peraturan:0tkbpera:25b07af81d8c74341f00dc139652fdb0
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
3 September 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 873/PJ.53/2003
TENTANG
PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN MAKLON DAN EKSPOR BARANG HASIL MAKLON
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX tanggal 20 Juni 2002 hal Perlakuan Pajak Pertambahan Nilai
atas Kegiatan PT ABC, dan nomor XXX tanggal April 2003, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat-surat tersebut beserta lampirannya antara lain dikemukakan bahwa:
a. Sesuai surat Direktur Teknis Kepabeanan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai nomor
S-397/BC/2002 tanggal 28 Agustus 2002 hal Pemberitahuan beroperasinya PDKB a.n. PT ABC
di KB PT XYZ, PT ABC adalah Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) yang bergerak di bidang
industri komponen kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dengan hasil produksi berupa
wire harness.
b. PT ABC melakukan subkontrak dengan cara maklon atas proses pengolahan komponen
otomotif kepada PT CBA yang juga merupakan PDKB dan mempunyai hubungan istimewa
dengan PT ABC, dimana dalam kontrak tanggal 01 April 2002 tersebut antara lain disepakati:
b.1. PT ABC meminta PT CBA memproduksi wire harness untuk kepentingan PT ABC
dengan menggunakan bahan baku yang dipasok oleh PT ABC kepada PT CBA,
berdasarkan spesifikasi desain, pabrikasi dan pengendalian kualitas produk
sebagaimana yang diajukan oleh PT ABC, dan wire harness yang diproduksi tersebut
dikirimkan secara langsung oleh PT CBA kepada pembeli sesuai dengan informasi
yang disampaikan oleh PT ABC (Article 1 Paragraph 1.1 sampai dengan 1.3, Article 2
Paragraph 2.1, dan Article 5 Paragraph 5.1);
b.2. Bahan baku untuk produksi wire harness tersebut dibeli oleh PT ABC dari pemasok,
dan pemasok langsung mengirimkan bahan baku tersebut ke lokasi PT CBA, dimana
beban asuransi, pengangkutan, dan beban transportasi lainnya hingga ke lokasi
PT CBA ditanggung oleh PT ABC (Article 3 Paragraph 3.1);
b.3. PT CBA harus menjaga agar bahan baku yang dibeli oleh PT ABC tersebut tetap dalam
keadaan baik dan tidak mengubah kuantitas maupun kualitas bahan baku tersebut
kecuali untuk produksi wire harness untuk dan sesuai spesifikasi dan instruksi yang
diberikan oleh PT ABC (Article 3 Paragraph 3.2, dan Article 4 Paragraph 4.1);
b.4. Produk wire harness yang diproduksi oleh PT CBA dengan bahan baku dari PT ABC
tersebut hanya dilakukan dalam rangka kontrak ini (Article 4 Paragraph 4.4);
b.5. PT ABC membayar kepada PT CBA sejumlah tertentu manufacturing fee, dan dalam
manufacturing fee tersebut belum termasuk PPN (Article 7 Paragraph 7.1 dan 7.3);
b.6. Semua bahan baku, barang setengah jadi maupun produk wire harness yang
diproduksi oleh PT CBA merupakan milik PT ABC, dan PT CBA harus menjaga/
menyimpannya dengan baik (Article 9 Paragraph 9.1)
c. Gambaran kegiatan impor dan ekspor:
c.1. Transaksi Impor (impor bahan baku dari supplier)
- impor bahan baku langsung dialamatkan ke lokasi PT CBA (di Kawasan
Berikat), namun tagihan dari supplier tetap kepada PT ABC;
- PT ABC membayar tagihan dari supplier dan membebankannya sebagai
biaya;
c.2. Transaksi Ekspor (ekspor produk otomotif kepada pembeli di luar negeri)
- produk otomotif yang dihasilkan dengan cara maklon oleh PT CBA akan
langsung diekspor (atas permintaan PT ABC) ke pembeli PT ABC tanpa
dikembalikan ke PT ABC terlebih dahulu;
- PT ABC menerbitkan tagihan kepada pembeli, serta menerima pembayaran
dari pembeli dan mengakui pembayaran tersebut sebagai penjualan/sales.
d. Saudara minta penegasan tentang perlakuan PPN atas kegiatan usaha maklon pada huruf c di
atas.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain mengatur:
a. Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa dalam hal Harga Jual atau Penggantian dipengaruhi oleh
hubungan istimewa, maka Harga Jual atau Penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar
pada saat penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak.
b. Pasal 4 huruf b menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang
Kena Pajak.
c. Pasal 4 huruf f menyatakan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas ekspor Barang
Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.
d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena
Pajak adalah 0% (nol persen).
e. Pasal 16B ayat (1) huruf a menyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan
bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu
atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak antara lain untuk kegiatan di kawasan
tertentu atau tempat tertentu di dalam Daerah Pabean.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 TAHUN 1996 tentang Tempat Penimbunan Berikat sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 1997, antara lain mengatur:
a. Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa Tempat Penimbunan Berikat adalah bangunan, tempat,
atau kawasan yang memenuhi persyaratan tertentu di dalam Daerah Pabean yang digunakan
untuk menimbun, mengolah, memamerkan, dan atau menyediakan barang untuk dijual
dengan mendapatkan perlakuan khusus dibidang kepabeanan, cukai, dan perpajakan yang
dapat berbentuk Kawasan Berikat, Pergudangan Berikat, Entrepot untuk Tujuan Pameran, atau
Toko Bebas Bea.
