KLIPedia

This is an old revision of the document!

Nothing found

Tanya

Apakah WP BUT bisa menggunakan Pasal 31E UU PPh?

Jawaban

Sesuai SE 02/PJ/2015, BUT merupakan subjek pajak luar negeri, sehingga tidak mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.

Dasar Hukum

tkb-djp/…

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983
tkb-djp/…

(ubah) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tkb-djp/…

Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 15/PJ/2015
faqsc.xyz/…

silakan ganti "XXXXXXXX" di mode edit pada bagian dasar hukum dengan kodifikasi ketentuan. Contoh untuk lebih dari satu dasar hukum, "021983-uu7th", "362015-se15pj"

DH

Rekomendasi Jawaban

Yth. Saudara/i XXXXX,

Sehubungan dengan email dari Saudara pada tanggal XXXXXXXXXXX 2025, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Saudara menanyakan terkait XXXXXXXXXXXX

2. Dasar Hukum yang berkaitan dengan informasi yang dibutuhkan adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983

tentang
Pajak Penghasilan
(ubah) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021

tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan

3. Berdasarkan kondisi tersebut di atas, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

Terima kasih telah menggunakan layanan email informasi@pajak.go.id.
Email informasi@pajak.go.id ini dikhususkan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan Wajib Pajak terkait pelaksanaan ketentuan perpajakan yang bersifat umum.
Perlu Saudara ketahui bahwa seluruh layanan perpajakan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak dipungut biaya apapun.

Terkait fasilitas pengurangan atas peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah), diatur pada Pasal 31E ayat (1) UU PPh dan diperuntukkan bagi Wajib Pajak badan dalam negeri.
Sesuai penegasan dalam Surat Edaran tahun 2015, disebutkan bahwa BUT merupakan subjek pajak luar negeri.
Dengan demikian BUT tidak dapat memanfaatkan fasilitas pengurangan sesuai yang disebutkan dalam Pasal 31E ayat (1) UU PPh.

————————————————————————————————————

! INFORMASI TERKAIT PEMUTAKHIRAN MANDIRI !

Dengan berlakunya PMK No 112/PMK.03/2022, maka per 1 Januari 2024 akan berlaku NPWP dengan format 16 Digit dan berlaku NIK sebagai NPWP.
Telah dilakukan pemadanan data Wajib Pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak, silakan melihat hasil pemadanan data di profil djponline.
Apabila terdapat data yang perlu dimutakhirkan atau perlu dikonfirmasi, silakan melakukan pemutakhiran data :
1. Secara mandiri di https://djponline.pajak.go.id pada menu profil. Panduan dapat dilihat di https://www.pajak.go.id/id/artikel/akses-layanan-djp-menggunakan-nik
2. Melalui KPP terdaftar, atau
3. Melalui Kring Pajak di 1500200 atau live chat di http://www.pajak.go.id