KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      31 Mei 2002

                      SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                           NOMOR SE - 23/PJ.52/2002

                        TENTANG

          PENYAMPAIAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/KMK.03/2002 
  TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS PENYERAHAN BARANG KENA PAJAK OLEH PEDAGANG ECERAN 
                           SELAIN YANG MENGGUNAKAN NORMA PENGHITUNGAN PENGHASILAN NETO

                          DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Bersama ini disampaikan fotokopy Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang Menggunakan Norma 
Penghitungan Penghasilan Neto.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian Saudara adalah sebagai berikut :
1.  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut berlaku mulai pada 
    tanggal 1 Juni 2002.
2.  Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran selain yang menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan 
    Neto sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut, dalam menghitung Pajak 
    Pertambahan Nilai yang terutang wajib menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan 
    terhadap Pajak Keluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku umum, berdasarkan Undang-undang 
    Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas 
    Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 
    Tahun 2000.
3.  Dalam Keputusan Menteri Keuangan tersebut telah ditetapkan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan 
    dalam masa transisi, sehubungan dengan adanya perubahan penghitungan PPN yang terutang.

Demikian disampaikan untuk mendapat perhatian dan disebarluaskan pada wilayah kerja masing-masing.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO