User Tools

Site Tools


panduan:ketentuan

Harap kembali ke Halaman Utama sebelum melakukan pencarian entri KLIPedia

Ketentuan

KodifikasiNomor KetentuanJudul KetentuanLink TKBTanggalJenis
361998-se19pj.6Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 19/PJ.6/1998Penegasan dan Pembetulan SE-13/Pj.6/1998 Tanggal 15 Juni 1998tkb-djp/…1998/07/15Internal
212011-per12pjPeraturan Dirjen Pajak Nomor 12/PJ/2011Tata Cara Penatausahaan Pajak Pertambahan Nilai yang Ditanggung Pemerintah atas Penyerahan Minyak Goreng Kemasan Sederhana Dan/Atau Minyak Goreng Sawit Curah di dalam Negeritkb-djp/…2011/04/04Eksternal
102020-pmk143pmk.03Peraturan Menteri Keuangan Nomor 143/PMK.03/2020Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan Perpanjangan Pemberlakuan Fasilitas Pajak Penghasilan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2020 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)tkb-djp/…2020/10/01Eksternal
362001-se09pj.51Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 09/PJ.51/2001Penyampaian Keputusan Direktur Jenderal Pajaktkb-djp/…2001/04/23Internal
442003-s378pj.52Surat Dirjen Pajak Nomor 378/PJ.52/2003Permohonan Pembebasan PPN dan PPN BM untuk Barang Re-Impor karena di Reject Buyertkb-djp/…2003/04/28Internal
122006-pmpd35m-dagper11Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/11/2006Penetapan Harga Patokan Ekspor (HPE) atas Barang Ekspor Tertentutkb-djp/…2006/11/06Eksternal
112005-kmk370kmk.04Keputusan Menteri Keuangan Nomor 370/KMK.04/2005Pembebasan Bea Masuk atas Barang Modal yang Diimpor oleh PT. Elnusa Prima Elektrika untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas di Prabumulih Sumatera Selatantkb-djp/…2005/08/03Internal
112003-kmk499kmk.03Keputusan Menteri Keuangan Nomor 499/KMK.03/2003Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 391/KMK.04/2000 tentang Pelabuhan atau Tempat Pemberangkatan ke Luar Negeri dalam Daerah Kerjasama Ekonomi Sub Regional Asean yang Dikecualikan dari Kewajiban Pembayaran Pajak Penghasilan Orang Pribadi yang akan Bertolak ke Luar Negeri dalam Kawasan Kerjasama Ekonomi Sub Regional Aseantkb-djp/…2003/10/31Internal
111992-kmk15kmk.00Keputusan Menteri Keuangan Nomor 15/KMK.00/1992Penyempurnaan Klasifikasi dan Perubahan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang Tertentutkb-djp/…1992/01/07Internal
111995-kmk9kmk.01Keputusan Menteri Keuangan Nomor 9/KMK.01/1995Pencabutan Izin Entrepot Produksi Tujuan Ekspor (EPTE) atas Nama PT Sumber Mas Indah Plywood Sebagaimana Dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 341/KMK.05/1994tkb-djp/…1995/01/04Internal
111999-kmk505kmk.01Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.01/1999Penyempurnaan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 440/KMK.05/1996 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Besarnya Tarif Bea Masuk atas Barang Importkb-djp/…1999/10/14Internal
362002-se01pj.42Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 01/PJ.42/2002Perlakuan Pajak Penghasilan atas Pengeluaran untuk Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebagai Biaya/Pengurang Penghasilan Brutotkb-djp/…2002/02/18Internal
212006-per171pj.Peraturan Dirjen Pajak Nomor 171/PJ./2006Penggunaan Stempel Tanda Tangan pada Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Pembayaran Bunga kepada Nasabah Pemegang Surat Utang Negara Obligasi Republik Indonesia (Sun-Ori)tkb-djp/…2006/12/11Eksternal
442002-s683pj.53Surat Dirjen Pajak Nomor 683/PJ.53/2002Permohonan Menggunakan Tanda Bukti Pembayaran atau Tagihan Telepon Sebagai Faktur Pajak Standartkb-djp/…2002/07/09Internal
442006-s37pj.42Surat Dirjen Pajak Nomor 37/PJ.42/2006Penolakan Permohonan Izin untuk Menyelenggarakan Pembukuan dalam Bahasa Inggris dan Mata Uang Dollar Amerika Serikattkb-djp/…2006/02/16Internal
CSV Export
panduan/ketentuan.txt · Last modified: 2024/12/14 23:56 by jack