peraturan:0tkbpera:1301962d8b7bd03fffaa27119aa7fc2b
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
3 November 2003
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 1066/PJ.53/2003
TENTANG
PERMOHONAN PENEGASAN PERLAKUAN PPN ATAS KEGIATAN USAHA YANG DILAKUKAN OLEH PT. ABC
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 16 Juli 2003 hal sebagaimana tersebut di atas,
dengan ini diberitahukan sebagai berikut:
1. Dalam surat tersebut dikemukakan bahwa:
a. PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang usaha panti pijat dan mandi uap yang
lebih dikenal dengan jasa kebugaran tubuh di mana termasuk di dalamnya adalah perawatan
tangan, kaki, dan muka yang disebut dengan jasa spa. Selain itu PT. ABC juga menjual
produk-produk spa seperti body lotion, aroma therapy dan lain-lain, dengan menggunakan
merek dagang "XXX" yang diberikan oleh suatu perusahaan di luar negeri. Atas penggunaan
merek dagang tersebut PT. ABC membayar trademark fee, lisence fee, dan technical
assistance fee kepada perusahaan di luar negeri tersebut.
b. Pelaksanaan kewajiban PPN yang telah dilakukan oleh PT. ABC adalah sebagai berikut:
- Atas penjualan produk-produk spa, PT. ABC telah memungut dan menyetorkan PPN
berdasarkan Pasal 4 huruf a Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18
Tahun 2000.
- Atas jasa spa, PT. ABC tidak memungut PPN karena jasa tersebut dipungut Pajak
Hiburan berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan penjelasan Pasal 48 Peraturan Pemerintah
Nomor 65 tentang Pajak Daerah yang mendefinisikan obyek Pajak Hiburan adalah
tontonan film, kesenian, pagelaran musik dan tari, diskotik, karaoke, klab malam,
permainan bilyar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi uap, dan pertandingan
olah raga. Selain itu, PT. ABC tidak memungut PPN atas jasa spa adalah berdasarkan
Pasal 4A ayat (3) Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang
tidak Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
c. PT. ABC menanyakan hal-hal sebagai berikut:
- Apakah pengenaan PPN atas penjualan produk spa dan bukan atas jasa spa telah
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Sebagai PKP yang melakukan penyerahan yang terhutang PPN dan penyerahan yang
tidak terhutang PPN, apakah PT. ABC dapat menggunakan penghitungan pada seperti
yang diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 575/KMK.04/2000 tentang
Pedoman Penghitungan Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak
yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang tidak
Terutang Pajak.
2. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak
Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
undang nomor 18 TAHUN 2000 antara lain mengatur:
a. Pasal 4 huruf a, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Barang Kena
Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha. Di dalam memori
penjelasannya diuraikan bahwa penyerahan barang yang dikenakan pajak harus memenuhi
syarat-syarat sebagai berikut:
- Barang berwujud diserahkan merupakan Barang Kena Pajak,
- Barang tidak berwujud yang diserahkan merupakan Barang Kena Pajak tidak
berwujud,
- Penyerahan dilakukan di dalam Daerah Pabean, dan
- Penyerahan dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau pekerjaannya.
b. Pasal 4 huruf c, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak
di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
c. Pasal 4 huruf d, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Barang Kena
Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
d. Pasal 4 huruf e, bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak
dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean. Di dalam memori penjelasannya diuraikan
bahwa jasa yang berasal dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan oleh siapapun di dalam
Daerah Pabean dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
e. Pasal 4A ayat (3) huruf g, bahwa jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan
pajak tontonan termasuk jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak Dikenakan
Pajak Pertambahan Nilai, antara lain mengatur:
a. Pasal 5 huruf g, bahwa kelompok jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah
jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan.
b. Pasal 11, bahwa jenis jasa di bidang kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak
Tontonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g termasuk jasa di bidang kesenian
yang tidak bersifat komersial seperti pementasan kesenian tradisional yang diselenggarakan
secara cuma-cuma.
4. Pasal 2 ayat (2) huruf c Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000, mengatur bahwa
Pajak Hiburan adalah salah satu jenis pajak Kabupaten/Kota. Di dalam memori penjelasannya
diuraikan bahwa Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua
jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk
apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk
penggunaan untuk fasilitas berolah raga.
5. Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 TAHUN 2001 tentang Pajak Daerah mengatur bahwa
Objek Pajak Hiburan adalah penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Di dalam memori
penjelasannya diuraikan bahwa hiburan antara lain berupa tontonan film, kesenian, pagelaran musik
dan tari, diskotik, karaoke, klab malam, permainan bilyar, permainan ketangkasan, panti pijat, mandi
uap, dan pertandingan olah raga.
6. Berdasarkan ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 5, serta memperhatikan isi surat Saudara
pada butir 1, dengan ini diberikan penegasan bahwa:
a. Jasa spa yang diserahkan oleh PT. ABC tidak termasuk dalam pengertian jasa di bidang
kesenian dan hiburan yang telah dikenakan Pajak Tontonan sebagaimana dimaksud dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan Jasa yang tidak
Dikenakan Pajak Pertambahan Nilai maupun pengertian Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud
dalam Undang-undang Nomor 18 TAHUN 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 TAHUN 2000. Oleh karena itu,
atas penyerahan jasa spa oleh PT. ABC dikenakan PPN.
b. Pemungutan PPN oleh PT. ABC atas penjualan produk spa telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.
c. Namun demikian, PT. ABC juga berkewajiban untuk memungut PPN atas pemanfaatan Barang
Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean yang dimanfaatkan di dalam Daerah
Pabean yaitu trademark fee dan lisence fee dari perusahaan luar negeri.
d. Demikian pula atas pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah
Pabean yaitu technical assistance dari perusahaan luar negeri, maka PT. ABC juga
berkewajiban untuk memungut PPN.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/0tkbpera/1301962d8b7bd03fffaa27119aa7fc2b.txt · Last modified: (external edit)