peraturan:0tkbpera:076a8133735eb5d7552dc195b125a454
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
29 Nopember 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 605/PJ.322/2001
TENTANG
PENJELASAN PENGENAAN PPN DAN PPh ATAS JASA PENDIDIKAN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor 125/BNP-DJP/01 tanggal 20 Maret 2001 perihal seperti tersebut di
atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :
I. Dalam surat tersebut di atas secara garis besar memuat bahwa:
1. PT. BNP adalah kontraktor/ konsultan dari Oil Company (PSC), menyelenggarakan pendidikan
untuk karyawan lain dari perusahaan di bidang perminyakan dengan tenaga pengajar dari
Indonesia maupun dari Amerika Serikat, Australia, dan lain-lain. Tiap peserta pendidikan
tersebut dipungut biaya.
2. Dari permasalahan sebagaimana tersebut di atas, Saudari mohon penjelasan apakah atas
kegiatan pendidikan tersebut dipungut PPN dan apakah terhadap tenaga pengajar asing
dimaksud juga dikenakan PPN dan PPh.
II. Pajak Pertambahan Nilai
1. Ketentuan-ketentuan yang relevan dengan permasalahan di atas adalah sebagai berikut :
a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai
Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 TAHUN 2000, diatur
antara lain :
(1) Pasal 4A ayat (1), Jenis jasa yang tidak dikenakan pajak berdasarkan
Undang-undang ini ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
(2) Pasal 4 huruf e, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas pemanfaatan Jasa
Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
(3) Pasal 9 ayat (5) beserta penjelasannya, Pajak Masukan yang berhubungan
dengan penyerahan barang dan jasa yang tidak dikenakan PPN tidak dapat
dikreditkan.
b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 144 TAHUN 2000 tentang Jenis Barang dan
Jasa Yang Tidak Dikenakan PPN, ditetapkan jenis jasa yang tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai antara lain :
(1) Pasal 5 huruf jo Pasal 10, jasa pendidikan yang meliputi :
- jasa penyelenggaraan pendidikan sekolah, seperti jasa
penyelenggaraan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan
luar biasa, pendidkan kedinasan, pendidikan keagamaan, pendidikan
akademik dan pendidikan profesional, dan
- jasa penyelenggaraan pendidikan luar sekolah, seperti kursus-kursus
(2) Pasal 5 huruf j jo. Pasal 14, jenis jasa di bidang tenaga kerja yang meliputi :
- jasa tenaga kerja;
- jasa penyediaan tenaga kerja sepanjang Pengusaha Penyedia tenaga
kerja tidak bertanggung jawab atas hasil kerja dari tenaga kerja
tersebut; dan
- jasa penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
 a. Jasa di bidang pendidikan yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa
pendidikan yang diselenggarakan oleh Pengusaha jasa di bidang pendidikan.
b. Sepanjang kegiatan pendidikan yang Saudara selenggarakan diikuti oleh peserta
berstatus karyawan baik dari perusahaan Saudara maupun karyawan perusahaan
lain yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang
perminyakan, maka kegiatan Saudara tersebut termasuk dalam pengertian
penyelenggaraan latihan bagi tenaga kerja, yang perlakuan Pajak Pertambahan
Nilainya adalah :
- atas penyerahan jasa penyelenggaraan latihan tenaga kerja oleh
penyelenggara pelatihan kepada peserta latihan tidak dikenakan Pajak
Pertambahan Nilai.
- atas penyerahan jasa tenaga kerja pengajar profesional kepada pihak
penyelenggara pelatihan terutang Pajak Pertambahan Nilai.
c. Dalam hal perusahaan Saudara menggunakan tenaga pengajar asing untuk
memberikan ceramah di Indonesia, maka termasuk dalam pengertian pemanfaatan
Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean yang terutang
Pajak Pertambahan Nilai.
III. Pajak Penghasilan
1. Ketentuan-ketentuan yang relevan dengan permasalahan di atas adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000
diatur antara lain :
(1) Pasal 21 ayat (1) huruf d, Pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak atas
penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama
dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri, wajib dilakukan antara lain oleh badan yang membayar
honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa
termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas;
(2) Pasal 23 ayat (1), Atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subjek Pajak dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan
perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk
usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan sebesar
15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas imbalan
sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa
konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.
(3) Pasal 26 ayat (1) huruf d, Atas penghasilan dengan nama dan dalam bentuk
apapun yang dibayarkan atau yang terutang oleh badan pemerintah, Subjek
Pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak Luar negeri
selain bentuk usaha tetap di Indonesia, dipotong pajak sebesar 20% (dua
puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan imbalan
sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan.
2. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat kami tegaskan bahwa dalam mengenakan pajak
atas pengajar asing tersebut harus diketahui terlebih dahulu negara domisili yang
bersangkutan. Oleh karena itu:
a. Dalam hal tenaga pengajar asing tersebut berasal dari negara yang bukan merupakan
negara mitra Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia maka
pengenaan Pajak Penghasilan terhadap tenaga pengajar asing tersebut mengacu pada
ketentuan dalam Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000
sebagai berikut :
(1) Sepanjang pengajar asing tersebut bekerja di Indonesia atas nama pribadi
dan merupakan Subyek Pajak dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 17 TAHUN 2000, maka atas penghasilan yang diterimanya wajib
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 oleh badan yang membayar honorarium
atau pembayaran imbalan lainnya tersebut.
(2) Sepanjang pengajar asing tersebut bekerja di Indonesia atas nama pribadi
maupun badan yang merupakan Subyek Pajak luar negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983
tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000, maka atas penghasilan yang
diterimanya wajib dipotong Pajak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20% dari
jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan imbalan tersebut.
(3) Sepanjang pengajar asing tersebut bekerja di Indonesia atas nama badan
dan merupakan Bentuk Usaha Tetap (BUT) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang
Nomor 17 TAHUN 2000, maka atas penghasilan yang diterimanya wajib
dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari
perkiraan penghasilan neto oleh pihak yang wajib membayarkan penghasilan
tersebut.
b. Dalam hal tenaga pengajar asing tersebut berasal dari negara yang merupakan mitra
P3B Indonesia, maka pengenaan Pajak Penghasilan terhadap tenaga pengajar asing
tersebut tunduk kepada ketentuan P3B yang berlaku antara Republik Indonesia
dengan negara domisili Wajib Pajak luar negeri tersebut sebagai berikut :
(1) Sepanjang pengajar asing tersebut bekerja di Indonesia atas nama pribadi,
maka pengaturan hak pemajakan atas penghasilan tersebut akan mengacu
pada ketentuan tentang Independent Personal Services dalam P3B Indonesia
dengan negara asal pengajar asing tersebut.
(2) Sepanjang pengajar asing tersebut bekerja di Indonesia atas nama badan,
maka pengaturan hak pemajakan atas penghasilan tersebut akan mengacu
pada ketentuan tentang Dependent Personal Services dan ketentuan tentang
Permanent Establishment serta ketentuan lain yang terkait dalam P3B
Indonesia dengan negara asal pengajar asing tersebut.
Demikian untuk dimaklumi.
A.n. Direktur Jenderal
Direktur
ttd.
IGN Mayun winangun
NIP. 060041978
Tembusan Yth :
1. Direktur Jenderal Pajak;
2. Direktur PPN dan PTLL;
3. Direktur Pajak Penghasilan
peraturan/0tkbpera/076a8133735eb5d7552dc195b125a454.txt · Last modified: (external edit)