KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                      27 Mei 1996

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 99/PJ.311/1996

                            TENTANG

                PERMOHONAN PENEGASAN TENTANG KOMPENSASI KERUGIAN 
            BAGI PERUSAHAAN YANG MENDAPATKAN FASILITAS TAX HOLIDAY

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 25 April 1996 perihal seperti tersebut di atas, dengan ini 
diberikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Dalam surat Saudara dikemukakan bahwa perusahaan PT. XYZ mendapatkan fasilitas Tax Holiday 
    mulai tahun 1987 sampai dengan tahun 1991 baik PPh Badan maupun PPh atas dividen. Pemberian 
    fasilitas Tax Holiday ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI :
    a.  Nomor 50/Pajak/1985 tertanggal 5 Juni 1985 tentang Pemberian Fasilitas Tax Holiday.
    b.  Nomor 32/KM.4/1987 tertanggal 19 Juni 1987 tentang Penetapan Saat Mulai berproduksi.

    Selama menjalani masa Tax Holiday dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, perusahaan mengalami 
    keuntungan/laba maupun rugi sebagai berikut :
    -   Tahun 1987 Perusahaan mengalami laba;
    -   Tahun 1988 Perusahaan mengalami rugi;
    -   Tahun 1989 Perusahaan mengalami laba;
    -   Tahun 1990 Perusahaan mengalami laba;
    -   Tahun 1991 Perusahaan mengalami rugi.

    Berkenaan dengan hal tersebut di atas, Saudara mohon penjelasan apakah kerugian fiskal tahun 
    pajak 1991 yang ditetapkan dari hasil pemeriksaan Karikpa, dapat di kompensasikan ke tahun 
    di mana perusahaan tidak sedang menjalani Tax Holiday.

2.  Oleh karena kerugian fiskal yang dialami dan telah diperiksa oleh Karikpa terjadi pada tahun pajak 
    1991, maka ketentuan perpajakan yang diberlakukan adalah berdasarkan Undang-undang No. 7 
    Tahun 1983.

3.  Sesuai dengan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang No. 7 TAHUN 1983 disebutkan bahwa jika penghasilan 
    bruto sesudah dikurangi biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) didapat kerugian, maka 
    kerugian tersebut dapat dikompensasikan dengan penghasilan dalam 5 (lima) tahun.

4.  Demikian juga Pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah terakhir 
    dengan Undang-undang No. 10 TAHUN 1994 menyebutkan bahwa apabila penghasilan bruto setelah 
    pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapat kerugian, maka kerugian tersebut 
    dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya berturut-turut sampai dengan 5 
    (lima) tahun.

5.  Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, dengan ini diberikan penjelasan bahwa terhadap 
    kerugian fiskal tahun 1991 yang dialami PT. XYZ, dapat dikompensasikan dengan penghasilan selama 
    jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu sampai dengan tahun 1996.

Demikian untuk dimaklumi.




DIREKTUR JENDERAL PAJAK

ttd

FUAD BAWAZIER