peraturan:0tkbpera:0d441de75945e5acbc865406fc9a2559
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
12 September 2002
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 927/PJ.52/2002
TENTANG
PENGGUNAAN NILAI LAIN SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara tanpa nomor tanggal 5 Februari 2002 hal sebagaimana tersebut pada
pokok surat, dengan ini kami beritahukan hal-hal sebagai berikut:
1. Dalam surat Saudara tersebut disampaikan bahwa:
PT. ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang pedagang eceran tas dimana tokonya berada
di Plaza Indonesia, Plaza Senayan dan Surabaya, Kantor Pusat berlokasi di gedung Artha Graha yang
terdaftar di KPP Kebayoran Baru pada tanggal 22 Januari 2002 dan dikukuhkan sebagai PKP pada
tanggal 29 Januari 2002, untuk Toko di Plaza Indonesia terdaftar dan dikukuhkan di KPP Menteng pada
tanggal 10 Januari 2002 dan toko di Plaza Senayan terdaftar di KPP Tanah Abang pada tanggal
4 Januari 2002 dan dikukuhkan sebagai PKP pada tanggal 9 Januari 2002. Untuk Perhitungan Pajak
Pertambahan Nilai, Kantor Pusat PT. ABC menggunakan mekanisme pengkreditan Pajak Masukan dan
Pajak Keluaran yang berlaku umum sedangkan untuk toko cabang menggunakan Nilai lain sebagai
Dasar Pengenaan Pajak. Sehubungan dengan hal tesebut PT. ABC mengajukan pertanyaan sebagai
berikut:
a. Bagaimana pelaporan untuk transaksi penjualan sebelum kantor pusat dan toko cabang
dikukuhkan pada masing-masing KPP sebagaimana disebutkan diatas.
b. Misalkan penjualan sebesar Rp.10.000.000,- (harga sudah termasuk PPN) dan pembelian
sebesar Rp.9.000.000,- apakah perhitungan kami seperti berikut ini telah sesuai dengan
KMK No. 567/KMK.04/2000 tanggal 26 Desember 2000:
- DPP 100/110 X Rp.10.000.000,- = Rp.9.090.909
- PPN 10% = Rp. 909.090
- PPN yang harus disetor ke kas negara 2% X Rp.9.090.909 = Rp. 181.818
c. Bagaimana membukukan selisih antara PPN terutang (10%) dengan yang disetor ke kas
negara (2%) apakah dapat dibukukan sebagai pendapatan dari luar usaha dan juga
bagaimana membukukan PPN masukan dari pembelian apakah dapat dibukukan sebagai
biaya.
d. Apakah PPN Lebih Bayar sebelum menggunakan Nilai lain dapat dikompensasikan ke Nilai
Lain yaitu dari Form 1195 Lebih Bayar dikompensasikan ke form 1195 PE.
e. Dapatkah PT. ABC mengajukan ijin sentralisasi pelaporan PPN.
2. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 6 TAHUN 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 tahun
2000 diatur bahwa setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dalam bahasa Indonesia
dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta
menyampaikannya ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar atau dikukuhkan.
3. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 567/KMK.04/2000 tentang Nilai lain Sebagai Dasar
Pengenaan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor
251/KMK.03/2002 diatur bahwa sejak 1 Juni 2002 Pedagang Eceran tidak diperkenankan untuk
menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
4. Berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 253/KMK.03/2002 tentang Pajak
Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Barang Dagangan Oleh Pedagang Eceran Selain Yang
Menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto diatur bahwa atas penyerahan barang dagangan
oleh Pedagang Eceran yang selain menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto terutang
Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual.
5. Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP - 334/PJ./2002 tentang Penetapan Satu Tempat
atau Lebih Sebagai Tempat Terutang Pajak Pertambahan Nilai Bagi Wajib Pajak Selain Yang Terdaftar
Di Kantor Pelayanan Wajib Pajak Besar diatur antara lain:
a. Pasal 2 ayat (1), Pengusaha Kena Pajak yang memilih lebih dari satu tempat untuk melakukan
kegiatan penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak dapat mengajukan
permohonan tertulis untuk penetapan satu tempat atau lebih sebagai tempat pemusatan Pajak
Pertambahan Nilai terutang.
b. Pasal 3 ayat (2) huruf b, Permohonan untuk penetapan salah satu tempat usaha sebagai
tempat pemusatan Pajak Pertambahan Nilai terutang bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang
Eceran dapat dikabulkan apabila Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran tersebut tidak
menggunakan Norma Penghitungan Penghasilan Neto.
6. Berdasarkan ketentuan pada butir 2, 3, 4 dan 5 serta memperhatikan isi surat Saudara pada butir 1
dengan ini dijelaskan hal-hal sebagai berikut:
a. Transaksi penjualan Kantor Pusat PT. ABC dan Kantor Cabangnya (cabang Plaza Senayan)
sebelum dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak karena masih dalam satu bagian masa
pajak (Januari), dilaporkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai paling lambat tanggal
20 bulan berikutnya di Kantor Pelayanan Pajak dimana Wajib Pajak Dikukuhkan sebagai PKP.
b. Perhitungan Saudara sebagaimana dimaksud pada butir 1 huruf b telah sesuai dengan
KMK No 567/KMK.04/2000.
c. Berkenaan dengan selisih antara PPN terutang dengan PPN yang disetor:
1) Selisih antara Pajak Keluaran yang dipungut (10% dari penjualan BKP/JKP) dengan
Pajak Keluaran yang disetor (2% dari seluruh penyerahan barang dagangan)
merupakan Pajak Masukan yang sebenarnya (dianggap) telah dikreditkan;
2) Selisih antara Pajak Masukan yang sebenarnya telah dikreditkan tersebut pada
angka 1) dengan Pajak Masukan yang sebenarnya dibayar atas pembelian/perolehan
BKP/JKP merupakan Pajak Masukan yang kurang atau lebih dikreditkan;
3) Terhadap Pajak Masukan yang lebih dikreditkan merupakan penghasilan lain,
sedangkan terhadap Pajak Masukan yang kurang dikreditkan dapat dibebankan
sebagai biaya sepanjang memenuhi ketentuan Pajak Penghasilan untuk dibebankan
sebagai biaya.
d. Pajak Pertambahan Nilai lebih bayar dari Surat Pemberitahuan Masa PPN Formulir 1195 tidak
dapat dikompensasikan terhadap Pajak Pertambahan Nilai untuk Surat Pemberitahuan Masa
PPN Formulir 1195PE karena dasar perhitungan pajak dan mekanisme pengkreditannya
berbeda.
e. Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan 4 di atas, sejak 1 Juni
2002, Pedagang eceran tidak diperkenankan lagi menggunakan Nilai Lain sebagai Dasar
Pengenaan Pajak.
f. PT. ABC dapat mengajukan permohonan pemusatan Pajak Pertambahan Nilai sesuai dengan
prosedur dan ketentuan yang berlaku sepanjang tidak memilih menggunakan Norma
Penghitungan Penghasilan Neto.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PPN DAN PTLL
ttd
I MADE GDE ERATA
peraturan/0tkbpera/0d441de75945e5acbc865406fc9a2559.txt · Last modified: (external edit)