peraturan:0tkbpera:0b96d81f0494fde5428c7aea243c9157
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
6 Mei 1996
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 82/PJ.32/1996
TENTANG
MOHON PEMBEBASAN PPN DAN PPh UNTUK PELAKSANAAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI SD DAN MIS
KABUPATEN DATI II KERINCI
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX tanggal 2 Maret 1996 perihal tersebut di atas, dengan ini
disampaikan hal-hal sebagai berikut :
1. Dalam surat tersebut dinyatakan :
- Dalam rangka Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang
rusak akibat gempa bumi, pelaksanaannya dengan penunjukan langsung kepada OPERASI
BHAKTI TNI-AD KODAM II SRIWIJAYA.
- Berdasarkan surat Komandan Korem 047/GAPU Nomor B/18/I/1996 tanggal 23 Januari 1996,
dan untuk lebih efektifnya pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi, maka dimohon
pembebasan Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas pelaksanaan
pekerjaan dimaksud.
2. Berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 602/851/SJ tanggal 8 Maret 1996 yang ditujukan
kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jambi, perihal persetujuan pemilihan langsung pelaksanaan
pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung SD/MIS di Propinsi Dati I Jambi, Menteri Dalam
Negeri dapat menyetujui pemilihan langsung tanpa lelang kepada :
Nama Pelaksana : OPERASI BHAKTI TNI-AD KODAM II SRIWIJAYA
Alamat : Korem 042/ Gapu Jambi
Dengan harga : Rp 4.829.945.600,00 (Empat milyar delapan ratus dua puluh sembilan
juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus rupiah).
Mengerjakan : Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung SD/MIS akibat Bencana Alam
Gempa Bumi di Kerinci Kabupaten Dati II Kerinci.
Dibebankan Kepada : APBD Propinsi Dati I Jambi Tahun Anggaran 1995/1996 sebesar :
Rp 4.979.945.600,00 (Empat milyar sembilan ratus tujuh puluh
sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu enam ratus
rupiah).
3. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
3.1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 huruf f dan Pasal 4A Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994 jo Pasal 9
Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994, bahwa jasa rehabilitasi dan rekonstruksi
gedung termasuk jenis jasa yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, dengan kata lain
penyerahan jasa rehabilitasi dan rekonstruksi gedung adalah Jasa Kena Pajak.
3.2. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf k dan huruf l Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 TAHUN 1994, apabila instansi
Pemerintah yang melakukan kegiatan usaha yang bukan dalam rangka melaksanakan tugas
umum pemerintahan, maka instansi Pemerintah tersebut termasuk dalam pengertian bentuk
usaha lainnya dan diperlakukan sebagai Pengusaha, sehingga instansi Pemerintah yang
melakukan penyerahan Jasa Kena Pajak tersebut adalah Pengusaha Kena Pajak.
3.3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 50 TAHUN 1994, bahwa :
(1) Dalam pembuatan kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan Barang
Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak, harus disebutkan dengan jelas
harga kontrak, Dasar Pengenaan Pajak, dan besarnya pajak yang terutang, atau
jika dalam harga kontrak telah termasuk pajak, maka harus disebutkan dengan
jelas bahwa dalam kontrak telah termasuk pajak.
(2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (1) di atas tidak dipenuhi,
maka jumlah harga yang tercantum dalam kontrak atau perjanjian tertulis dianggap
sebagai Dasar Pengenaan Pajak.
3.4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, maka di bidang Pajak Pertambahan Nilai
dapat diberikan penegasan sebagai berikut :
a. Jasa Rehabilitasi dan Rekonstruksi gedung adalah Jasa Kena Pajak yang atas
penyerahannya terutang Pajak Pertambahan Nilai.
b. Karena dalam surat Menteri Dalam Negeri Nomor 602/851/SJ perihal persetujuan
pemilihan langsung pekerjaan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Gedung SD/MIS di
Propinsi Dati I Jambi, harga yang tercantum tidak secara jelas disebutkan termasuk
Pajak Pertambahan Nilai maka Pajak Pertambahan Nilai yang terutang adalah
sebesar 10% x Rp 4.829.945.600,00 = Rp 482.994.560,00 dan harus dibayar oleh
Pemda Dati I Jambi. Dengan demikian penggantian yang harus diterima oleh
Operasi Bhakti TNI-AD Kodam II Sriwijaya adalah sebesar Rp 4.829.945.600,00.
4. Pajak Penghasilan (PPh)
1. Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang
Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994,
antara lain diatur bahwa yang menjadi Subyek Pajak adalah :
badan, terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan
usaha milik negara dan badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,
persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis,
lembaga, dana pensiun, dan bentuk badan usaha lainnya.
2.. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Operasi Bhakti TNI- AD Kodam II Sriwijaya tidak
termasuk dalam pengertian Subyek Pajak. Mengingat bahwa " Operasi Bhakti TNI-AD
Kodam II Sriwijaya " bukan merupakan Subyek Pajak, maka atas pelaksanaan pekerjaan
Rehabilitasi dan Rekonstruksi Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah yang rusak akibat
gempa bumi yang dananya berasal dari APBD Propinsi Dati I Jambi Tahun Anggaran
1995/1996 Sebesar Rp 4.979.945.600,00 tidak dikenakan Pajak Penghasilan.
Demikian untuk dimaklumi.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/0tkbpera/0b96d81f0494fde5428c7aea243c9157.txt · Last modified: (external edit)