b. Pasal 2 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa barang atau bahan impor yang dimasukkan ke
Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai, Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah dan Pajak Penghasilan Pasal 22.
c. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa atas penyerahan Barang Kena Pajak dalam negeri ke
Tempat Penimbunan Berikat diberikan fasilitas berupa tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai
dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
d. Pasal 2 ayat (4) menyatakan bahwa barang atau bahan yang mendapatkan fasilitas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bukan merupakan barang untuk
dikonsumsi sendiri di Tempat Penimbunan Berikat yang bersangkutan.
e. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Pengusaha Di Kawasan Berikat (PDKB) dapat
mensubkontrakkan sebagian dari kegiatan pengolahannya kepada perusahaan industri yang
berada di dalam Daerah Pabean Indonesia lainnya atau PDKB lainnya kecuali pekerjaan
pengetesan, sortasi, atau pengepakan.
4. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 37/KMK.04/2002, antara
lain mengatur:
a. Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan Pengusaha
Di Kawasan Berikat adalah perseroan terbatas atau koperasi yang melakukan kegiatan usaha
industri di Kawasan Berikat.
b. Pasal 14 huruf c antara lain menyatakan bahwa atas impor barang dan atau bahan untuk
diolah di Pengusaha Di Kawasan Berikat tidak dipungut Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan Atas Barang Mewah.
c. Pasal 14 huruf f menyatakan bahwa atas pengeluaran barang dan atau bahan dari PDKB ke
perusahaan industri di DPIL atau PDKB lainnya dalam rangka subkontraktor, tidak dipungut
PPN dan PPn BM.
d. Pasal 14 huruf g menyatakan bahwa atas penyerahan kembali BKP hasil pekerjaan
subkontrak oleh PKP di DPIL atau PDKB lainnya kepada PKP PDKB asal, tidak dipungut PPN
dan PPn BM.
5. Surat Direktur Teknis Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Nomor S-251/BC.2/2003 (tanpa
tanggal) kepada Saudara hal Konfirmasi Surat Dirjen Bea dan Cukai, antara lain menegaskan bahwa
pelaksanaan importasi bahan baku dan ekspor barang barang jadi adalah sebagai berikut:
a. Pada waktu impor bahan baku:
a.1. dalam invoice penjual yang tercantum adalah penjual dari luar negeri dan pembeli
adalah Kawasan Berikat yang membeli bahan baku tersebut;
a.2. dalam dokumen BC 2.3 pengirim barang yang tercantum adalah penjual dari luar
negeri, penerima barang adalah Kawasan Berikat yang menerima barang tersebut,
dan pemberitahu adalah Kawasan Berikat yang menerima barang tersebut atau
kuasanya.
b. Pada waktu ekspor barang jadi:
b.1. dalam invoice penjual yang tercantum adalah Kawasan Berikat yang menjual barang
jadi dan pembeli adalah pembeli dari luar negeri;
b.2. dalam dokumen BC 2.3 pengirim barang yang tercantum adalah Kawasan Berikat
yang menjual barang jadi, penerima barang adalah pembeli dari luar negeri, dan
pemberitahu adalah Kawasan Berikat yang menjual barang atau kuasanya;
b.3. dalam dokumen PEB eksportir yang tercantum adalah Kawasan Berikat yang menjual
barang jadi dan pembeli adalah pembeli dari luar negeri.
6. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4, serta memperhatikan isi surat-surat
Saudara beserta lampirannya pada butir 1 dan surat Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal
Bea dan Cukai pada butir 5 di atas, dengan ini ditegaskan bahwa:
a. Sepanjang pada waktu impor bahan baku dilakukan, PT ABC telah berstatus sebagai PDKB
dan pengisian dokumen impor telah memenuhi syarat sebagaimana ditegaskan dalam surat
Direktur Fasilitas Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada butir 5 huruf a di atas,
maka atas impor bahan baku oleh PT ABC dimana bahan baku yang diimpor tersebut
langsung dimasukkan ke Kawasan Berikat, tidak dipungut PPN.
b. Atas penyerahan jasa maklon oleh PT CBA kepada PT ABC dikenakan PPN dengan tarif 10%
(sepuluh persen) dari manufacturing fee yang diterima atau seharusnya diterima oleh PT CBA,
dengan catatan bahwa apabila fee dimaksud menjadi lebih rendah karena adanya hubungan
istimewa maka penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan jasa
maklon tersebut.
c. Atas ekspor barang jadi hasil kegiatan maklon dari Kawasan Berikat oleh PT ABC, dikenakan
PPN dengan tarif 0% (nol persen).
Demikian disampaikan untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/0tkbpera/25b07af81d8c74341f00dc139652fdb0.txt · Last modified: 2023/02/05 06:12 (external edit)