KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                  8 Januari 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                          NOMOR S - 17/PJ.42/2003

                            TENTANG

                 PENEGASAN ATAS PEMBEBANAN BIAYA BUNGA BERKENAAN 
                  DENGAN PENEMPATAN DEPOSITO SESUAI SE-46/PJ.4/1995

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 22 Agustus 2002 perihal tersebut di atas, dengan ini 
disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa:
    a.  Dalam Laporan Keuangan PT ABC terdapat pinjaman kepada Bank XYZ sejumlah HKD 
        7,500.000. dan deposito pada bank yang sama sebesar Rp. 7.000.000.000 sebagai keharusan 
        (jaminan bank) untuk mendapatkan pinjaman tersebut berdasarkan Offering Letter tertanggal 
        10 April 2002 yang ditandatangani oleh kedua belah pihak;
    b.  Saudara menanyakan apakah biaya bunga atas pinjaman sebesar HKD 7,500,000 dapat 
        dibebankan seluruhnya berdasarkan butir 5 b SE-46/PJ.4/1995.

2.  Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan 
    sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 beserta 
    Penjelasannya, biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan termasuk biaya 
    bunga dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dalam penghitungan Penghasilan Kena Pajak. Untuk 
    dapat dibebankan sebagai biaya, pengeluaran tersebut harus mempunyai hubungan langsung dengan 
    usaha atau kegiatan untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang merupakan 
    Objek Pajak.

3.  Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 131 TAHUN 2000 tentang Pajak Penghasilan 
    Atas Bunga Deposito Dan Tabungan Serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia, atas penghasilan 
    berupa bunga deposito dan tabungan serta diskonto Sertifikat Bank Indonesia dipotong Pajak 
    Penghasilan yang bersifat final.

4.  Berdasarkan Pasal 4 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 138 TAHUN 2000 tentang Penghitungan 
    Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan, pengeluaran dan 
    biaya yang tidak boleh dikurangkan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak Wajib Pajak 
    dalam negeri dan bentuk usaha tetap termasuk antara lain biaya untuk mendapatkan, menagih dan 
    memelihara penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final.

5.  Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995 
    tentang Perlakuan Biaya Bunga Yang Dibayar Atau Terutang Dalam Hal Wajib Pajak Menerima Atau 
    Memperoleh Penghasilan Berupa Bunga Deposito Atau Tabungan Lainnya, antara lain ditegaskan 
    bahwa:
    a.  Butir 4 huruf b, apabila jumlah rata-rata pinjaman lebih besar dari jumlah rata-rata dana yang 
        ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan lainnya, maka bunga atas pinjaman yang 
        boleh dibebankan sebagai biaya adalah bunga yang dibayar atau terutang atas rata-rata 
        pinjaman yang melebihi jumlah rata-rata dana yang ditempatkan sebagai deposito berjangka 
        atau tabungan lainnya;
    b.  Butir 5 huruf b, bunga yang dibayarkan atau terutang atas pinjaman Wajib Pajak dari pihak 
        ketiga dapat dibebankan sebagai biaya sesuai dengan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Pajak 
        Penghasilan, dalam hal adanya keharusan bagi Wajib Pajak untuk menempatkan dana dalam 
        jumlah tertentu pada suatu bank dalam bentuk deposito berdasarkan ketentuan perundang-
        undangan yang berlaku, sepanjang jumlah deposito dan tabungan tersebut semata-mata 
        untuk memenuhi keharusan tersebut, misalnya cadangan biaya reklamasi yang harus 
        ditempatkan dalam bentuk deposito atau tabungan di Bank Pemerintah.

6.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas dapat ditegaskan bahwa:
    a.  Penempatan deposito sebesar Rp 7.000.000.000,- sebagai persyaratan jaminan atas 
        diberikannya pinjaman sebesar HKD 7,500,000 dari Bank XYZ, tidak memenuhi kriteria 
        sebagaimana dimaksud pada butir 5 b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor 
        SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995 karena bukan merupakan keharusan berdasarkan 
        ketentuan Undang-undang yang berlaku;
    b.  Biaya bunga atas pinjaman sebesar HKD 7,500,000 kepada Bank XYZ tidak dapat dibebankan 
        seluruhnya sesuai dengan cara perhitungan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
        Nomor SE-46/PJ.4/1995 tanggal 5 Oktober 1995.

Demikian harap maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR,

ttd

SUMIHAR PETRUS TAMBUNAN