peraturan:0tkbpera:34d94cf9ca228a78848313df32d668d1
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25/KMK.05/1997
TENTANG
TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG IMPOR
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan dipandang perlu
untuk mengatur ketentuan tentang tatalaksana Kepabeanan di bidang Impor.
Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (Lembaran
Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 9 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3566);
2. Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3567);
3. Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang
Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 1994 (Lembaran Negara Tahun
1994 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3568);
4. Undang-Undang Nomor 10 TAHUN 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3612);
5. Undang-Undang Nomor 11 TAHUN 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 76,
Tambahan Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 3613);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1996 tentang Penindakan di Bidang Kepabeanan (Lembaran
Negara Tahun 1996 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3626);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang
Kepabeanan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996
Nomor 3627);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara
Tahun 1996 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 3638);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang Bea Masuk Anti Dumping dan Bea Masuk
Imbalan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor
3639);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan
dan Cukai (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor
3651);
11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 232/KMK.05/1996 tentang Tatacara
Pembayaran dan Penyetoran Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak dalam rangka
Impor;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 233/KMK.05/1996 tentang Tatacara
Pengembalian Bea Masuk, Denda Administrasi dan Bunga;
13. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 234/KMK.05/1996 tentang Tatacara
Penagihan Piutang Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi, Bunga, dan Pajak dalam rangka Impor;
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/KMK.05/1996 tentang Barang yang
Dinyatakan Tidak Dikuasai, Barang yang Dikuasai Negara dan Barang yang Menjadi Milik Negara;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 236/KMK.05/1996 tentang Buku Catatan
Pabean;
16. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 399/KMK.01/1996 tentang Gudang Berikat;
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem
Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk atas Barang Impor;
18. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 489/KMK.05/1996 tentang Pelaksanaan Audit
di Bidang Kepabeanan;
19. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 490/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor
Barang Penumpang, Awak Sarana Pengangkut, Pelintas Batas, Kiriman Pos dan Kiriman Melalui
Perusahaan Jasa Titipan;
20. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 491/KMK.05/1996 tentang Dasar
Penghitungan Bea Masuk atas Barang Impor;
21. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 573/KMK.05/1996 tentang Tempat
Penimbunan Sementara;
22. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 574/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana Impor
Sementara;
23. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 575/KMK.05/1996 tentang Tatalaksana
Pengangkutan Terus atau Pengangkutan Lanjut Barang Impor atau Ekspor;
24. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 584/KMK.05/1996 tentang Tatacara
Pembulatan Jumlah Bea Masuk, Denda Administrasi, Bunga dan Pajak dalam rangka Impor;
25. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 585/KMK.05/1996 tentang Penggunaan
Jaminan Bank untuk Menjamin Pembayaran Pungutan Bea Masuk, Cukai, Denda Administrasi dan
Pajak dalam rangka Impor.
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATALAKSANA KEPABEANAN DI BIDANG
IMPOR
BAB I
KEDATANGAN BARANG IMPOR
Bagian Pertama
Kedatangan Sarana Pengangkut
Pasal 1
(1) Sebelum kedatangan sarana pengangkut di suatu Kantor Pabean, Pengangkut wajib memberitahukan
rencana kedatangan sarana pengangkut kepada Kepala Kantor Pabean dengan menyerahkan
pemberitahuan yang sekurang-kurangnya mencantumkan :
a. nama sarana pengangkut;
b. nomor pengangkutan (misalnya : voyage/flight No...);
c. nama pengangkut;
d. pelabuhan asal;
e. pelabuhan tujuan;
f. rencana tanggal kedatangan;
g. rencana jumlah kemasan atau peti kemas yang akan dibongkar;
h. pelabuhan tujuan berikutnya di dalam daerah pabean;
i. pelabuhan terakhir di luar daerah pabean.
(2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah diterima oleh Kepala Kantor Pabean
merupakan persetujuan pembongkaran barang impor.
(3) Pemberitahuan Rencana Kedatangan Sarana Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
berlaku bagi Sarana Pengangkut yang datang dari luar daerah pabean melalui darat.
(4) Setiap perubahan Rencana Kedatangan sarana pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean.
Pasal 2
(1) Pengangkut wajib menyerahkan pemberitahuan berupa :
a. manifest barang impor yang diangkutnya,
b. daftar penumpang dan/atau awak sarana pengangkut,
c. daftar bekal,
d. daftar senjata api, dan
e. daftar obat-obatan termasuk narkotika yang digunakan untuk kepentingan pengobatan,
dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yang ditandatanganinya kepada Kepala Kantor Pabean
setempat selambat-lambatnya dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kedatangan Sarana
Pengangkut.
(2) Selambat-lambatnya sampai dengan saat kedatangan sarana pengangkut darat, Pengangkut wajib
menyerahkan Daftar Barang Impor yang diangkutnya, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris
yang telah ditandatanganinya kepada Kepala Kantor Pabean setempat.
(3) Untuk barang impor yang akan diangkut terus dan/atau diangkut lanjut tujuan luar daerah pabean,
Pengangkut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyerahkan manifest secara terpisah.
