disampaikan untuk dimaklumi.




a.n. Direktur Jenderal,
Direktur,

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664



Tembusan :
Direktur Jenderal Pajak,