peraturan:0tkbpera:026a39ae63343c68b5223a95f3e17616
DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
26 April 1995
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR SE - 20/PJ.4/1995
TENTANG
BESARNYA CADANGAN YANG BOLEH DIBEBANKAN SEBAGAI BIAYA. (SERI PPh UMUM NOMOR 8)
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 tanggal 6
Februari 1995 perihal tersebut di atas, dengan ini diberikan penegasan sebagai berikut :
1. Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf c Undang-undang Nomor 7 TAHUN 1983 sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1984, bagi jenis usaha bank, asuransi, sewa guna
usaha dengan hak opsi, dan pertambangan diperkenankan untuk membentuk atau memupuk dana
cadangan untuk menutup risiko yang akan terjadi yang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut
dengan Keputusan Menteri Keuangan.
2. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 80/KMK.04/1995 dinyatakan bahwa besarnya
dana cadangan yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk masing-masing jenis
usaha adalah sebagai berikut :
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Nomor Jenis Usaha Cadangan yang Besarnya Cadangan
diperkenankan
==================================================================
1. Bank Cadangan Piutang Tidak Maksimum 3% dari rata-rata saldo
Tertagih awal dan akhir piutang
2. Sewa Guna Usaha Cadangan Piutang Tidak Maksimum 2,5% dari dengan Hak
Tertagih Opsi rata-rata saldo awal dan akhir
piutang
3. Asuransi Kerugian a. Cadangan Premi 40% dari premi tanggungan sendiri
b. Cadangan Klaim sama dengan jumlah klaim yang
sudah disepakati tetapi belum
dibayar ditambah dengan klaim
yang sedang dalam proses
4. Asuransi Jiwa Cadangan Premi Sesuai dengan penghitungan
aktuaria yang disahkan oleh Ditjen
Lembaga Keuangan
5. Pertambangan Cadangan Reklamasi Dihitung dengan menggunakan
metode satuan produksi atas dasar
taksiran biaya reklamasi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Besarnya jumlah cadangan piutang tidak tertagih untuk Wajib Pajak bank dan sewa guna usaha
dengan hak opsi sebagaimana tersebut dalam tabel diatas merupakan jumlah maksimum yang
diperkenankan. Dengan demikian apabila kedua jenis usaha tersebut secara komersial mencantumkan
besarnya cadangan piutang tidak tertagih masih dalam batas yang ditentukan, maka untuk
kepentingan perpajakan besarnya cadangan piutang tidak tertagih adalah sama dengan jumlah yang
ditentukan untuk kepentingan komersial.
Contoh 1 :
Bank A mempunyai saldo piutang per 1 Januari 1995 sebesar Rp. 300.000.000.000,00 dan saldo
piutang per 31 Desember 1995 sebesar Rp. 500.000.000.000,00.
Dengan demikian rata-rata saldo piutang adalah sebesar Rp. 400.000.000.000,00. Berdasarkan data
tersebut besarnya cadangan piutang tidak tertagih yang diperkenankan untuk dibebankan sebagai
biaya tahun 1995 maksimum sebesar 3% dari Rp. 400.000.000.000,00 atau sebesar
Rp. 1.200.000.000,00.
Apabila dalam laporan keuangan komersial Bank A tersebut mencantumkan besarnya cadangan
piutang tidak tertagih sebesar Rp. 800.000.000,00, maka besarnya cadangan yang diperkenankan
untuk dibebankan sebagai biaya untuk kepentingan fiskal adalah sama dengan besarnya cadangan
komersial tersebut yaitu Rp. 800.000.000,00. Sebaliknya apabila Bank tersebut secara komersial
mencantumkan cadangan piutang tidak tertagih sebesar Rp. 1.500.000.000,00, maka besarnya
cadangan yang diperkenankan sebesar Rp. 1.200.000.000,00.
Perlu ditegaskan disini bahwa khusus untuk jenis usaha bank, besarnya jumlah cadangan piutang tak
tertagih yang dapat dibebankan sebagai biaya tidak dibedakan antara Bank Pemerintah dan Bank
Swasta lainnya, yaitu maksimum sebesar 3% (tiga persen).
Jumlah piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih pada tahun ini dibebankan pada pos cadangan
piutang tidak tertagih yang dibentuk tahun lalu dan apabila ternyata terdapat kelebihan atau
kekurangan jumlah cadangan, maka jumlah kelebihan atau kekurangan tersebut dimasukkan sebagai
penghasilan atau kerugian dalam tahun ini.
4. Cadangan premi untuk perusahaan asuransi kerugian pada prinsipnya merupakan jumlah premi yang
diterima lebih dahulu ("unearned premium") oleh perusahaan asuransi. Oleh karena itu penghasilan
yang diterima lebih dahulu tersebut baru akan merupakan Objek Pajak Penghasilan pada Tahun Pajak
berikutnya.
