peraturan:0tkbpera:2e85d72295b67c5b649290dfbf019285
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
26 Juli 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 665/PJ.52/2005
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN BUKU-BUKU YANG PPN-NYA DITANGGUNG PEMERINTAH
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 4 April 2005 hal Penegasan Atas Buku-buku yang PPN-
nya Ditanggung Pemerintah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat Saudara tersebut disampaikan bahwa:
a. Hasil pertemuan dengan Kepala Seksi dan Account Representative KPP Wajib Pajak Besar Satu
serta Kepala Seksi dan Account Representative KPP Madya Jakpus pada dasarnya
menyatakan menerima daftar buku-buku yang tersebut di dalam surat Saudara yang PPN-nya
Ditanggung Pemerintah.
b. Saudara meminta penegasan atas buku-buku yang PPN-nya Ditanggung Pemerintah untuk
menghindari kesalahpahaman antara Kantor Pajak dan Penerbit.
2. Pasal 16 B huruf b Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat
ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara
waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak, untuk penyerahan Barang Kena Pajak
tertentu atau penyerahan Jasa Kena Pajak tertentu.
3. Berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 146 tentang Impor Dan Atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Dan Yang Dibebaskan
Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 TAHUN 2003, atas penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaran agama dibebaskan dari pengenaan PPN.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan Buku-buku Pelajaran Umum,
Kitab Suci Dan Buku-buku Pelajaran Agama Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan
Dari Pengenaan PPN, antara lain mengatur bahwa:
a. Pasal 1 ayat (1), buku-buku pelajaran umum adalah buku-buku pelajaran pokok, penunjang
dan kepustakaan yang dipergunakan oleh TK, SD, SLTP, SLTA, SLB, PT/Universitas, termasuk
Sekolah Kejuruan, Lembaga Pendidikan Masyarakat di jalur Pendidikan Luar Sekolah dan
Pendidikan Keagamaan mulai Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi yang
mendukung kurikulum Sekolah yang bersangkutan.
b. Pasal 3 ayat (1), buku-buku pelajaran agama adalah buku-buku untuk keperluan pendidikan
dan kepustakaan di bidang Agama yang dipergunakan pada Perguruan Umum dan Pendidikan
Keagamaan dari Tingkat Dasar sampai dengan Perguruan Tinggi, Pondok Pesantren dan
Sekolah Kejuruan yang mendukung kurikulum sekolah yang bersangkutan.
c. Pasal 1 ayat (2) dan (3) serta Pasal 3 ayat (2) dan (3), yang tidak termasuk dalam pengertian
buku-buku pelajaran umum atau buku-buku pelajaran agama adalah buku hiburan, buku
roman populer, buku sulap, buku iklan, buku promosi suatu usaha, buku katalog diluar
keperluan pendidikan, buku karikatur, buku horoskop, buku horor, buku komik, dan buku
reproduksi lukisan, kecuali telah disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional atau Menteri
Agama atau pejabat yang ditunjuk.
5. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.03/2003 tentang Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai
Yang Dibebaskan Atas Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan/Atau Penyerahan
Jasa Kena Pajak Tertentu, antara lain menyebutkan bahwa:
Pasal 1 : angka 1 huruf d, Dalam Keputusan Menteri Keuangan yang dimaksud dengan Barang
Kena Pajak Tertentu adalah : Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku
pelajaran agama.
Pasal 5 : (1) Atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d dibebaskan dari pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.
(2) Orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diwajibkan
mempunyai Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang
diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
(3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah
orang atau badan yang melakukan impor atau menerima penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang masih
memerlukan pengesahan sebagai buku pelajaran umum atau buku pelajaran
agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 3 ayat (3)
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001 tentang Batasan
Buku-buku Pelajaran Umum, Kitab Suci Dan Buku-buku Pelajaran Agama
Yang Atas Impor Dan Atau Penyerahannya Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai.
6. Butir 9 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor : SE-20/PJ.51/2003 tentang Penyampaian
Ketentuan Tentang Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai Atas Impor Dan Atau Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu, menyebutkan bahwa, selain hal-
hal tersebut di atas, khusus untuk orang atau badan yang telah memperoleh fasilitas PPN Ditanggung
Pemerintah atau fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai melalui Surat Edaran Direktur Jenderal
Pajak atau Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai yang dikeluarkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak atas impor atau penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu berupa buku-buku pelajaran
umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, selanjutnya tidak perlu lagi mengajukan
permohonan untuk memperoleh surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atas setiap impor
atau penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, yang sama.
7. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan 6 di atas, dan memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
a. Apabila buku-buku yang Saudara lampirkan yaitu buku bacaan anak (TK dan SD); buku
bacaan remaja (SMP, SMA dan SMK); buku aktivitas pendidikan anak; buku komputer dan
teknologi; buku elektronika; buku arsitektur dan desain interior; buku pelajaran bahasa; buku
teks; buku komunikasi; buku manajemen, bisnis dan investasi; buku sejarah; buku sosial,
politik dan budaya; buku sastra; buku kamus dan referensi; buku filsafat termasuk ke dalam
kategori kurikulum sekolah dan mendukung kurikulum sekolah sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001, maka buku-buku tersebut dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Sebaliknya untuk buku-buku seperti buku referensi, serial/majalah komputer dan teknologi
informasi, buku pelajaran fotografi, buku parenting, buku masak, buku manajemen dan
pengembangan diri, buku biografi dan memoar, buku fashion dan beauty, buku hobby dan
ketrampilan, buku kesehatan, buku pengembangan/pemberdayaan diri dan inspirasional, buku
pendidikan anak dan keluarga, buku sains populer, buku cerita anak-anak, buku cerita
remaja, buku komik pendidikan dan buku spiritualitas sebagaimana diuraikan dalam lampiran
surat Saudara, tidak termasuk dalam pengertian buku-buku pelajaran umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001.
Sehingga atas penyerahan buku-buku tersebut terutang Pajak Pertambahan Nilai, kecuali bila
buku-buku dimaksud telah disahkan sebagai buku pelajaran umum oleh Menteri Pendidikan
Nasional atau pejabat yang ditunjuk.
c. Apabila buku-buku yang Saudara lampirkan sebelumnya telah ditetapkan sebagai buku yang
mendapat fasilitas PPN Ditanggung Pemerintah dan termasuk dalam pengertian buku-buku
pelajaran umum, kitab suci, dan buku-buku pelajaran agama sebagaimana dimaksud dalam
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353/KMK.03/2001, atas penyerahan buku-buku tersebut
dibebaskan dari pengenaan PPN dan untuk selanjutnya tidak perlu lagi mengajukan
permohonan untuk memperoleh Surat Keterangan Bebas PPN atas setiap impor atau
penyerahan buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama, yang
sama.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/2e85d72295b67c5b649290dfbf019285.txt · Last modified: by 127.0.0.1