KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                29 Oktober 2001

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1267/PJ.51/2001

                            TENTANG

                     PPN ATAS IMPOR SERAT KAPAS

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 2 Oktober 2001 tanpa hal, dengan ini disampaikan 
hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat Saudara tersebut secara garis besar mengemukakan hal-hal sebagai berikut :
    a.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 dan Keputusan Menteri Keuangan 
        Nomor 155/KMK.03/2001 mengatur pengenaan PPN terhadap impor bahan     baku serat kapas 
        yang semula mempunyai tarif 0% menjadi 10%.
    b.  Saudara berpendapat bahwa kebijaksanaan menaikkan tarif PPN yang ditempuh Pemerintah 
        di tengah kondisi perekonomian makro serta sektor riil yang belum pulih dan ditambah 
        dengan kebijaksanaan uang ketat yang diterapkan Lembaga Perbankan mempunyai dampak 
        yang sangat berat bagi perusahaan Saudara.
    c.  Saudara menyampaikan usulan agar PT. XYZ tidak diwajibkan untuk membayar PPN atas 
        impor serat kapas sebesar jumlah Rp 27.047.263.147,00.

2.  Sesuai Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan 
    Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang 
    Nomor 18 TAHUN 2000 yang efektif berlaku mulai tanggal 1 Januari 2001, antara lain diatur sebagai 
    berikut :
    a.  Pasal 4A ayat (2), bahwa jenis barang yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai 
        didasarkan atas kelompok-kelompok barang sebagai berikut:
        (i) barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 
            sumbernya;
        (ii)    barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
        (iii)   makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan 
            sejenisnya;
        (iv)    uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
    b.  Pasal 7, bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) dan tarif Pajak 
        Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak adalah 0% (nol persen);
    c.  Pasal 9 ayat (3), bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Keluaran lebih besar daripada 
        Pajak Masukan, maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh 
        Pengusaha Kena Pajak;
    d.  Pasal 9 ayat (4), bahwa apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat 
        dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak 
        yang dapat dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

3.  Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 
    Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang 
    Mewah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 yang efektif berlaku 
    sejak tanggal 1 Januari 1995 sampai dengan tanggal 31 Desember 2000, antara lain diatur bahwa 
    barang hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil kehutanan, yang dipetik langsung, diambil 
    langsung, atau disadap langsung, dari sumbernya adalah jenis barang yang tidak dikenakan PPN.

4.  Sesuai Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001, Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan 
    Nomor 155/KMK.03/2001, yang dimaksud dengan :
    a.  Barang hasil pertanian adalah barang yang dihasilkan dari kegiatan usaha di bidang pertanian, 
        perkebunan, kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan maupun penangkaran, 
        perikanan baik dari penangkapan atau budidaya.
    b.  Petani adalah orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertanian, perkebunan, 
        kehutanan, peternakan, perburuan atau penangkapan, penangkaran, penangkapan atau 
        budidaya perikanan.
    c.  Pemrosesan dengan cara tertentu antara lain adalah direndam, dikupas, disucihamakan, 
        dipisahkan dari kulit atau biji atau pelepah, dipecah/digiling, disayat, dibelah, dikeringkan, 
        diperam, dicuci, dirajang, digaruk, disisir, direbus, dibekukan, dan atau dikemas dengan cara 
        sangat sederhana untuk tujuan melindungi barang yang bersangkutan, untuk hasil usaha di 
        bidang pertanian atau perkebunan.

5.  Sesuai Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 jo. Pasal 4 ayat (2) Keputusan 
    Menteri Keuangan Nomor 155/KMK.03/2001, bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu 
    Yang Bersifat Strategis antara lain berupa barang hasil pertanian yang dipetik langsung, diambil 
    langsung atau disadap langsung dari sumbernya termasuk hasil pemrosesannya yang dilakukan 
    dengan cara tertentu yang diserahkan oleh petani atau kelompok petani dibebaskan dari pengenaan 
    Pajak Pertambahan Nilai.

6.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 5, serta memperhatikan surat 
    Saudara tersebut pada butir 1, dengan ini disampaikan bahwa :
    a.  Pengenaan PPN atas serat kapas adalah sebagai berikut :
        (i) Sebelum tanggal 1 Januari 2001 :
            -   Atas impor serat kapas yang diambil langsung dari pohonnya : tidak 
                dikenakan PPN.
            -   Atas impor serat kapas yang telah digaruk, disisir atau dipisahkan kulit atau 
                bijinya : dikenakan PPN.
        (ii)    Sejak tanggal 1 Januari 2001 :
            -   Atas impor serat kapas oleh siapapun : dikenakan PPN.
            -   Atas penyerahan serat kapas oleh petani atau kelompok petani : tidak 
                dikenakan PPN.
            -   Atas penyerahan serat kapas oleh siapapun selain petani atau kelompok 
                petani : dikenakan PPN.
    b.  Dengan demikian dapat kami sampaikan bahwa usulan Saudara untuk tidak mewajibkan 
        perusahaan Saudara untuk membayar PPN atas impor serat kapas, tidak dapat 
        dipertimbangkan.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

HADI POERNOMO