Dengan demikian untuk perusahaan asuransi kerugian, seluruh premi asuransi tanggungan sendiri
yang diterima atau diperoleh dalam satu tahun pajak wajib dimasukkan kedalam Penghasilan Kena
Pajak pada tahun pajak yang bersangkutan, dan kemudian sebesar 40% (empat puluh persen) dari
jumlah premi yang diterima tersebut merupakan cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai
biaya pada tahun pajak tersebut Jumlah cadangan premi tersebut akan merupakan Objek Pajak
Penghasilan untuk Tahun Pajak berikutnya.
Yang dimaksud dengan premi asuransi tanggungan sendiri adalah premi bruto dikurangi dengan premi
reasuransi.
Contoh 2 :
Perusahaan asuransi kerugian B menerima atau memperoleh premi asuransi tanggungan sendiri
dalam Tahun Pajak 1995 sebesar Rp. 40.000.000.000,00. Besarnya cadangan premi yang
diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya untuk tahun pajak 1995 adalah
40% X Rp. 40.000.000.000,00 atau sebesar Rp. 16.000.000.000,00. Jumlah cadangan premi sebesar
Rp. 16.000.000.000,00 yang dibentuk pada tahun 1995 tersebut seluruhnya merupakan Objek Pajak
Penghasilan dalam Tahun Pajak 1996.
Dengan demikian apabila dalam Tahun Pajak 1996 perusahaan tersebut menerima atau memperoleh
premi asuransi tanggungan sendiri sebesar Rp. 50.000.000.000,00, maka penghasilan kena pajaknya
ditambah dengan jumlah cadangan premi yang dibentuk tahun 1995 sebesar Rp. 16.000.000.000,00,
sedangkan cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya untuk tahun pajak 1996 adalah
sebesar 40% X Rp. 50.000.000.000,00 atau sebesar Rp. 20.000.000.000,00.
5. Disamping cadangan premi, perusahaan asuransi kerugian diperkenankan juga untuk membentuk
cadangan klaim untuk menutup klaim asuransi yang sudah dilaporkan akan tetapi penghitungan dan/
atau pembayaran klaim tersebut masih dalam proses. Besarnya jumlah cadangan klaim tersebut
ditetapkan sebesar perkiraan penghitungan klaim yang akan dibayar sesuai dengan penghitungan
perusahaan asuransi yang bersangkutan.
Perlu ditegaskan bahwa khusus untuk klaim-klaim yang kemungkinan akan diajukan tetapi belum
dilaporkan oleh tertanggung ("incurred but not reported" atau IBNR) tidak dapat dibentuk cadangan
klaimnya. Dengan demikian walaupun perusahaan asuransi sudah mengetahui adanya peristiwa yang
akan menimbulkan klaim akan tetapi tertanggung belum melaporkan adanya peristiwa tersebut belum
dapat dibentuk cadangan klaim.
Setiap akhir tahun, perusahaan asuransi kerugian wajib membuat perbandingan atas besarnya
cadangan klaim yang telah dibebankan sebagai biaya tahun lalu dengan besarnya realisasi
pembayaran klaim tahun ini. Dalam hal terdapat selisih lebih cadangan klaim maka jumlah kelebihan
tersebut merupakan Objek Pajak Penghasilan pada tahun ini, sedangkan apabila jumlah cadangan
klaim tersebut tidak mencukupi untuk menutup pembayaran klaim pada tahun ini maka kekurangan
tersebut dapat dibebankan sebagai biaya.
Contoh 3 :
Perusahaan asuransi kerugian B secara komersial pada akhir tahun pajak 1995 membuat cadangan
klaim sebesar Rp. 22.500.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut :
a. klaim yang sudah selesai diproses (besarnya kerugian serta klaim yang akan dibayarkan telah
dihitung dan disetujui oleh kedua belah pihak) tetapi belum dilakukan pembayaran sebesar
Rp. 10.000.000.000,00 ;
b. klaim yang belum selesai diproses (sudah dilaporkan oleh tertanggung tetapi jumlah klaimnya
sedang dalam proses) sebesar Rp. 5.000.000.000,00 ;
c. klaim yang berhubungan dengan adanya peristiwa yang telah terjadi dan diumumkan di koran
atau informasi lainnya akan tetapi belum dilaporkan (IBNR) oleh tertanggung sebesar
Rp. 7.500.000.000,00.
Berdasarkan ketentuan diatas, maka perusahaan asuransi kerugian tersebut secara fiskal dapat
membebankan cadangan klaim sebagai biaya dalam tahun pajak 1995 sebesar Rp. 15.000.000.000,00
yaitu Rp. 10.000.000.000,00 ditambah dengan Rp. 5.000.000.000,00, sedangkan jumlah sebesar
Rp. 7.500.000.000,00 atas IBNR tidak dapat dibentuk cadangannya.
Perlu juga ditegaskan bahwa perkiraan besarnya cadangan klaim yang sedang dalam proses dihitung
dengan memperhatikan besarnya tanggungan maksimum sesuai dengan yang tercantum dalam
perjanjian polis.
