User Tools

Site Tools


panduan:ketentuan

Harap kembali ke Halaman Utama sebelum melakukan pencarian entri KLIPedia

Ketentuan

KodifikasiNomor KetentuanJudul KetentuanLink TKBTanggalJenis
021997-uu17thUndang-Undang Nomor 17 Tahun 1997Badan Penyelesaian Sengketa Pajaktkb-djp/…1997/05/23Eksternal
022003-uu19thUndang-Undang Nomor 19 Tahun 2003Badan Usaha Milik Negaratkb-djp/…2003/06/19Eksternal
102008-pmk245pmk.03Peraturan Menteri Keuangan Nomor 245/PMK.03/2008Badan-Badan dan Orang Pribadi yang Menjalankan Usaha Mikro dan Kecil yang Menerima Harta Hibah, Bantuan, atau Sumbangan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilantkb-djp/…2008/12/31Eksternal
111994-kmk604kmk.04Keputusan Menteri Keuangan Nomor 604/KMK.04/1994Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilantkb-djp/…1994/12/21Internal
361995-se05pj.4Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 05/PJ.4/1995Badan-Badan dan Pengusaha Kecil yang Menerima Harta Hibahan yang Tidak Termasuk Sebagai Objek Pajak Penghasilan (Seri PPh Umum No. 1)tkb-djp/…1995/02/08Internal
111983-kmk965kmk.04Keputusan Menteri Keuangan Nomor 965/KMK.04/1983Badan-Badan Tertentu yang Ditetapkan Sebagai Pemungut Pajak atas Penghasilan dari Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha, Dasar Pemungutan, Tarif, Serta Tata Cara Pelaksanaannyatkb-djp/…1983/12/31Internal
212011-per33pjPeraturan Dirjen Pajak Nomor 33/PJ/2011Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Brutotkb-djp/…2011/11/11Eksternal
212017-per11pjPeraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2017Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Brutotkb-djp/…2017/06/22Eksternal
212018-per11pjPeraturan Dirjen Pajak Nomor 11/PJ/2018Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Brutotkb-djp/…2018/04/23Eksternal
212019-per05pjPeraturan Dirjen Pajak Nomor 05/PJ/2019Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Brutotkb-djp/…2019/03/26Eksternal
212020-per15pjPeraturan Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2020Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Brutotkb-djp/…2020/07/30Eksternal
212021-per08pjPeraturan Dirjen Pajak Nomor 08/PJ/2021Badan/Lembaga yang Dibentuk atau Disahkan oleh Pemerintah yang Ditetapkan Sebagai Penerima Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang Sifatnya Wajib yang Dapat Dikurangkan dari Penghasilan Brutotkb-djp/…2021/04/06Eksternal
111994-kmk601kmk.04Keputusan Menteri Keuangan Nomor 601/KMK.04/1994Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilantkb-djp/…1994/12/21Internal
111998-kmk520kmk.04Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/1998Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilantkb-djp/…1998/12/18Internal
112002-kmk447kmk.03-1Keputusan Menteri Keuangan Nomor 447/KMK.03/2002Bagian Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan dari Pegawai Harian dan Mingguan Serta Pegawai Tidak Tetap Lainnya yang Tidak Dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilantkb-djp/…2002/10/22Internal
CSV Export
panduan/ketentuan.txt · Last modified: 2024/12/14 23:56 by jack