KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               24 Oktober 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 202/PJ.33/1996

                            TENTANG

                      PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh PASAL 23

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Kelompok Tani XYZ tanggal 30 Juli 1996 perihal tersebut diatas, dengan ini 
diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Dalam suratnya Kelompok Tani XYZ mengajukan permohonan pembebasan PPh Pasal 23, 
    sehubungan dengan adanya kerja sama antara PT ABC dengan Kelompok Tani XYZ Kabupaten 
    Pinrang.

2.  Kerjasama di bidang perikanan tambak udang antara PT ABC dengan Kelompok Tani XYZ pada 
    garis besarnya adalah :
    a.  Para petani/pemilik tanah sebanyak 85 orang dengan luas tanah 86,9 ha (tiap petani antara 
        0,15 ha s/d 2,5 ha).

    b.  Para petani memperoleh pengairan dari PT ABC dan mengerjakan tanahnya sendiri dengan 
        diberikan upah menggarap yang besarnya ditentukan oleh PT ABC.

    c.  Para petani/pemilik tanah memperoleh bagian hasil produksi panen udang dari PT ABC 
        sebesar 200 kg/hektar/panen, atau setiap petani menerima antara Rp 450.000,00 s/d 
        Rp 3.400.000,00 untuk sekali panen (setiap 6 bulan).

    d.  PT ABC menyelenggarakan pengairan untuk tambak, bibit, makan udang, dan pemeliharaan 
        tambak serta melakukan pengawasan atas pengelolaan tambak.

3.  a.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996 jo. Keputusan Menteri Keuangan 
        Nomor : 394/KMK.04/1996 tanggal 5 Juni 1996 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak 
        Nomor SE-22/PJ.4/1996 tanggal 14 Juni 1996, atas penghasilan berupa sewa atas tanah dan/
        atau bangunan berupa tanah, rumah, rumah susun, apartemen, kondominium, gedung 
        perkantoran, atau pertemuan termasuk bagiannya, rumah kantor, toko, rumah toko, 
        gudang, dan bangunan industri dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final. Besarnya 
        tarif pengenaan PPh yang bersifat final atas penghasilan berupa sewa bagi Wajib Pajak orang 
        pribadi adalah 10% dari jumlah bruto nilai persewaan.

    b.  Sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-02/PJ./1995 
        tanggal 9 Januari 1995, Pemotong Pajak PPh Pasal 21 antara lain pemberi kerja yang 
        membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, pembayaran lain dengan nama apapun 
        sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau 
        bukan pegawai.

4.  Berdasar uraian tersebut diatas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
    a.  Penghasilan petani dari pembagian hasil panen udang tidak termasuk pengertian sewa tanah 
        sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 29 TAHUN 1996, sehingga tidak 
        perlu dipotong PPh Pasal 23 atau PPh berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 
        1996.

    b.  Guna memudahkan para petani dalam memenuhi kewajiban perpajakan, penghasilan para   
        petani tersebut dikategorikan sebagai upah borongan yang dibayarkan oleh PT ABC dan 
        wajib dipotong PPh Pasal 21 sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat 
        (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-02/PJ./1995 tanggal 9 Januari 1995, 
        dengan memperhatikan bahwa pembagian panen udang merupakan penghasilan selama 6 
        bulan, sehingga kepada petani juga diberikan pengurangan PTKP selama 6 bulan.

Demikian penjelasan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER