KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      16 Juli 2002

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 38/PJ.52/2002

                        TENTANG

               PENYAMPAIAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 40 TAHUN 2002 
         TENTANG PENUNDAAN KEEMPAT BERLAKUNYA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 39 TAHUN 1998 
        TENTANG PERLAKUAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH 
        DI KAWASAN BERIKAT (BONDED ZONE) DAERAH INDUSTRI PULAU BATAM

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Dengan ini disampaikan fotokopi Peraturan Pemerintah Nomor 40 TAHUN 2002 tanggal 8 Juli 2002 tentang 
Penundaan Keempat Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998 Tentang Perlakuan Pajak 
Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah 
Industri Pulau Batam. Hal-hal yang perlu diperhatikan adalah :

1.  Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai 
    dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau 
    Batam, ditunda kembali sejak tanggal 1 Juli 2001 sampai dengan berlakunya Undang-undang tentang 
    Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Batam dan paling lambat 31 Maret 2003.

2.  Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat 
    (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam pada periode penundaan tersebut pada butir 1 adalah 
    sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 
    sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994.

Demikian untuk mendapat perhatian dan disosialisasikan pada wilayah kerja masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO