faq1:5k21:101537--07-desember-2021
Table of Contents
Tanya-SC | Lainnya | Pertanyaan
ketentuan mengenai jasa pengurusan transportasi dimana ya?
Jawaban
Cakupan jasa pengurusan transport sendiri diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan mengenai ketentuan terkait penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi. Kita hanya mengatur ketentuan perpajaknnya.. Untuk pph, jasa freigh forwarding termasuk ke jasa lain yg dikenakan pph 23, pengertian dan dasar hukum ada di PMK 141/2015. Untuk ppn, jasa freigh forwarding termasuk ke DPP nilai lain diatur di 121/PMK.03/2015, untuk detailnya dijelaskan lebih lanjut di SE-33/PJ/2013
Dasar Hukum
–
Editor
WSM
faq1/5k21/101537--07-desember-2021.txt · Last modified: (external edit)