KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO 40-42 JAKARTA 12190, KOTAK POS 124
TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILI (021) 52904807; SITUS www.pajak.qo.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 1500200;
EMAIL [email protected]
Nomor
:
S-03/PJ/2016
14 Januari 2016
Sifat
:
Segera
Lampiran
:
Satu set
Hal
:
Tindak lanjut atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor **8 TAHUN 2015**
Yth.
1. Para Kepala Kantor Wilayah DJP
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Pajak
di seluruh Indonesia
Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor **8 TAHUN 2015** tanggal 31 Desember 2015 tentang Kewajiban Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi oleh Aparatur Sipil Negara/Anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia (ASN/TNI/Polri) melalui e-Filing sebagaimana terlampir, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
1.
Surat Edaran dimaksud, pada intinya menginformasikan mengenai hal-hal sebagai berikut:
a.
ASN/TNI/Polri wajib menaati dan mematuhi segala Ketentuan Peraturan Perundang- undangan Perpajakan yang berlaku, yaitu memiliki NPWP, membayar pajak, mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPh dengan benar, lengkap, jelas dan tepat waktu;
b.
ASN/TNI/Polri melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing. Informasi terkait tata cara pelaporan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing dapat diperoleh melalui situs resmi Direktorat Jenderal Pajak, menghubungi Kring Pajak 1500200 dan/atau menghubungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
2.
Berkaitan dengan hal tersebut dan guna peningkatan kepatuhan pelaporan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui e-Filing, dengan ini diminta agar melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a.
Kepala KPP
1)
melakukan inventarisasi pegawai pada Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah dan Kesatuan TNI/Polri baik di tingkat pusat maupun daerah yang belum melaporkan SPT Tahunan atau telah melaporkan SPT pada tahun sebelumnya namun dilakukan secara manual;
2)
membuat surat imbauan kepada Kementerian/Lembaga/Instansi Pemerintah Daerah dan Kesatuan TNI/Polri baik di tingkat pusat maupun daerah:
a)
agar menugaskan Bendahara di unit kerjanya menerbitkan bukti pemotongan PPh Pasal 21 (Formulir 1721-A2) paling lambat tanggal 31 Januari 2016;
b)
mewajibkan pegawainya melaporkan SPT Tahunan PPh melalui e-Filing;
3)
melakukan sosialisasi, edukasi, pembinaan, dan penyuluhan mengenai pelaporan SPT Tahunan melalui e-Filing baik dilakukan melalui kelas pajak maupun media penyuluhan lainnya. Adapun materi dalam rangka pelaksanaan sosialisasi dan kehumasan dapat diperoleh melalui portal djp __http:%%//%%portaldjp,__ portal p2humas __http:%%//%%p2humas.intranet.pajak.go.id__, portal e-dokumentasi __http:%%//%%e-doc__ atau portal Tax Knowledge Base http://tkb-djp__;__
4)
Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Kanwil c.q. Bidang Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat di lingkungan masing-masing yang disampaikan paling lambat setiap tanggal 10 di bulan berikutnya.
b.
Kepala Kanwil DJP
1)
mengkordinasikan pelaksanaan kegiatan penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui e-Filing dengan KPP di wilayah kerjanya sebagai implementasi dari pelaksanaan Surat Edaran dimaksud;
2)
melakukan monitoring secara periodik terhadap pelaksanaan kegiatan tersebut.
3.
Khusus untuk KPP di lingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib Pajak Besar dan Kanwil DJP Khusus dikecualikan dari kegiatan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan 2.
Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
Plt.
Direktur Jenderal
ttd.
Ken Dwijugiasteadi
NIP 195711081984081001
Tembusan:
1.
Stat Ahli Kepatuhan Pajak Kementerian Keuangan;
2.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;
3.
Para Direktur di lingkungan DJP;
5.
Para Tenaga Pengkaji di lingkungan DJP;
6.
Kepala Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan.
Kp. : PJ.09/PJ.092