peraturan:0tkbpera:25b30eed5ea113ce7f09e62d2db55577
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
2 April 2004
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 231/PJ.53/2004
TENTANG
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS TAGIHAN KE PERUSAHAAN PELAYARAN JALUR INTERNASIONAL
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor SR.03.09.0777/Pajak tanggal 24 September 2003 hal sebagaimana
tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut Saudara kemukakan bahwa :
a. Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei
1999, tentang PPN Atas Jasa Kepelabuhan Untuk Kapal Jalur Pelayaran Internasional, diatur
bahwa atas penyerahan jasa kepelabuhan dalam jalur internasional tidak dikenakan PPN.
b. Berkaitan dengan hal tersebut Saudara mohon konfirmasi apakah Surat Edaran Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.532/1999 tersebut masih berlaku.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000 (UU PPN), antara lain mengatur :
a. Pasal 4 huruf c, bahwa atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang
dilakukan oleh Pengusaha, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Dalam memori penjelasannya
dijelaskan bahwa penyerahan jasa yang terutang pajak harus memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut :
1) Jasa yang diserahkan merupakan Jasa Kena Pajak;
2) Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean; dan
3) Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
b. Pasal 4A ayat (3) jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis
Barang Dan Jasa Yang Tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menetapkan kelompok-
kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, namun jasa kepelabuhan tidak
termasuk jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Pasal 3 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 38 TAHUN 2003 mengatur bahwa jasa yang diterima oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional,
Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau
Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan Nasional yang atas
penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai meliputi :
a. Jasa persewaan kapal;
b. Jasa kepelabuhanan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh;
c. Jasa perawatan atau reparasi (docking) kapal.
4. Butir 3 Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.532/1999 tentang PPN atas Jasa
Kepelabuhanan Untuk Kapal Jalur Pelayaran Internasional mengatur bahwa atas penyerahan jasa
kepelabuhanan antara lain :
a. Jasa pelayanan kapal yang terdiri dari jasa labuh, jasa tambat, jasa pandu, jasa tunda dan
jasa telepon kapal;
b. Jasa pelayanan barang yang terdiri dari jasa penumpukan dan jasa dermaga;
c. Jasa pelayanan alat-alat yang terdiri dari jasa kran darat, jasa kran apung, Jasa forklift, jasa
head truck, jasa chasis, jasa tongkang, jasa BKMP, jasa towing tractor, jasa timbangan dan
jasa pemadam kebakaran;
d. Jasa pelayanan terminal yang terdiri dari stevedoring, cargodoring, receiving, delivery, dan
overbrengen;
e. Jasa pelayanan terminal peti kemas yang terdiri dari jasa bongkar muat, jasa gerakan
container, jasa penumpukan dan jasa mekanis; dan
f. Jasa pelayanan rupa-rupa yang terdiri dari pas pelabuhan, retribusi kendaraan dan telepon
extension,
yang digunakan oleh perusahaan pelayaran asing maupun perusahaan pelayaran Indonesia dalam
jalur internasional, tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai. Pengecualian ini hanya berlaku sepanjang
perusahaan pelayaran tersebut tidak mengangkut orang dan/atau barang dari satu pelabuhan ke
pelabuhan lainnya di Wilayah Indonesia dan negara tempat kedudukan perusahaan pelayaran asing
tersebut juga memberikan perlakuan yang sama kepada perusahaan pelayaran Indonesia (azas
timbal-balik).
5. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan 4, dan dengan memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, maka atas penyerahan jasa
kepelabuhan kepada kapal-kapal yang melakukan pelayaran dalam jalur internasional maupun
tidak, dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
b. Jenis jasa kepelabuhan yang mendapat fasilitas pembebasan Pajak Pertambahan Nilai adalah
jasa kepelabuhan meliputi jasa tunda, jasa pandu, jasa tambat dan jasa labuh yang diterima
oleh Perusahaan Angkutan Laut Nasional, Perusahaan Penangkapan Ikan Nasional, Perusahaan
Penyelenggara Jasa Kepelabuhan Nasional atau Perusahaan Penyelenggara Jasa Angkutan
Sungai, Danau dan Penyeberangan Nasional.
c. Dalam hal Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-08/PJ.532/1999 tanggal 24 Mei
1999 tentang PPN atas Jasa Kepelabuhan Untuk Kapal Jalur Pelayaran Internasional
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan diatasnya (Undang-undang, Peraturan
Pemerintah dan Keputusan Menteri Keuangan), maka dengan sendirinya Surat Edaran
Direktur Jenderal Pajak tersebut tidak berlaku lagi.
Demikian untuk dimaklumi.
a.n. Direktur Jenderal,
Direktur PPN dan PTLL,
ttd.
A. Sjarifuddin Alsah
NIP 060044664
Tembusan :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur Peraturan Perpajakan;
3. Kepala Kanwil I DJP Sumatera Bagian Utara;
4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Kelapa Gading;
5. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Tanjung Priok;
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Pabean Cantikan;
7. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Medan Belawan.
peraturan/0tkbpera/25b30eed5ea113ce7f09e62d2db55577.txt · Last modified: (external edit)