KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                23 Agustus 1994

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1974/PJ.51/1994

                            TENTANG

                  PENANGGUHAN PEMBAYARAN PPN IMPOR OLEH PT INALUM

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor XXX  tanggal 30 Juli 1994 perihal tersebut pada pokok surat, 
dengan ini di sampaikan penjelasan sebagai berikut :

1.  Sesuai pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/1986 tanggal 30 Juni 1986, atas 
    impor Barang Kena Pajak yang berhubungan langsung dengan proses produksi PT. XYZ, seperti bahan 
    baku, bahan pembantu, dan lain-lain, yang dilakukan oleh PT. XYZ diberikan penangguhan Pajak 
    Pertambahan Nilai Tatacara untuk memperoleh persetujuan penangguhan pembayaran PPN adalah 
    sesuai dengan pasal 2 dan 3 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 564/KMK.04/1986.

2.  Mengingat maksud penangguhan pembayaran PPN adalah dalam rangka mengurangi beban 
    administrasi bagi Pengusaha Kena Pajak maupun administrasi Pajak dengan cara mengatur 
    kompensasi kewajiban membayar Pajak Pertambahan Nilai atas perolehan atau impor barang modal 
    dengan hak Pengusaha Kena Pajak untuk meminta pengembalian atas Pajak Pertambahan Nilai yang 
    telah dibayar, maka pemberian fasilitas penangguhan pembayaran PPN tidak mempengaruhi 
    penerimaan negara.

3.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemberian fasilitas penangguhan pembayaran PPN 
    terhadap PT. XYZ tetap dapat diberikan sepanjang memenuhi ketentuan dalam Keputusan Menteri 
    Keuangan Nomor 564/KMK.04/1986.

Demikian untuk dimaklumi.




A.N. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
DIREKTUR PAJAK PERTAMBAHAN NILAI 
DAN PAJAK TIDAK LANGSUNG LAINNYA

ttd

SUNARIA TADJUDIN