KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                    9 Maret 2006

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 127/PJ.52/2006

                             TENTANG

                  PERMOHONAN PEMBEBASAN PEMBAYARAN PPN

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara nomor XXXXX tanggal 05 Desember 2005 perihal Permohonan 
pembebasan pembayaran PPN 10%, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.  Dalam surat tersebut Saudara mengemukakan bahwa : 
    a.  Perusahaan Saudara barn berdiri dan dalam kondisi masih mengalami kerugian, tetapi 
        berkeinginan untuk tetap bertahan dan melanjutkan operasional perusahaan.
    b.  Tingginya bahan pembantu yang diakibatkan oleh kenaikan BBM dan penjualan besi beton 
        cenderung turun karena permintaan pasar semakin berkurang.
    c.  Saudara memohon agar atas impor bahan baku berupa Continuous Cast Steel In Billets yang 
        berjumlah 10.335,490 MT seharga USD 3.720.776,40 dibebaskan dari pembayaran PPN.

2.  Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
    Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 
    Tahun 2000 mengatur antara lain : 
    a.  Pasal 1 angka 24 :
        Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh 
        Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan atau penerimaan Jasa Kena 
        Pajak dan atau pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean dan 
        atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan atau impor Barang Kena 
        Pajak.
    b.  Pasal 1 angka 25 :
        Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha 
        Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, 
        atau ekspor Barang Kena Pajak.
    c.  Pasal 4 huruf b :
        Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas impor Barang Kena Pajak Memori penjelasannya 
        menjelaskan bahwa siapapun yang memasukkan Barang Kena Pajak ke dalam Daerah 
        Pabean tanpa memperhatikan apakah dilakukan dalam rangka kegiatan usaha atau 
        pekerjaannya atau tidak, tetap dikenakan pajak.
    d.  Pasal 9 ayat (2) :
        Pajak Masukan dalam suatu Masa Pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran untuk Masa Pajak 
        yang sama. 
    e.  Pasal 9 ayat (2a) :
        Dalam hal belum ada Pajak Keluaran dalam suatu Masa Pajak, maka Pajak Masukan tetap 
        dapat dikreditkan. 
    f.  Pasal 9 ayat (4) :
        Apabila dalam suatu Masa Pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada 
        Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dimintakan kembali 
        atau dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya.
    g.  Pasal 16B ayat (1) huruf c :
        Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut 
        sebagian atau seluruhnya, baik untuk sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari 
        pengenaan pajak, untuk impor Barang Kena Pajak tertentu.

3.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor Barang dan atau 
    Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan 
    Pajak Pertambahan Nilai Sebagaimana telah diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Peraturan 
    Pemerintah Nomor 46 TAHUN 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tentang Impor 
    Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Dan Atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu 
    Yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, bahwa bahan baku berupa Continuous 
    Cast Steel In Billets Sebagaimana dimaksud pada butir 1 tidak termasuk dalam kategori BKP tertentu 
    yang bersifat strategis atau BKP tertentu yang mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

4.  Fasilitas PPN tidak dipungut atas impor yang berlaku umum : 
    1.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 291/KMK.05/1997 tentang Kawasan Berikat 
        Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan 
        Nomor : 101/PMK.04/2005, antara lain mengatur bahwa atas impor barang dan/atau bahan 
        untuk diolah di PDKB diberikan penangguhan BM, pembebasan Cukai, tidak dipungut PPN, 
        PPn BM dan PPh Pasal 22 Impor.
    2.  Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 580/KMK.04/2003 tentang Tatalaksana Kemudahan 
        Impor Tujuan Ekspor Dan Pengawasannya, mengatur bahwa terhadap barang dan/ atau 
        bahan asal impor untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain di Perusahaan yang 
        memperoleh fasilitas KITE dengan tujuan untuk diekspor dapat diberikan pembebasan Bea 
        Masuk dan/ atau cukai serta PPN dan PPnBM tidak dipungut kecuali untuk bahan bakar, 
        minyak pelumas dan barang modal.

5.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan pada butir 2 sampai dengan butir 4 serta memperhatikan surat 
    Saudara pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa : 
    a.  Bahan baku yang Saudara impor tidak termasuk dalam kategori barang yang mendapatkan 
        fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, sehingga PPN yang terutang atas impor tersebut 
        harus disetor sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
    b.  PPN yang Saudara bayar pada saat impor (PM) sebagaimana dimaksud pada butir 1 dapat 
        dikreditkan dengan PPN yang Saudara pungut pada saat menjual (PK), sesuai dengan 
        ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku.
    c.  Apabila dalam suatu Masa Pajak, PM yang dapat dikreditkan lebih besar dari PK, maka 
        selisihnya dapat direstitusi atau dikompensasi ke Masa Pajak berikutnya.
    d.  Saudara dapat memperoleh fasilitas tidak dipungut PPN atas impor bahan baku berupa 
        Continuous Cast Steel In Billets sebagaimana dimaksud pada butir 1, apabila Saudara adalah 
        pengusaha di Kawasan Berikat atau pengusaha yang memperoleh     fasilitas Kemudahan Impor 
        Tujuan Ekspor (KITE) yang pelaksanaannya dilakukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan 
        Cukai.

Demikian untuk dimaklumi.





A.n. Direktur Jenderal Pajak
Direktur PPN dan PTLL,

ttd.

A. Sjarifuddin Alsah
NIP.060044664