KLIPedia

ada sebuah perusahaan yang melakukan transaksi jasa kontruksi dengan vendornya dan memotong PPh 4 ayat 2 sebesar 3%. namun setelah pekerjaan tersebut telah selesai ternyata diketahui bahwa vendor tersebut tidak memiliki SBUJK dan seharusnya terpotong 4%, atas kekurangan pemotongan tsb siapakah yang akan kena sanksi? apakah perusahaan pemotong atau vendor tsb?

PM, apabila atas spt 4 ayat (2)nya sudah dilaporkan, bisa kena sanksi pasal 8 ayat (2a) UU KUP, nanti yg kena sanksi si pemotongnya

–

RTP