KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    4 Maret 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 220/PJ.52/2003

                            TENTANG

PERMOHONAN PENEGASAN PENGENAAN PPN ATAS PENGADAAN/IMPOR UNTUK PENYERAHAN DI PULAU BATAM

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 21 Oktober 2002 hal sebagaimana tersebut pada 
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa:
    a.  PT ABC adalah BUMN yang berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai beberapa perwakilan 
        atau cabang di luar Jakarta, antara lain di Pulau Batam.

    b.  PT ABC mempunyai kebijakan tertentu yang berkaitan dengan pengadaan, khususnya dalam 
        hal pengeluaran dana dan pembebanan biaya yang diatur sebagai berikut:
        -   Untuk pengadaan dengan nilai sampai dengan jumlah tertentu, kewenangan 
            pengikatan kontrak dan pembayarannya serta beban biaya, penerimaan barang, 
            pemotongan PPh dan pemungutan PPN dapat dilakukan oleh cabang PT ABC.
        -   Untuk pengadaan dengan nilai di atas jumlah tertentu tersebut, kewenangan 
            pengikatan kontrak dan pembayarannya berada di kantor pusat, sedangkan beban 
            biaya, penerimaan barang, pemotongan PPh dan pemungutan PPN berada pada 
            cabang PT ABC.

    c.  Atas penyerahan BKP atau pemanfaatan JKP yang diadakan di Pulau Batam, kewenangan 
        pengikatan kontrak dan pembayaran berada di kantor pusat dengan klausul bahwa barang 
        atau jasa diserahkan di Pulau Batam, sedangkan administrasi atas pengadaan/impor BKP 
        ataupun penyerahan JKP, seperti Berita Acara Serah Terima, Invoice, PPn BM, PPh Pasal 22, 
        PPN, dan dokumen penagihan lainnya atas nama PT ABC Batam.

    d.  Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara memohon penegasan apakah atas transaksi yang    
        dilakukan PT ABC tersebut terutang PPN, mengingat sampai saat ini Pulau Batam masih     
        merupakan Kawasan Berikat.

2.  Ketentuan perpajakan yang berkaitan dengan hal tersebut adalah sebagai berikut:
    a.  Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a, b, dan c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang  
        Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah   
        sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 
        2000, diatur bahwa terutangnya pajak terjadi saat penyerahan BKP, impor BKP, penyerahan 
        JKP;

    b.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 40 TAHUN 2002 tentang Penundaan Keempat 
        Berlakunya Peraturan Pemerintah No. 39 TAHUN 1998 tentang Perlakuan Pajak Pertambahan 
        Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah 
        Industri Pulau Batam, diatur bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 39 TAHUN 1998 ditunda   
        kembali sejak tanggal 1 Juli 2002 sampai dengan berlakunya Undang-undang tentang 
        Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, paling lambat 31 Maret 2003.

    c.  Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 549/KMK.04/2000 tanggal 
        22 Desember 2000 tentang Tata Cara Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak 
        Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah oleh Badan-badan tertentu 
        sebagai Pemungut Pajak Pertambahan Nilai, diatur bahwa PPN dan PPn BM atas penyerahan 
        BKP dan atau JKP yang terutang oleh Pengusaha Kena Pajak Rekanan Badan-badan tertentu 
        dipungut dan disetor oleh Badan-badan tertentu baik Kantor Pusat, Cabang-cabang maupun 
        Unit-unitnya yang melakukan pembayaran atas tagihan rekanan atas nama rekanan yang 
        bersangkutan;

    d.  Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 47/KMK.01/1987 tanggal 26 Januari 1987 
        tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang 
        Mewah atas Pengeluaran/Pemasukan/Penyerahan Barang Kena Pajak Atau Jasa Kena Pajak 
        Dari/Ke/Di Kawasan Berikat (Bonded Zone) Daerah Industri Pulau Batam dan Pulau-Pulau di 
        sekitarnya yang dinyatakan sebagai Kawasan Berikat (Bonded Zone) jo. Keputusan Menteri 
        Keuangan Nomor 548/KMK.04/1994, antara lain diatur sebagai berikut:
        1)  Pasal 2 ayat (1), bahwa Pemasukan Barang Kena Pajak dari luar Daerah Pabean     
            Indonesia ke dalam Kawasan Berikat belum dianggap sebagai impor;
        2)  Pasal 2 ayat (2), bahwa Atas pemasukan barang sebagaimana dimaksud dalam 
            ayat (1) tidak terutang pajak;
        3)  Pasal 4, bahwa Atas pemasukan atau penyerahan Barang Kena Pajak dari Daerah 
            Pabean Indonesia lainnya ke dalam Kawasan Berikat, pajak yang terutang tidak    
            dipungut;
        4)  Pasal 5 ayat (1), bahwa Pengeluaran Barang Kena Pajak yang berasal dari luar negeri 
            dari Kawasan Berikat ke dalam Daerah Pabean Indonesia dianggap sebagai impor;
        5)  Pasal 5 ayat (2), bahwa Atas Pengeluaran Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud 
            dalam ayat (1) dipungut Pajak Pertambahan Nilai atas impor;
        6)  Pasal 6 ayat (1), bahwa Atas Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena 
            Pajak di Kawasan Berikat tidak terutang pajak.

3.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan ini 
    diberikan penegasan sebagai berikut:
    a.  Apabila BKP dimasukkan dari luar Daerah Pabean Indonesia ke Kawasan Berikat Pulau 
        Batam, maka atas pemasukan BKP tersebut tidak terutang pajak;
    b.  Apabila BKP diserahkan atau dimasukkan dari Daerah Pabean Indonesia Lainnya ke Kawasan 
        Berikat Pulau Batam, maka atas penyerahan atau pemasukan tersebut pajak terutang tidak 
        dipungut;
    c.  Apabila BKP dan atau JKP diserahkan di Kawasan Berikat Pulau Batam, maka atas penyerahan 
        tersebut tidak terutang pajak;
    d.  Atas penyerahan BKP dari Kawasan Berikat ke dalam Daerah Pabean Indonesia, dianggap 
        sebagai impor dan dipungut PPN.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN & PTLL

ttd

I MADE GDE ERATA