peraturan:0tkbpera:2fcd5cf1ebcd4213d8a17edc4cd47ad7
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
28 Juli 1999
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 246/PJ.312/1999
TENTANG
TANGGAPAN ATAS QUESTIONNAIRE PENYELIDIKAN SUBSIDI OLEH UNI EROPA ATAS
EKSPOR "POLYESTER STAPLE FIBER" DARI INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 15 Juli 1999 hal tersebut di atas, yang antara lain
menyatakan bahwa jawaban questionnaire tuduhan subsidi atas produk PSF oleh Uni Eropa telah disampaikan
ke Komisi Eropa pada tanggal 25 Juni 1999, namun menurut penanggung jawab kasus tuduhan tersebut masih
perlu kelengkapan jawaban, dengan ini disampaikan tambahan jawaban kami sebagai kelengkapan terhadap
surat kami terdahulu Nomor S-164/PJ.333/1999 tanggal 25 Mei 1999 (fotokopi terlampir) sebagai berikut :
1. Hal-hal yang masih harus dijawab secara lengkap menurut surat tersebut adalah :
- Section D II angka I "Specific Income Tax Exemption" huruf a angka ii dan iii
ii. metode penghitungan specific Income Tax Exemption
Harap dijelaskan bagaimana pajak dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan terutang.
iii. Harap diberikan contoh penghitungan "Specific Income Tax Exemption" dengan
menggunakan formulir perpajakan.
- Section D II angka 2 "Company Specific Income Tax Exemption" huruf a angka ii dan iii
ii. metode penghitungan "Company Specific Income Tax Exemption"
Harap dijelaskan bagaimana pajak dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan terutang.
iii. Harap diberikan contoh penghitungan "Specific Income Tax Exemption" dengan
menggunakan formulir perpajakan.
- Section D II angka 3 "Tax Facility Programme/Tax Holiday" huruf a angka ii dan iii
ii. metode penghitungan "Tax Facility Program/Tax Holiday"
Harap dijelaskan bagaimana pajak dikreditkan terhadap Pajak Penghasilan terutang.
iii. Harap diberikan contoh penghitungan "Specific Income Tax Exemption" dengan
menggunakan formulir perpajakan.
- Section D II angka 4.5 "Exemption from Witholding Tax imposed on Imports" huruf c
c. Harap diberikan gambaran penerapan pembebasan Pajak Penghasilan atas impor
barang modal dan bahan baku. Harap diberikan dokumen yang disimpan oleh pihak
yang berwenang.
2. Terhadap pertanyaan tersebut, disampaikan tanggapan sebagai berikut :
- Section D II angka 1 "Specific Income Tax Exemption" huruf a angka ii dan iii
Sebagaimana dinyatakan dalam surat terdahulu, fasilitas perpajakan yang diatur dalam PP 45
Tahun 1996 bukan berupa pemberian tax exemptions ataupun tax holiday, namun berupa
fasilitas pajak ditanggung Pemerintah (PPh DTP). Sedangkan eksportir yang telah diberikan
fasilitas tersebut hanya satu eksportir yaitu PT Polysindo Eka Perkasa. Dengan demikian,
fasilitas berupa "specific Income Tax Exemption" yang berlaku bagi seluruh eksportir PSF
tidak ada. Oleh karena fasilitas ini tidak ada, maka metode penghitungan dan contoh
pelaporan dalam surat pemberitahuan pajak tidak dapat diberikan.
- Section D II angka 2 "Company Specific Income Tax Exemption" huruf a angka ii dan iii
Sebagaimana disampaikan dalam jawaban di atas, "industry specific income tax exemption"
yang dituduhkan tersebut tidak dikenal dalam sistem perpajakan di Indonesia. Oleh karena itu
fasilitas PPh DTP yang diberikan kepada PT Polysindo Eka Perkasa merupakan satu-satunya
fasilitas yang diberikan kepada eksportir PSF tersebut (bukan in addition to).
Metode penghitungan Industry Specific Income Tax Exemption ini adalah Wajib Pajak tetap
diharuskan menghitung Pajak Penghasilan terutang di dalam Surat Pemberitahuan Pajak
sebagaimana Wajib Pajak lainnya. Selanjutnya besarnya Pajak Penghasilan yang ditanggung
pemerintah tersebut dicantumkan dalam lampiran II Surat Pemberitahuan Pajak, selanjutnya
jumlah tersebut dimasukkan dalam SPT induk angka 9. (fotokopi SPT terlampir).
- Section D II angka 3 "Tax Facility Programme/Tax Holiday" huruf a angka ii dan iii
Sebagaimana telah dijawab dalam surat terdahulu, sistem perpajakan di Indonesia tidak
mengenal fasilitas "Tax Holiday". Fasilitas perpajakan yang ada adalah fasilitas PPh DTP yang
dapat diberikan bagi Wajib Pajak yang baru didirikan dan berusaha dalam 22 jenis usaha
tertentu.
Dari sepuluh produsen dan eksportir PSF ke EU, satu-satunya produsen/eksportir yang
memperoleh fasilitas tersebut adalah PT Polysindo Eka Perkasa sebagaimana telah
dijelaskan dalam jawaban di atas (lihat Company Specific Income Tax Exemption).
- Section D II angka 4.5 "Exemption from Witholding Tax imposed on Imports" huruf c
Sebagaimana telah dijawab dalam surat terdahulu, bahwa pembebasan PPh Pasal 22 impor
bukan merupakan fasilitas/subsidi namun justru untuk tujuan tax neutrality karena PPh tidak
dikenakan terhadap Wajib Pajak yang belum memperoleh penghasilan. Kesimpulan demikian
dapat ditarik mengingat sifat pemungutan Pajak Penghasilan atas kegiatan di bidang impor
merupakan pembayaran pendahuluan PPh yang nantinya dapat dikreditkan dalam
penghitungan pajak terutang untuk tahun yang bersangkutan di dalam SPT Tahunan.
Skema pembebasan PPh Pasal 22 Impor ini adalah sebagai berikut :
1) Investor (baik asing maupun lokal) mengajukan permohonan untuk melakukan
investasi (PMA ataupun PMDN) di Indonesia kepada BKPM.
2) Dalam persetujuan tetap yang dikeluarkan oleh BKPM dilampirkan Master List yang
berisi keperluan barang modal untuk keperluan investasi tersebut;
3) Berdasarkan Master List tersebut, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan
pembebasan PPh Pasal 22 Impor dalam rangka impor barang-barang modal
sebagaimana tercantum dalam master list serta bahan baku untuk satu tahun yang
disetujui oleh BKPM ke KPP (local tax office) tempat Wajib Pajak terdaftar.
Dokumen yang disimpan oleh KPP meliputi :
1) Permohonan Wajib Pajak yang dilampiri Master List yang dikeluarkan BKPM; dan
2) Surat persetujuan dari Direktorat Jenderal Pajak (Surat Keterangan Bebas).
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL
ttd
A. ANSHARI RITONGA
peraturan/0tkbpera/2fcd5cf1ebcd4213d8a17edc4cd47ad7.txt · Last modified: (external edit)