peraturan:0tkbpera:19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 515/KMK.04/2000
ÂÂÂ
TENTANG
ÂÂÂ
PENCABUTAN KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 638/KMK.04/1997
TENTANG TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN
ÂÂÂ
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang :
a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 112 TAHUN 2000 tentang
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan,
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1997 tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan tidak diperlukan lagi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Keuangan tentang Pencabutan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1997 tentang
Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak
Pengelolaan;
Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 21 TAHUN 1997 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 TAHUN 2000
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3988);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 112 TAHUN 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4031);
3. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;
MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENCABUTAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
638/KMK.04/1997 TENTANG TATA CARA PENGENAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
KARENA PEMBERIAN HAK PENGELOLAAN.
Pasal 1
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 638/KMK.04/1997 tentang Tata Cara Pengenaan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan Karena Pemberian Hak Pengelolaan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 2
Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2000
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
ttd.
PRIJADI PRAPTOSUHARDJO
peraturan/0tkbpera/19f3cd308f1455b3fa09a282e0d496f4.txt · Last modified: by 127.0.0.1