KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               27 Februari 2004

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 108/PJ.52/2004

                            TENTANG

             PERMOHONAN PENEGASAN TEMPAT PAJAK TERUTANG

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 14 September 2003 hal sebagaimana tersebut pada 
pokok surat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Secara garis besar surat tersebut menjelaskan bahwa:
    a.  PT. ABC telah terdaftar sebagai PKP di dua lokasi yaitu kantor pusat di Jakarta terdaftar di 
        KPP PMA Satu dan unit pabrikasi di Bandung (selaku bentuk Kerja Sama Operasi/KSO) 
        terdaftar di KPP Bandung Bojonagara;
    b.  Pajak Masukan atas impor barang modal atau bahan pembantu atau bahan lainnya 
        dikreditkan pada SPT Masa PPN yang dilaporkan di KPP Bandung Bojonagara;
    c.  Setiap penyerahan BKP dilakukan untuk dan atas nama PT. ABC unit pabrikasi Bandung. 
        Faktur Pajak dan SSP diterbitkan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan PPN terutang 
        dipungut dan disetor oleh PT. BCA selaku Badan Pemungut. Faktur Pajak dan SSP tersebut 
        dilaporkan pada SPT Masa PPN yang dilaporkan di KPP Bandung Bojonagara. Atas penyerahan 
        BKP tersebut tidak ada pelaporan di KPP PMA Satu (nihil) karena telah dilaporkan di KPP 
        Bandung Bojonagara;
    d.  Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, Saudara memohon penegasan:
        -   Apakah prosedur yang dilakukan tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku?   
            Jika tidak, bagaimana seharusnya?
        -   Apakah penyerahan BKP yang dilakukan oleh PT. ABC unit pabrikasi Bandung dan 
            telah dilaporkan dalam SPT Masa PPN di KPP Bandung Bojonagara tersebut juga 
            harus dilaporkan sebagai penyerahan BKP PT. ABC kantor pusat (dilaporkan dalam 
            SPT Masa PPN di KPP PMA Satu?)

2.  Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan 
    Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
    dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, mengatur bahwa yang dimaksud dengan Badan adalah 
    sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun 
    yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
    lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, 
    kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi 
    sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 
    1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah 
    sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 
    sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002, antara lain mengatur 
    bahwa:
    a.  Pasal 2 ayat (2), dalam rangka pengukuhan Pengusaha Kena Pajak, termasuk dalam 
        pengertian bentuk badan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-
        undang PPN, adalah bentuk kerjasama operasi;
    b.  Pasal 4 ayat (1), Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah Harga Jual, Penggantian, 
        Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan 
        yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang;

4.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor 539/KMK.04/1990 tentang Pajak Penghasilan Pasal 22, Pajak 
    Pertambahan Nilai dan atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk Kegiatan Usaha di Bidang 
    Impor Atas Dasar Inden, antara lain mengatur bahwa:
    a.  Pasal 1, Impor atas dasar inden adalah suatu kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah 
        pabean yang dilakukan oleh Importir untuk dan atas nama pemesan (Indentor) berdasarkan 
        perjanjian pemasukan barang impor antara Importir dengan Indentor, yang segala 
        pembiayaan impor antara lain pembukaan L/C, bea, pajak, maupun biaya yang berhubungan 
        dengan impor sepenuhnya menjadi beban Indentor dan sebagai balas jasa Importir 
        memperoleh komisi ("handling fee") dari Indentor;
    b.  Pasal 2 ayat (1), Importir yang melakukan impor atas dasar inden sebagaimana dimaksud 
        dalam Pasal 1, diwajibkan mencantumkan tambahan penjelasan (q.q.) nama, alamat, dan 
        NPWP Indentor pada setiap lembar Pemberitahuan Impor Untuk Dipakai (PIUD) dan Surat 
        Setoran Pajak (SSP)
    c.  Pasal 5 ayat (1), Atas komisi yang diterima oleh Importir sebagai penggantian jasa impor atas 
        dasar inden terutang Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan ketentuan Undang-undang 
        Nomor 8 TAHUN 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 28 TAHUN 1988;
    d.  Pasal 5 ayat (2), Pajak Pertambahan Nilai atas komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
        merupakan Pajak Masukan yang dapat dikreditkan oleh Indentor sesuai dengan ketentuan 
        Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai 1984;

5.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, dengan 
    ini kami tegaskan bahwa:
    a.  Prosedur yang dilakukan oleh PT. ABC adalah benar dalam hal telah terdaftar sebagai PKP di 
        dua lokasi. Namun, PT. ABC-Pabrik selaku bentuk Kerja Sama Operasi (KSO) bukan 
        merupakan cabang (PT. ABC-Jakarta dan PT. ABC-Pabrik merupakan dua badan hukum yang 
        terpisah). Oleh karena itu, penyerahan Barang Kena Pajak dari PT. ABC-Jakarta kepada 
        PT. ABC-Pabrik bukan merupakan penyerahan dari pusat ke cabang sehingga Dasar 
        Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dipakai dalam menghitung PPN Terutang 
        adalah Harga Jual;
    b.  Pajak Masukan atas impor barang modal atau bahan pembantu atau bahan baku atau barang 
        lainnya yang dapat dikreditkan oleh PT. ABC-Pabrik adalah atas impor yang dilakukan oleh 
        PT. ABC-Pabrik sendiri. Namun, PT. ABC-Pabrik dapat mengkreditkan Pajak Masukan atas 
        impor yang dilakukan oleh PT. ABC-Jakarta sepanjang impor tersebut dilakukan atas dasar 
        inden yaitu berdasarkan perjanjian pemasukan barang impor antara PT. ABC-Jakarta dengan 
        PT. ABC-Pabrik;
    c.  Atas komisi yang diterima oleh PT. ABC-Jakarta selaku importir yang melakukan impor atas 
        dasar inden terutang PPN sebesar 10%;
    d.  Atas penyerahan Barang Kena Pajak yang dilakukan oleh PT. ABC-Pabrik dan telah 
        dilaporkan dalam SPT Masa PPN di KPP Bandung Bojonagara tidak dapat dilaporkan sebagai 
        penyerahan Barang Kena Pajak oleh PT. ABC-Jakarta.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL
Pj. DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

ROBERT PAKPAHAN