peraturan:0tkbpera:1166cfff15f5aaabfc0f3803975991ae
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
16 Agustus 2005
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 749/PJ.52/2005
TENTANG
PENGELUARAN FAKTUR PAJAK STANDAR BAGI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 14 Juli 2005 hal sebagaimana tersebut pada pokok
surat, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:
1. Surat tersebut secara garis besar memuat bahwa:
a. Perusahaan Saudara bergerak di bidang Jasa Konstruksi (Kontraktor) mengerjakan proyek
konstruksi multi year project (dimulai tahun 2001 dan selesai/diserahkan tahun 2004).
Selama tahun berjalan, uang muka dan pembayaran termin telah dibuatkan faktur pajak pada
setiap melakukan penagihan.
b. Dalam neraca dan laba/rugi tahun 2003, telah dibukukan pengakuan proyek selesai 100%
sesuai dengan metode akrual, walaupun atas pekerjaan tersebut belum ada kesepakatan
dengan pemilik proyek, sedang sisa tagihan yang belum dibayar dibukukan sebagai piutang
(sesuai dengan kesepakatan, sisa tagihan tersebut akan dibayar dalam bulan Januari,
Februari, dan Maret 2004).
c. Faktur Pajak atas pembayaran yang dilakukan pada bulan Januari, Februari, dan Maret 2004
tersebut, Saudara keluarkan pada saat dilakukan penagihan/beberapa hari sebelum dilakukan
pembayaran.
d. Dalam masa Januari sampai Juni 2004 masih ada pekerjaan finishing/perbaikan/penyesuaian
sesuai dengan hasil pemeriksaan dan kesepakatan antara Saudara dengan pemilik bangunan.
e. Bangunan tersebut baru diserahkan pada bulan Juli 2004 (penyerahan Jasa Kena Pajak)
ditandai dengan Berita Acara Penyerahan (Hand Over Agreement) antara Saudara dan pemilik
proyek.
f. Atas kejadian di atas, Saudara menanyakan apakah Faktur Pajak PPN atas tagihan bulan
Januari, Februari, dan Maret 2004 yang Saudara terbitkan sesuai dengan ketentuan
perpajakan.
2. Ketentuan Perpajakan yang berkenaan dengan permasalahan tersebut di atas adalah:
a. Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
undang Nomor 18 TAHUN 2000 mengatur bahwa:
1. Pasal 4 huruf c menjelaskan bahwa Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas
penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh
Pengusaha.
2. Pasal 11 huruf c menjelaskan bahwa terutangnya pajak terjadi pada saat penyerahan
Jasa Kena Pajak.
3. Pasal 13 ayat (1) menjelaskan bahwa Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur
Pajak untuk setiap penyerahan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 huruf a dan penyerahan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dengan
Pasal 4 huruf c.
4. Pasal 13 ayat (3) menjelaskan bahwa apabila pembayaran diterima sebelum
penyerahan Barang Kena Pajak atau sebelum penyerahan Jasa Kena Pajak, Faktur
Pajak dibuat pada saat pembayaran.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 TAHUN 2002 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 143 TAHUN 2000 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang
Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 tahun
2000 mengatur bahwa:
1. Pasal 13 ayat (4) menjelaskan bahwa terutangnya Pajak atas penyerahan Jasa Kena
Pajak, terjadi pada saat mulai tersedianya fasilitas atau kemudahan untuk dipakai
secara nyata, baik sebagian atau seluruhnya.
2. Penjelasan Pasal 13 ayat (4) menjelaskan bahwa umumnya pekerjaan jasa
pemborongan bangunan dan barang tidak bergerak lainnya diselesaikan dalam suatu
masa tertentu. Dan Sebelum jasa pemborongan itu selesai dan siap untuk diserahkan
telah diterima pembayaran di muka sebelum pekerjaan pemborongan dimulai atau
pembayaran atas sebagian penyelesaian pekerjaan jasa sesuai dengan tahap atau
kemajuan penyelesaian pekerjaan, pajak terutang pada saat pembayaran tersebut
diterima oleh Pemborong atau Kontraktor. Selanjutnya setelah bangunan atau barang
tidak bergerak tersebut selesai dikerjakan, maka jasa pemborongan seluruhnya
diserahkan kepada penerima jasa, pajak terutang pada saat penyerahan Jasa Kena
Pajak itu dilakukan meskipun pembayaran lunas jasa pemborongan tersebut belum
diterima oleh Pemborong atau Kontraktor.
3. Pasal 15 ayat (1) menjelaskan bahwa setiap Pengusaha Kena Pajak yang melakukan
penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur
Pajak.
c. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-549/PJ./2000 tentang Saat Pembuatan,
Bentuk, Ukuran, Pengadaan, Tata Cara Penyampaian, dan Tata Cara Pembetulan Faktur Pajak
Standar sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor
Per-59/PJ./2005 mengatur bahwa:
1. Pasal 1 ayat (1) huruf a menjelaskan bahwa Faktur Pajak Standar harus dibuat paling
lambat pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan
atau penyerahan keseluruhan Jasa Kena Pajak dalam hal pembayaran diterima
setelah bulan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau penyerahan keseluruhan Jasa
Kena Pajak, kecuali pembayaran terjadi sebelum akhir bulan berikutnya maka Faktur
Pajak Standar harus dibuat paling lambat pada saat penerimaan pembayaran.
2. Pasal 1 ayat (1) huruf b menjelaskan bahwa Faktur Pajak Standar harus dibuat paling
lambat pada saat penerimaan pembayaran dalam hal penerimaan pembayaran
terjadi sebelum penyerahan Barang Kena Pajak dan atau sebelum penyerahan Jasa
Kena Pajak.
3. Pasal 1 ayat (1) huruf c menjelaskan bahwa Faktur Pajak Standar harus dibuat paling
lambat pada saat penerimaan pembayaran termijn dalam hal penyerahan sebagian
tahap pekerjaan.
3. Berdasarkan hal-hal diatas dan memperhatikan isi surat Saudara, dengan ini
ditegaskan bahwa Faktur Pajak Standar atas tagihan bulan Januari, Februari, dan
Maret 2004 yang Saudara terbitkan atas pembayaran yang dilakukan oleh penerima
jasa belum dianggap terlambat dan masih sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,
ttd.
A. SJARIFUDDIN ALSAH
peraturan/0tkbpera/1166cfff15f5aaabfc0f3803975991ae.txt · Last modified: (external edit)