peraturan:0tkbpera:34e157766f31db3d2099831d348a7933
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
17 Nopember 1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 371/PJ.313/1999
TENTANG
PEMOTONGAN PAJAK ATAS BIAYA DIKLAT PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 5 Oktober 1999 sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini dijelaskan sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara dijelaskan beberapa hal sebagai berikut :
a. Lembaga Administrasi Negara (LAN) adalah merupakan instansi yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan seperti : Diklat Prajabatan (Gol. I, II dan
III), Diklat Struktural (ADUM, SPAMA, SPATI dan PIMTI) serta Diklat Teknis dan Diklat
Fungsional.
b. Salah satu Diklat yang sedang diselenggarakan oleh Pendidikan dan Latihan (Pusdiklat DKI)
adalah Diklat Prajabatan Golongan III di XYZ Kuningan Jakarta, sedangkan biaya Diklat
Prajabatan tersebut dibebankan kepada Daftar Isian Kegiatan (DIK) LAN Tahun Anggaran
1999/2000.
c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Saudara menanyakan ketentuan yang mengatur
tentang pemotongan pajak atas Biaya Diklat Pegawai Negeri Sipil (PNS).
2. Pajak Penghasilan
2.1. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun
1994, Subjek Pajak badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam
bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi
yang sejenis, lembaga, dana pensiun dan bentuk badan usaha lainnya.
2.2. Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-28/PJ.4/1996 tanggal 15 Juli 1996
antara lain ditegaskan pengertian badan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang
Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 tidak termasuk lembaga struktural resmi pemerintah
yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibiayai
dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD. Dengan demikian, suatu badan atau
lembaga termasuk lembaga struktural resmi pemerintah apabila memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
a. Dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti
Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan lain-lain;
b. Dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
c. Pembukuan keuangannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional pemerintah
yaitu Inspektorat Jenderal, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
d. Penghasilan lembaga tersebut dimasukkan dalam penerimaan pemerintah pusat atau
daerah.
2.3. Dalam Pasal 2 ayat (1) huruf l dan Pasal 3 huruf n Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor :
KEP-128/PJ./1997 tanggal 22 Juli 1997 tentang Jenis Jasa Lain Yang Atas Imbalannya Dipotong
Pajak Penghasilan Berdasarkan Pasal 23 Ayat (1) Huruf C Undang-undang Nomor 7 Tahun
1983 Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 Dan
Perkiraan Penghasilan Neto Yang Digunakan Sebagai Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan
antara lain menegaskan bahwa penghasilan sebagai imbalan atas jasa yang pembayarannya
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah, kecuali jasa konstruksi dan jasa konsultan yang telah dikenakan Pajak
Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73
Tahun 1996, merupakan objek PPh Pasal 23 dengan tarif 15% x 10% atau 1.5% dari jumlah
bruto tidak termasuk PPN dan PPnBM.
2.4. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 13 dan Pasal 14 ayat (4) Keputusan Direktur Jenderal
Pajak Nomor : KEP - 281/PJ./1998 tanggal 28 Desember 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26
Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa dan Kegiatan Orang Pribadi antara lain ditegaskan
bahwa penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 adalah honorarium yang diterima oleh Pejabat
Negara, PNS, dan Anggota ABRI yang sumber dananya berasal dari keuangan negara atau
daerah dengan tarif sebesar 15% (lima belas persen) dari penghasilan bruto dan bersifat final.
2.5. Berdasarkan uraian di atas dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Apabila XYZ Kuningan Jakarta memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada
butir 3 di atas maka badan/lembaga tersebut bukan subjek Pajak Penghasilan
sehingga penghasilan yang diterima atau diperoleh badan/lembaga tersebut bukan
merupakan objek Pajak Penghasilan.
b. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka XYZ Kuningan Jakarta adalah
subjek Pajak Penghasilan sehingga atas penghasilan yang diterima atau diperoleh
XYZ Kuningan Jakarta terutang PPh Pasal 23 sesuai butir 2.3 di atas.
c. Apabila dalam penyelenggaraan diklat tersebut kepada peserta diberikan honorarium
maka penyelenggara wajib memotong PPh Pasal 21 dengan tarif sesuai butir 2.4 di
atas.
3. PPN dan PTLL
3.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 9 angka 6 jo Pasal 15 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor
50 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 Tentang PPN
Barang dan Jasa dan PPnBM sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11
Tahun 1994 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59
Tahun 1999, jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa penyelenggaraan
pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan luar biasa, pendidikan kedinasan,
pendidikan keagamaan, pendidikan akademik dan pendidikan profesional tidak dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai.
3.2. Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, atas jasa penyelenggaraan pendidikan kedinasan
berupa Pendidikan dan Latihan Prajabatan yang diadakan oleh LAN tidak terutang Pajak
Pertambahan Nilai.
Demikian agar dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR PERATURAN PERPAJAKAN
ttd
IGN MAYUN WINANGUN
peraturan/0tkbpera/34e157766f31db3d2099831d348a7933.txt · Last modified: (external edit)