KLIPedia

kak, mau menanyakan mengenai peraturan PMK 59 Thn 2022. Perihal PPN. Bahwa utk E-Billing/SSP penyetoran PPN yg dipungut oleh Instansi Pemerintah menggunakan nama Instansi Pemerintah. Yg kami tanyakan, atas pemungutan PPN tsb kami berhak memperoleh dokumen apa ya?

dalam ketentuan pmk 231/2019 sttd pmk 59/2022 tidak diatur mengenai dokumen yang berhak diterima rekanan sehubungan dgn pemungutan ppn yg dilakukan instansi pemerintah mas, hanya disebutkan rekanan wajib buat faktur dan instansi pemerintah wajib menyetor ppn yang dipungut (pasal 19 dan pasal 23 pmk 231)

–

CRG