KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                                     14 Juni 1999

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                         NOMOR S - 192/PJ.33/1999

                            TENTANG

                       PENGENAAN PAJAK TERHADAP REUTERS

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 21 April 1999 perihal investigasi pajak, menyusul 
surat Saudara sebelumnya Nomor : XXX tanggal 11 Maret 1999, dengan ini disampaikan penjelasan sebagai 
berikut :

1.  Dalam surat tersebut pada pokoknya Saudara mohon agar Direktorat Jenderal Pajak segera 
    mengambil keputusan berkaitan dengan penolakan pihak REUTERS untuk dipotong Withholding Tax 
    oleh ANTARA sehubungan dengan usaha kerjasama Data Seketika ANTARA-REUTERS.

2.  Usaha kerjasama ANTARA-REUTERS tersebut meliputi :
    a.  Monitor Technical Service Agreement, yaitu :
        1)  Reuters memasukkan Reuters Monitor Services ke Indonesia, untuk selanjutnya 
            didistribusikan oleh Antara kepada pelanggan di Indonesia dengan Subscription Fee 
            ditentukan oleh Reuters dan mengenai Payment to Reuters ditentukan oleh Reuters.
        2)  Antara membayar bulanan kepada Reuters suatu Maintenance Fee (atas jasa 
            pemeliharaan dan perbaikan peralatan Antara) untuk engineers yang ditunjuk 
            Reuters.
    b.  News Pictures Agreement, dimana Antara menerima Reuters News Pictures Services dari     
        Reuters untuk selanjutnya dipasarkan oleh Antara di Indonesia dengan harga yang ditentukan 
        oleh Reuters.
    c.  Media Service Agreement, dimana Antara menerima Reuters Media Services untuk selanjutnya 
        dipasarkan oleh Antara di Indonesia dengan harga yang ditentukan oleh Reuters.

3.  Sesuai Pasal 5 ayat (5) P3B Indonesia-Inggris, badan yang berkedudukan di Indonesia yang bertindak 
    untuk perusahaan yang berkedudukan di Inggris selain agen yang bebas sebagaimana dimaksud 
    Pasal 5 ayat (7) dianggap sebagai BUT perusahaan yang berkedudukan di Inggris tersebut.

4.  Berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c angka (2) Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 tentang Pajak 
    Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 TAHUN 1994 
    (UU PPh), atas penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 
    konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, 
    yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, Subyek Pajak badan dalam negeri, 
    penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada 
    Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib 
    membayarkan sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto.

5.  Dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor : Kep-128/PJ./1997 tanggal 22 Juli 1997 diatur 
    bahwa perkiraan penghasilan neto sehubungan imbalan jasa teknik ditetapkan sebesar 40% dari 
    jumlah bruto.

6.  Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
    a.  Oleh karena kedudukan Antara dalam memasarkan produk-produk Reuters yang berkaitan 
        dengan "New Pictures Agreement" dan "Media Service Agreement" tidak bebas dalam 
        penentuan harga kepada pelanggan, maka Antara bertindak sebagai agen yang 
        kedudukannya tidak bebas, sehingga Reuters dianggap mempunyai BUT di Indonesia dan 
        dikenakan PPh sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam UU PPh.
    b.  Karena Reuters dianggap mempunyai BUT di Indonesia, maka atas penyerahan jasa 
        pemeliharaan dan perbaikan peralatan milik Antara wajib dipotong PPh Pasal 23 sebesar 
        15% x 40% x jumlah bruto.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.




DIREKTUR JENDERAL,

ttd

A. ANSHARI RITONGA