6. Perusahaan asuransi jiwa dapat membentuk atau memupuk dana cadangan premi tanggungan sendiri.
Berbeda dengan cadangan premi yang dibentuk oleh perusahaan asuransi kerugian, cadangan premi
untuk perusahaan asuransi jiwa dibentuk atau dipupuk untuk menutup klaim yang pasti akan terjadi
atau jatuh tempo.
Besarnya saldo cadangan premi untuk perusahaan asuransi jiwa setiap tahun harus dihitung oleh
aktuaris dan harus mendapat pengesahan dari Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, Departemen
Keuangan. Oleh karena itu untuk menghitung besarnya cadangan premi yang dapat dibebankan
sebagai biaya dalam satu tahun, perusahaan asuransi yang bersangkutan wajib menyertakan
perhitungan cadangan premi yang telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan, dan
besarnya cadangan premi yang dapat dibebankan sebagai biaya adalah kenaikan jumlah saldo akhir
dibandingkan dengan saldo awal cadangan premi tahun yang bersangkutan.
Perlu ditegaskan juga bahwa dalam menghitung besarnya saldo cadangan premi setiap akhir tahun,
perusahaan asuransi harus memperhitungkan pembayaran klaim asuransi yang sudah jatuh tempo
atau karena meninggalnya tertanggung pada tahun yang bersangkutan, dengan demikian pembayaran
klaim tersebut dibebankan kepada perkiraan cadangan premi.
Contoh 4 :
Berdasarkan pengesahan dari Ditjen Lembaga Keuangan tentang besarnya cadangan premi untuk
perusahaan asuransi jiwa "C" dinyatakan sebagai berikut :
- akumulasi cadangan premi akhir tahun 1995 Rp. 60.000.000.000,00
- akumulasi cadangan premi akhir tahun 1994 Rp. 40.000.000.000,00
- kenaikan cadangan premi 1995 Rp. 20.000.000.000,00
Dengan demikian besarnya cadangan premi yang boleh dibebankan sebagai biaya oleh perusahaan
asuransi jiwa tersebut untuk tahun pajak 1995 adalah sebesar Rp. 20.000.000.000,00.
Perlu diketahui bahwa dalam penghitungan akumulasi cadangan premi pada akhir tahun 1995 tersebut
berasal dari Ditjen Lembaga Keuangan telah memperhitungkan adanya pembayaran klaim karena
jatuh tempo atau meninggalnya tertanggung dalam tahun 1995 serta adanya pertambahan polis baru.
7. Perusahaan pertambangan yang menurut kontrak dengan pemerintah diharuskan untuk melakukan
reklamasi atas tanah yang telah dieksploitasi dapat membentuk atau memupuk cadangan biaya
reklamasi sejak tahun mulainya produksi komersial.
Yang dimaksud dengan produksi komersial adalah apabila perusahaan tersebut telah melakukan
penjualan atas hasil pertambangan tersebut.
Besarnya cadangan biaya reklamasi yang dapat dibebankan sebagai biaya setiap tahun dihitung
dengan menggunakan metode satuan produksi dengan memperhatikan perkiraan seluruh kandungan
hasil tambang yang akan diperoleh serta perkiraan biaya reklamasi atas tanah dimana hasil tambang
tersebut dieksploitasi.
Contoh 5 :
Perusahaan pertambangan D diwajibkan untuk melakukan reklamasi atas tanah yang sudah selesai
dilakukan penambangannya. Besarnya biaya reklamasi tersebut diperkirakan sebesar
Rp. 5.000.000.000,00, sedangkan jumlah kandungan tambang yang terdapat di lokasi tersebut
diperkirakan 20 juta ton.
Apabila perusahaan tersebut dalam tahun pajak 1996 melakukan penambangan dan jumlah produksi
yang dihasilkan sebanyak 1 juta ton, maka besarnya cadangan biaya reklamasi yang diperkenankan
untuk dibebankan sebagai biaya dalam tahun pajak 1996 adalah sebesar
(1/20 x Rp. 5.000.000.000,00 atau sebesar Rp. 250.000.000,00.
8. Cadangan biaya reklamasi yang dibentuk dan dipupuk oleh perusahaan pertambangan wajib disimpan
dalam bentuk deposito di Bank Pemerintah yang pencairannya akan diatur lebih lanjut. Besarnya
biaya reklamasi yang sesungguhnya dikeluarkan oleh perusahaan pertambangan dibebankan pada
perkiraan cadangan biaya reklamasi. Apabila setelah berakhirnya masa kontrak atau selesainya
penambangan terdapat selisih yang terjadi antara pengeluaran yang sebenarnya dengan jumlah
cadangan biaya reklamasi yang telah dibentuk dan dipupuk, maka selisih tersebut diperhitungkan
dengan laba rugi perusahaan pada akhir Tahun Pajak tersebut.
Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
ttd
FUAD BAWAZIER
peraturan/0tkbpera/026a39ae63343c68b5223a95f3e17616.txt · Last modified: (external edit)