(4) Dalam hal sarana pengangkut tidak mengangkut barang impor, Pengangkut menyerahkan
Pemberitahuan nihil.
Pasal 3
(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tidak berlaku untuk sarana pengangkut yang
berlabuh tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam dan tidak melakukan kegiatan bongkar muat
barang impor atau ekspor.
(2) Dalam hal sarana pengangkut dalam keadaan darurat, pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (1) wajib diserahkan kepada Kepala Kantor Pabean terdekat dalam waktu selambat-
lambatnya 72 (tujuh puluh dua) jam setelah pembongkaran.
Pasal 4
(1) Perbaikan Manifest sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan sepanjang
mengenai jumlah, jenis, merek, nomor kemasan, peti kemas, atau barang curah.
(2) Perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan atas persetujuan Kepala Kantor
Pabean.
(3) Apabila perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkenaan dengan jumlah kemasan atau peti
kemas atau barang curah, dikenakan sanksi administrasi berupa denda apabila Pengangkut tidak
dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut terjadi di luar kemampuannya.
(4) Perbaikan manifest wajib dilakukan oleh Pengangkut dalam hal pengiriman barang impor dilaksanakan
secara konsolidasi dengan merinci lebih lanjut pos manifest yang bersangkutan.
(5) Pengeluaran barang impor yang bersangkutan baru dapat dilaksanakan setelah kewajiban
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipenuhi.
Bagian Kedua
Pembongkaran dan Penimbunan Barang Impor
Pasal 5
(1) Pembongkaran barang impor dilaksanakan :
a. Di Kawasan Pabean, atau
b. Di tempat lain setelah mendapat persetujuan dari Kepala Kantor Pabean yang mengawasi
tempat lain yang bersangkutan.
(2) Segera setelah selesai pembongkaran barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pengangkut atau kuasanya wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas yang telah
dibongkar kepada Kantor Pabean.
Pasal 6
(1) Barang impor yang belum selesai kewajiban pabeannya dapat ditimbun di :
a. Tempat Penimbunan Sementara, atau
b. Gudang atau lapangan penimbunan milik importir setelah mendapat persetujuan dari Kepala
Kantor Pabean.
(2) Segera setelah selesainya penimbunan, Pengusaha tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyampaikan daftar kemasan atau peti kemas yang telah ditimbun kepada Kantor Pabean.
BAB II
PENGELUARAN BARANG IMPOR
Bagian Pertama
Penyiapan Pemberitahuan Impor Barang (PIB),
Pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam Rangka Impor
Pasal 7
(1) Atas barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai,
Importir menyiapkan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) berdasarkan Dokumen Pelengkap Pabean
dan menghitung sendiri Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor yang harus dibayar.
(2) Terhadap barang impor berupa :
a. barang pindahan;
b. barang impor sementara yang dibawa oleh penumpang;
c. barang impor melalui jasa titipan;
d. sarana angkutan laut dan udara; atau
e. barang impor tertentu yang akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bea dan Cukai,
pengeluarannya dari kawasan pabean dengan tujuan diimpor untuk dipakai dilakukan dengan
Pemberitahuan Impor Barang Tertentu (PIBT).
(3) Pelunasan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka Impor dapat dilakukan dengan cara :
a. Pembayaran biasa; atau
b. Pembayaran berkala
melalui Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean.
(4) Atas pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a, Bank Devisa Persepsi atau Kantor Pabean memberikan bukti pembayaran dan
memberikan nomor dan tanggal pembayaran pada bukti pembayaran yang dimaksud.
(5) Pelunasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan kepada importir yang telah
memenuhi persyaratan tertentu terhadap barang yang diimpornya untuk suatu periode tertentu.
Bagian Kedua
Pengajuan Pemberitahuan Impor Barang
Pasal 8
(1) Pengajuan PIB kepada Pejabat Bea dan Cukai dapat dilakukan untuk setiap pengimporan atau secara
berkala dalam periode tertentu.
(2) PIB dilampiri dengan Dokumen Pelengkap Pabean dan Bukti pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan
Pajak dalam rangka impor diajukan kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan pemeriksaan
pabean.
(3) Pengajuan PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sebelum barang impor yang
bersangkutan tiba di pelabuhan tujuan.
Bagian Ketiga
Pemeriksaan Pabean dan Persetujuan Pengeluaran Barang Impor
Pasal 9
(1) Barang impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) hanya dapat dikeluarkan dari Kawasan
Pabean atau dari tempat lain yang berada di bawah pengawasan pabean setelah dilakukan
pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Pemeriksaan Pabean sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penelitian dokumen dan
pemeriksaan fisik barang.
(3) Pemeriksaan fisik barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara selektif.
(4) Barang impor berupa hasil tembakau atau minuman mengandung etil alkohol yang dikemas untuk
penjualan eceran hanya dapat dikeluarkan dari kawasan pabean atau tempat lain yang berada di
bawah pengawasan pabean setelah dilekati Tanda Pelunasan atau Pengawasan Cukai.
