KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      31 Juli 2002

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 41/PJ.51/2002

                        TENTANG

              PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 43 TAHUN 2002, 
              KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 363/KMK.03/2002 DAN 
             KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR KEP-363/PJ./2002

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan :
1.  Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 
    Tahun 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis 
    Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
2.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 363/KMK.03/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Perubahan Atas 
    Keputusan Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai 
    Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat 
    Strategis.
3.  Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-363/PJ./2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Perubahan 
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 294/PJ./2001 Tentang Tatacara Pemberian Dan 
    Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai Yang Dibebaskan Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang 
    Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis.

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam ketentuan-ketentuan tersebut di atas adalah :
1.  Bahwa sejak tanggal 1 Agustus 2002 atas barang-barang tersebut di bawah ini tidak dikategorikan lagi 
    sebagai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang dibebaskan PPN sebagaimana 
    dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001, berupa:
    -   Barang Modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang digunakan untuk menghasilkan Barang 
        Kena Pajak;
    -   Bahan baku perak dalam bentuk butiran (granule) dan atau dalam bentuk batangan;
    -   Bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan uang logam rupiah.
    sehingga atas impor atau penyerahan barang-barang tersebut di atas tidak lagi mendapat fasilitas 
    pembebasan PPN.

2.  Barang Kena Pajak berupa barang modal dan bahan baku untuk pembuatan uang kertas rupiah dan 
    uang logam rupiah yang atas impor dan penyerahannya dibebaskan dari pengenaan PPN berdasarkan
    Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001, apabila ternyata digunakan tidak sesuai dengan tujuan 
    semula atau dipindahtangankan kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya dikenakan 
    sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

3.  Permohonan SKB PPN atas impor dan atau penyerahan Barang Modal berupa Barang Modal 
    sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Huruf a Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
    KEP - 294/PJ./2001 yang diajukan oleh Wajib Pajak harus sudah diterima secara lengkap di Kantor 
    Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini.
    Permohonan SKB PPN tidak dapat diproses lebih lanjut apabila tidak diterima secara lengkap pada 
    tanggal 31 Juli 2002.

4.  SKB PPN yang diterbitkan atas permohonan yang diterima secara lengkap sejak ditetapkannya 
    Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-363/PJ./2002 sebagaimana dimaksud pada butir 3 di 
    atas mempunyai masa berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2002, dengan demikian apabila 
    impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan 
    setelah tanggal tersebut, maka atas impor atau penyerahan BKP tersebut terutang PPN.

5.  Khusus untuk impor Barang Kena Pajak Tertentu yang bersifat strategis yang dibebaskan dari 
    pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang dicap" PPN 
    DIBEBASKAN SESUAI PP NOMOR 12 TAHUN 2001 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PP NOMOR 
    43 TAHUN 2002" tanpa Surat Setoran Pajak (SSP), dapat dipersamakan dengan Faktur Pajak.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO