KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                18 Januari 1994

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 199/PJ.53/1994

                            TENTANG

                   PENGKREDITAN PPN ATAS REKENING TELEPON

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 30 Oktober 1993 perihal seperti tersebut di atas, 
dengan ini diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  PT. XYZ  adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang persewaan ruangan kantor. Disamping itu, 
    PT. XYZ juga memiliki fasilitas berupa 400 sambungan telepon yang disediakan untuk para penyewa.

2.  Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-13/PJ.32/1989 tanggal 25 Agustus 1989 
    tentang PPN atas jasa persewaan ruangan menjelaskan antara lain perlakuan PPN atas penggunaan 
    telepon oleh penyewa, yaitu :
    a.  Penggantian yang diminta oleh Pengusaha (PKP) yang menyewakan ruangan kepada 
        penyewa atas biaya telepon yang nyata-nyata dapat dipastikan dikonsumsi oleh penyewa 
        tidak dikenakan PPN, kecuali apabila PKP yang menyewakan ruangan menambahkan 
        "Mark Up" atau Biaya Administrasi dan sejenisnya, maka atas nilai tambah berupa "Mark Up" 
        atau biaya Administrasi tersebut dikenakan PPN oleh PKP yang menyewakan ruangan.
    b.  PKP yang menyewakan ruangan berhak atas pengkreditan PPN Pajak Masukan atas 
        perolehan BKP/JKP untuk pengoperasian ruangan yang disewakan tersebut.

3.  Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-14/PJ.5/1993 tanggal 25 Mei 1993 pada 
    angka 6 butir 6.2. disebutkan bahwa Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Perum Telekomunikasi 
    berupa kwitansi dapat dikreditkan oleh PKP yang bersangkutan.
    Karena semua satuan sambungan telepon itu memakai nama PT. XYZ, maka PT. XYZ yang berhak
    mengkreditkan Pajak Masukannya.

4.  Agar penyewa gedung selaku pemakai telepon yang membayar rekening atas nama pemilik gedung 
    dapat mengkreditkan PPN Pajak Masukan yang dicantumkan dalam kwitansi pembayaran, maka harus 
    memenuhi persyaratan sebagai berikut :
    a.  Penyewa dan pemilik gedung membuat persyaratan bersama di atas kertas bermeterai yang 
        menyatakan bahwa :
        a.1.    Pesawat telepon dengan nomor-nomor tertentu dipergunakan oleh penyewa gedung;
        a.2.    Biaya langganan telepon menjadi beban dan dibayar oleh penyewa gedung;
        a.3.    PPN yang tercantum dalam Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Perumtel tidak akan 
            laim sebagai Pajak Masukan oleh pemilik gedung, tetapi dapat diklaim sebagai Pajak 
            Masukan oleh penyewa gedung.

    b.  Dalam perjanjian sewa-menyewa gedung dengan jelas dicantumkan tentang penggunaan 
        telepon tersebut oleh penyewa gedung tanpa mengubah nama pelanggan telepon.

    c.  Kwitansi pembayaran telepon mencantumkan nama pemilik gedung qq. nama penyewa 
        telepon.

        Contoh : Pencantuman nama dalam hal ini adalah PT. XYZ qq. Nama penyewa telepon.

Untuk keperluan ini agar Saudara menghubungi pihak Perumtel dan meminta penerbitan kwitansi pembayaran 
telepon dengan nomor tertentu seperti contoh di atas.

Demikian untuk dimaklumi.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SUNARIA TADJUDIN