KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      19 Mei 1997

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1308/PJ.51/1997

                            TENTANG

       PPN ATAS PENGALIHAN AKTIVA DAN PASIVA PERUSAHAAN DALAM RANGKA PENGGABUNGAN USAHA

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 21 Januari 1997 dan tanggal 5 Maret 1997 perihal tersebut pada 
pokok surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat Saudara dinyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan perusahaan dalam 
    memenuhi permintaan pasar baik dalam maupun luar negeri, serta untuk menjamin kesinambungan 
    usaha, efisiensi produksi, dan memperkuat posisi keuangan, maka akan dilakukan restrukturisasi 
    usaha berbentuk penggabungan antara PT. XYZ Corp. dengan PT. XYZ PET, selanjutnya PT. XYZ 
    Corp. akan mengabil alih seluruh aktiva dan pasiva PT. XYZ PET.

    Sehubungan dengan hal tersebut Saudara memohon penegasan agar pengambilalihan aktiva dan 
    pasiva tersebut tidak terutang PPN.

2.  Oleh karena pengalihan aktiva dan pasiva perusahaan PT. XYZ Corp. bersifat menyeluruh, maka 
    sesuai Pasal 1 huruf d angka 2 hurud d) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 sebagaimana telah 
    disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 "perubahan bentuk usaha atau 
    penggabungan usaha atau pengalihan seluruh aktiva yang diikuti dengan perubahan pihak yang 
    berhak atas BKP" tidak termasuk dalam pengertian penyerahan BKP.

    Dalam hal aktiva yang dialihkan tersebut berupa barang modal khususnya mesin-mesin yang atas 
    impornya telah mendapat fasilitas penangguhan pembayaran PPN, maka fasilitas penangguhan 
    tersebut masih tetap dapat dinikmati oleh perusahaan yang menerima pengalihan tanpa harus 
    membayar PPN yang terutang.

3.  Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 ayat (14) Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, maka :
    3.1.    Pajak Masukan atas BKP yang dialihkan dan yang telah dikreditkan oleh PKP yang  
        mengalihkan BKP tersebut, tidak harus dibayar kembali.
    3.2.    Pajak Masukan atas BKP yang dialihkan dan yang belum dikreditkan oleh PKP yang 
        mengalihkan BKP tersebut dapat dikreditkan oleh PKP yang menerima pengalihan BKP 
        tersebut sepanjang Faktur Pajaknya diterima setelah terjadinya perubahan bentuk usaha 
        atau setelah penggabungan usaha atau setelah pengalihan seluruh aktiva perusahaan.

4.  Ketentuan tersebut di atas hanya dapat berlaku sepanjang :
    4.1.    Seluruh aktiva dan persediaan BKP yang dialihkan secara nyata dan sah adalah benar-benar 
        milik PT. XYZ PET dan dapat dibuktikan keberadaannya dalam Laporan Keuangan perusahaan 
        yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. Persediaan BKP tersebut meliputi persediaan bahan 
        baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang setengah jadi, dan barang jadi sesuai 
        dengan buku persediaan masing-masing barang pada saat pengalihan.
    4.2.    Perusahaan yang menerima pengalihan BKP tersebut telah terdaftar dan dikukuhkan sebagai 
        PKP, serta melaporkan penggabungan perusahaan kepada KPP setempat.
    4.3.    Atas penggabungan dan pengalihan persediaan BKP dan aktiva tersebut harus dilaporkan 
        ke KPP tempat PKP yang mengalihkan tersebut dikukuhkan.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER