KLIPedia

mas mba mau nanya, kalau misal PKP bertransaksi dengan IP dan PPNnya dipungut oleh IP, maka IP buat billing menggunakan NPWP si IP itu sendiri. kalau dulu sebelum berlakunya PMK 59 kan IP buat billing kemudian pilih “NPWP lain” dan memasukkan NPWP rekanan. sekarang sudah tidak pakai NPWP lain. Kalau untuk PPh Pasal 22 nya apakah sama?

Yang berubah jadi npwp sendiri hanya ppn aja ca, pph 22 masih sama pakai npwp rekanan. Bisa dicek di lampiran pmk 59/2022 Pemungutan PPh Pasal 22 sebagaimana dimaksud pada angka 1 wajib disetor oleh Instansi Pemerintah ke kas negara melalui pos persepsi, bank devisa persepsi, atau bank persepsi yang ditunjuk oleh Menteri, dengan menggunakan surat setoran pajak atau sarana administrasi lain yang disamakan dengan surat setoran pajak atas nama rekanan pemerintah.

–

MAR