KLIPedia

                          DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
                       DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
___________________________________________________________________________________________
                                               29 Oktober 2002

                           SURAT DIREKTUR JENDERAL PAJAK
                        NOMOR S - 1096/PJ.51/2002

                            TENTANG

            PERMOHONAN PEMBEBASAN PPN IMPOR MESIN & PERALATAN PABRIK

                        DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : XXX tanggal 19 September 2002 hal sebagaimana tersebut di 
atas, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1.  Dalam surat tersebut secara garis besar disampaikan hal-hal sebagai berikut:
    a.  PT XYZ adalah perusahaan PMDN produsen benang polyester yang berorientasi ekspor, dan 
        untuk memperlancar usahanya akan mengimpor mesin-mesin produksi dalam rangka 
        peningkatan kapasitas produksi.
    b.  Rencana Investasi mesin-mesin dan peralatan pabrik yang diimpor berasal dari Jerman senilai 
        Rp 113.400.000.000,- (USD 12,600,000.00) dan akan tiba di Indonesia pada bulan Oktober 
        2002 dan terus berlanjut secara bertahap pada bulan-bulan berikutnya.
    c.  Perhitungan rencana investasi impor mesin dan peralatan pabrik tersebut tanpa perhitungan 
        PPN Impor, mengingat kondisi kebijakan investasi pada saat itu yaitu impor atas barang 
        modal berupa mesin dan peralatan pabrik dibebaskan dari PPN Impor.
    d.  Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara memohon untuk diberikan pembebasan PPN atas 
        impor barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik guna meningkatkan kapasitas 
        produksi, yang diperkirakan pada bulan Oktober 2002 telah tiba di Indonesia.

2.  Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 TAHUN 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 
    Nomor 12 TAHUN 2001 tentang Impor Dan Atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat 
    Strategis Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, yang mulai berlaku tanggal 
    1 Agustus 2002 dapat disimpulkan bahwa fasilitas pembebasan PPN atas impor Barang Kena Pajak 
    Tertentu yang bersifat strategis berupa mesin dan peralatan pabrik sudah dihapus dan tidak berlaku 
    lagi.

3.  Sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-363/PJ./2002 tanggal 31 Juli 2002 dan diatur 
    lebih lanjut dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-41/PJ.51/2002 tanggal 31 Juli 
    2002 diatur antara lain:
    a.  Bahwa permohonan SKB PPN atas impor dan atau penyerahan Barang Modal berupa mesin 
        dan peralatan pabrik sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak 
        Nomor KEP - 294/PJ./2001 yang diajukan oleh Wajib Pajak harus sudah diterima secara lengkap 
        di Kantor Pelayanan Pajak sebelum berlakunya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 
        KEP-363/PJ./2002. Permohonan SKB PPN tidak dapat diproses lebih lanjut apabila tidak 
        diterima secara lengkap paling lambat pada tanggal 31 Juli 2002.

    b.  SKB PPN yang diterbitkan atas permohonan yang diterima secara lengkap sejak 
        ditetapkannya Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-363/PJ./2002 sebagaimana 
        dimaksud pada butir 3.a. di atas mempunyai masa berlaku sampai dengan tanggal 
        31 Agustus 2002, dengan demikian apabila impor dan atau penyerahan Barang Kena Pajak 
        yang dibebaskan dari pengenaan PPN yang dilakukan setelah tanggal tersebut, maka atas 
        impor atau penyerahan BKP tersebut terutang PPN.

4.  Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan sebagai berikut:
    a.  Fasilitas pembebasan PPN atas impor barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik tidak 
        diberikan lagi.
    b.  Atas impor barang modal yang akan Saudara lakukan pada bulan Oktober 2002 dan 
        seterusnya dikenakan dan dipungut Pajak Pertambahan Nilai.

Demikian agar Saudara maklum.




A.n. DIREKTUR JENDERAL,
DIREKTUR PPN DAN PTLL,

ttd

I MADE GDE ERATA