Bagian Keempat
Penangguhan Pembayaran Bea Masuk, Cukai dan Pajak
dalam Rangka Impor, Pembayaran Berkala dan PIB Berkala
Pasal 10
(1) Kepala Kantor Pabean dapat memberikan persetujuan pengeluaran barang impor dengan
penangguhan pembayaran Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka impor terhadap barang yang
diimpor :
a. oleh importir yang mendapat kemudahan pembayaran berkala;
b. untuk pembangunan proyek yang mendesak;
c. untuk keperluan penanggulangan keadaan darurat;
d. yang memerlukan pelayanan segera;
e. yang akan memperoleh fasilitas pembebasan atau keringanan Bea Masuk dan/atau Pajak
dalam rangka impor sebelum keputusan tentang pembebasan atau keringanannya ditetapkan.
(2) Kepala Kantor Pabean memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila
Importir telah mengajukan :
a. PIB dan jaminan; atau
b. Dokumen Pelengkap Pabean dan jaminan.
(3) Importir yang barang impornya telah mendapatkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib menyelesaikan kewajiban yang dipersyaratkan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60
(enam puluh) hari sejak tanggal pendaftaran PIB atau Dokumen Pelengkap Pabean di Kantor Pabean.
(4) Perpanjangan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya dapat dilakukan atas
persetujuan Direktur Jenderal Bea dan Cukai atau Pejabat yang ditunjuknya.
Pasal 11
(1) Kemudahan pembayaran berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b diberikan
kepada importir yang telah memenuhi persyaratan untuk dapat diberikan kemudahan dimaksud.
(2) Importir yang mendapatkan kemudahan pembayaran berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat diberikan kemudahan pengajuan PIB berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
(3) Persyaratan sebagaimana tersebut pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut oleh Direktur Jenderal Bea
dan Cukai.
Bagian Kelima
Penetapan Klasifikasi dan Persetujuan Pemberitahuan Nilai Pabean
Pasal 12
(1) Atas permintaan Importir, Direktur Jenderal Bea dan Cukai memberikan persetujuan pemberitahuan
Nilai Pabean dan/atau penetapan klasifikasi barang impor sebelum importasi guna penyiapan PIB dan
penghitungan Bea Masuk, Cukai, dan Pajak dalam rangka Impor sebagaimana dimaksud dalam Pasal
7 ayat (1).
(2) Permintaan penetapan klasifikasi dan/atau persetujuan pemberitahuan Nilai Pabean sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi data dan informasi yang dipersyaratkan.
Bagian Keenam
Pengeluaran Barang Impor dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat
Pasal 13
(1) Terhadap barang impor yang akan dikeluarkan dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat,
Importir wajib menyerahkan Pemberitahuan Penimbunan Barang di Tempat Penimbunan Berikat
kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk dilakukan penelitian dokumen sebelum diberikan persetujuan
keluar.
(2) Pengangkutan barang impor dari Kawasan Pabean ke Tempat Penimbunan Berikat dilakukan di bawah
pengawasan pabean.
Bagian Ketujuh
Pengeluaran Barang yang Diimpor Kembali
Pasal 14
(1) Pengeluaran barang impor yang berasal dari barang ekspor yang karena sesuatu hal diimpor kembali
atau dari ekspor sementara dilakukan dengan menggunakan PIB.
(2) Barang impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikeluarkan dari kawasan pabean setelah
dilakukan pemeriksaan pabean dan diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat Bea dan
Cukai.
BAB III
PEMERIKSAAN ULANG (VERIFIKASI) PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG
Pasal 15
(1) Terhadap PIB atas barang impor yang telah diberikan persetujuan pengeluaran barang oleh Pejabat
Bea dan Cukai dilakukan verifikasi oleh Pejabat Bea dan Cukai.
(2) Verifikasi PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus telah selesai dilakukan selambat-lambatnya
2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal pendaftaran PIB pada Kantor Pabean.
(3) Hasil Verifikasi PIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai kriteria untuk pelaksanaan
audit di bidang kepabeanan.
BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16
Penyerahan Pemberitahuan pabean yang diatur berdasarkan keputusan ini dilaksanakan dengan menggunakan
media elektronik, kecuali di Kantor Pabean yang bersangkutan belum tersedia sarana komputer.
Pasal 17
Ketentuan teknis lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan ketentuan dalam keputusan ini diatur oleh
Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
BAB V
PENUTUP
Pasal 18
Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1318/KMK.00/1990, Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 310/KMK.00/1991, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 737/KMK.00/1991,
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1072/KMK.00/1992, Keputusan Menteri Keuangan Nomor
215/KMK.01/1995 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 265/KMK.01/1995 dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pasal 19
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1997.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam
Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 1997
MENTERI KEUANGAN,
ttd
MAR'IE MUHAMMAD
peraturan/0tkbpera/34d94cf9ca228a78848313df32d668d1.txt · Last modified: (external edit)