KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                              7 November 2003

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1085/PJ.53/2003

                            TENTANG

                         PENJELASAN TAX REFUND

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXX, tanggal 3 April 2003 hal Usulan Pengadaan Tax Refund, 
dengan ini dijelaskan sebagai berikut:

1.  Dalam surat dikemukakan bahwa dalam rangka meningkatkan daya tarik wisatawan asing berkunjung 
    ke Indonesia, perlu menggalakkan wisata belanja khususnya bagi wisatawan asing yang berbelanja di 
    Indonesia. Untuk itu, Asosiasi ABC mengusulkan adanya pemberian Tax Refund bagi setiap wisatawan 
    yang berbelanja khususnya pada setiap perusahaan ritel di Indonesia.

2.  Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa 
    dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
    Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, antara lain diatur sebagai berikut:
    a.  Pasal 4, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan antara lain atas penyerahan Barang Kena Pajak 
        di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha dan atas ekspor Barang Kena Pajak 
        oleh Pengusaha Kena Pajak.
    b.  Pasal 4A ayat (2), penetapan jenis barang yang tidak dikenakan PPN didasarkan atas 
        kelompok-kelompok barang sebagai berikut:
        1)  barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari 
            sumbernya;
        2)  barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
        3)  makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung dan  
            sejenisnya;
        4)  uang, emas batangan, dan surat-surat berharga.
    c.  Pasal 9 ayat (2), Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran 
        untuk Masa Pajak yang sama.
    d.  Pasal 9 ayat (4), apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih 
        besar daripada Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan Pajak yang dapat 
        dimintakan kembali atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.

3.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang 
    Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas 
    Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 
    Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002, antara 
    lain mengatur sebagai berikut:
    a.  Pasal 7 ayat (3), dalam hal terjadi kesalahan pemungutan yang mengakibatkan Pajak yang 
        dipungut lebih besar dari yang seharusnya atau tidak seharusnya dipungut dan Pajak yang 
        salah dipungut tersebut telah disetorkan dan dilaporkan, maka Pengusaha Kena Pajak yang 
        memungut pajak tersebut tidak dapat meminta kembali Pajak yang salah dipungut;
    b.  Pasal 7 ayat (4), bahwa pajak yang salah dipungut sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) 
        dapat diminta kembali oleh pihak yang terpungut, sepanjang belum dikreditkan atau belum 
        dibebankan sebagai biaya;

4.  Berdasarkan ketentuan pada butir 2 dan butir 3, serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1, 
    dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
    a.  Dalam sistem Pajak Pertambahan Nilai di Indonesia, mekanisme tax refund hanya dapat 
        dilakukan dengan cara:
        1.  Apabila Pajak Masukan lebih besar dari pada Pajak Keluaran, maka Pengusaha Kena 
            Pajak dapat memohon restitusi PPN melalui SPT Masa PPN. Mekanisme ini hanya 
            berlaku untuk Pengusaha Kena Pajak.
        2.  Dalam hal terjadi kesalahan pemungutan pajak, maka pihak yang terpungut dapat 
            meminta kembali pajak yang telah dipungut tersebut.
    b.  Berdasarkan hal tersebut di atas, usulan Saudara agar bagi setiap wisatawan yang berbelanja 
        khususnya pada setiap perusahaan ritel di Indonesia diberikan Tax Refund, dengan sangat 
        menyesal tidak dapat dikabulkan karena tidak dimungkinkan dalam ketentuan perpajakan 
        yang berlaku.

Demikian untuk dimaklumi.




A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR PPN DAN PTLL

ttd

I MADE GDE ERATA