KLIPedia

Jika PKP jasa pengurusan transportasi melakukan transaksi dg rekanan PKP yg terdaftar di KPP Madya dg status pemusatan PPN, dalam transaksi tersebut perusahaan JPT mengirimkan barang kepada pihak ketiga (rekanannya rekanan perusahaan JPT) yg mana dalam kontrak transaksi tersebut penagihan dibebankan pada rekanan perusahaan JPT (bukan pihak ketiga/penerima barang), untuk pembuatan faktur pajaknya bagaiamana? Apakah NPWP, nama, dan alamat diisi sesuai dg alamat NPWP/SPPKP pemusatan?

untuk pemungutan PPN atau pembuatan fakturnya dilihat kontraknya atau penyerahannya sebenarnya ke siapa, baru pengisiannya mengikuti ketentua pasal 6 ayat 6

–

NK