peraturan:0tkbpera:049a632efba268d49b6a861759a4268a
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
27 Maret 2001
SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S - 340/PJ.52/2001
TENTANG
REKOMENDASI PERMOHONAN PEMBEBASAN PPh DAN PPN
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : xxxxxxxx tanggal 21 Desember 2000 hal sebagaimana tersebut
pada pokok surat, dengan ini kami beritahukan sebagai berikut :
1. Dalam surat Saudara tersebut dijelaskan bahwa :
a. Pengurus Besar Taekwondo Idonesia (PB.TI) telah mengimpor peralatan olahraga berupa
Matras dengan berat 1.278 Kg dari Korea.
b. Peralatan tersebut akan dipakai sendiri dan tidak akan diperjualbelikan.
c. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Sekretaris Jenderal KONI Pusat memohon untuk
dibebaskan dari pungutan Bea Masuk, PPh dan PPN.
2. Pajak Penghasilan
a. A. Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor :
450/KMK.04/1997 tanggal 26 Agustus 1997 tentang Penunjukan Pemungut Pajak Penghasilan
Pasal 22, Sifat dan Besarnya Pungutan serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporan sebagaimana
telah diubah Terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 444/KMK.04/1999 tanggal
7 September 1999, diatur pengecualian pemungutan PPh Pasal 22 atas impor barang-barang
tertentu yang dibebaskan dari Bea Masuk.
b. Dalam penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 17 TAHUN 2000 tentang
Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak Penghasilan
disebutkan bahwa unit tertentu dari badan Pemerintah tidak termasuk sebagai Subjek Pajak
apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. dibiayai dengan dana yang bersumber dari APBN atau APBD;
3. penerimaan lembaga tersebut dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau
daerah; dan
4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara.
3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah :
a. Pasal 16B ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 8 TAHUN 1983 tentang Pajak Pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 18 TAHUN 2000, Dengan Peraturan Pemerintah dapat
ditetapkan bahwa pajak terutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya. Baik untuk
sementara waktu atau selamanya, atau dibebaskan dari pengenaan pajak untuk impor Barang
Kena Pajak tertentu.
b. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 146 TAHUN 2000 tanggal 22 Desember 2000 Tentang
Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan atau Penyerahan Jasa Kena
Pajak Tertentu yang dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang berlaku mulai
tanggal 1 Januari 2001 disebutkan bahwa Barang Kena Pajak yang atas impornya dibebaskan
dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai adalah :
1. Senjata, amunisi, alat angkutan di air, alat angkutan di bawah air, alat angkutan di
udara, kendaraan lapis baja, kendaraan angkutan khusus lainnya, dan komponen
atau bahan yang diperlukan dalam pembuatan senjata dan amunisi oleh PT. P untuk
keperluan TNI dan POLRI yang belum dibuat di dalam negeri;
2. Vaksin Polio dalam rangka pelaksanaan Program Imunisasi Nasional (PIN);
3. Buku-buku pelajaran umum, kitab suci dan buku-buku pelajaran agama;
4. Kapal laut, kapal angkutan sungai, kapal angkutan danau dan kapal angkutan
penyeberangan, kapal pandu, kapal tunda, kapal penangkapan ikan, kapal tongkang
dan suku cadang serta alat keselamatan pelayaran atau alat keselamatan manusia
yang diimpor dan digunakan oleh Perusahaan Pelayaran Niaga atau perusahaan
penangkapan ikan nasional;
5. Pesawat udara dan suku cadang serta alat keselamatan penerbangan atau alat
keselamatan manusia, peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan yang diimpor
dan digunakan oleh Perusahaan Angkutan Udara Niaga Nasional;
6. Kereta Api dan suku cadang serta peralatan untuk perbaikan atau pemeliharaan serta
prasarana yang diimpor dan digunakan oleh PT KAI; dan
7. Peralatan yang digunakan untuk penyediaan data batas dan photo udara wilayah
Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia.
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut pada butir 2 dan 3 serta memperhatikan isi surat Saudara
tersebut pada butir 1, dengan ini ditegaskan bahwa :
a. Pajak Penghasilan
1. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka impor peralatan/perlengkapan olahraga
berupa Matras dengan berat 1.278 Kg yang diimpor dari Korea oleh PB Taekwondo
Indonesia KONI Pusat tidak termasuk sebagai impor barang yang dikecualikan dari
Pemungutan PPh Pasal 22. Namun apabila KONI Pusat merupakan unit tertentu dari
badan Pemerintah yang memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dalam butir 2,
maka KONI Pusat bukan merupakan Subjek Pajak sehingga atas impor tersebut tidak
dipungut PPh Pasal 22.
2. Dalam hal KONI Pusat bukan merupakan Subjek pajak sehingga atas impor yang
dilakukan tidak dipungut PPh Pasal 22, namun apabila impor tersebut dilakukan oleh
importir lain dengan KONI Pusat sebagai indentor, maka importir yang bersangkutan
diwajibkan terlebih dahuluh melunasi PPh Pasal 22 sebesar 15% dari "handling tee"
yang diterima.
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah :
Barang atau peralatan olahraga berupa Matras dengan berat 1.278 Kg yang diimpor oleh
Pengurus Besar Taekwondo Indonesia tidak termasuk Barang Kena Pajak yang atas impornya
dibebaskan dari Pajak Pertambahan Nilai. Oleh karena itu atas impor tersebut tetap terutang
Pajak Pertambahan Nilai.
Demikian untuk dimaklumi.
Direktur Jenderal Pajak
ttd.
Hadi Poernomo
NIP. 060027375
Tembusan :
1. Direktur Pajak Penghasilan
2. Direktur Peraturan Perpajakan
3. Direktur PPN dan PTLL
4. Ketua PB. Taekwondo Indonesia
peraturan/0tkbpera/049a632efba268d49b6a861759a4268a.txt · Last modified: by 127.0.0.1